Achmad Yurianto: Tambah 153, Total 1.046 Positif Covid-19, 46 Sembuh, dan 87 Meninggal Per 27 Maret 2020
Pemerintah secara aktif tetap melaksanakan pencarian kasus positif di masyarakat dengan menggunakan rapid test. Kami sudah mendistribusikan rapid test sudah hampir 500 ribu kita distribusikan ke seluruh provinsi. Manfaatkan ini di dalam kaitan dengan tracing. Sudah barang tentu rapid test bukan untuk mendiagnosa tetapi merupakan pelapisan, penyaringan, screening, untuk mengarah pada kasus-kasus yang positif. Karena itu manakala ada yang sudah melaksanakan rapid test, dan hasilnya negatif. Jangan memaknai bahwa anda bebas dari penyakit ini. Karena beberapa kasus negatif sebenarnya kasus yang sudah terinfeksi tetapi masih kurang dari 7 hari sehingga antibodi belum terbentuk maka pada saat pemeriksaan bisa memberikan kesan gambaran negatif.
Sebenarnya virusnya sedang berproses karena kita bisa mendapatkan antibodi itu pada umumnya pada hari ketujuh. Karena itu seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada 7 hari kemudian dari pemeriksaan pertama. Manakala kemudian dalam pemeriksaan 7 hari kemudian juga negatif maka saat ini bisa dikatakan anda saudara sedang tidak terinfeksi tapi bukan berarti kebal.
Anda belum terinfeksi dan sangat mungkin bisa terinfeksi manakala kontak dekat dengan kasus positif tetap dilakukan. Tidak memperhatikan jaga jarak, ini pasti akan memberikan dampak yang besar, karena itu kita harus mewaspadai betul bahwa rapid test tidak memberikan jaminan bahwa kita tidak pernah sakit. Pahami ini dengan tujuan adalah meyakinkan kita rapid test sebagai isyarat bagi kita lebih berhati-hati lagi bukan kemudian untuk meyakinkan bahwa saya tidak sakit dan tidak akan sakit. Ini menjadi penting.
Terkait dengan konteks menjaga jarak dan rajin mencuci tangan kemudian pemeriksaan rapid test yang belum tentu itu dimaknai tidak sakit maka sebaiknya berhati-hatilah tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh, tidak perlu bepergian bersama keluarga ke tempat lain yang jauh. Risiko akan sangat besar terkait dengan hal itu. Apalagi kemudian harus pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak di dalam satu mobil yang berdesak-desakan dalam satu angkutan berdesak-desakan. Ini memberikan risiko yang berlipat ganda. Karena itu bijak di dalam kaitan merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan sebisa-bisanya ditunda sampai dengan situasi ini jauh lebih baik. Ini yang menjadi perhatian pemerintah karena tidak menginginkan penambahan kasus ini semakin lebih tinggi dan penularan di tengah masyarakat juga semakin banyak. Harapan kami inilah yang harus dilakukan dalam mengantisipasi beberapa kegiatan ke depan. Tetap tinggal di rumah bukan berarti tidak produktif, silakan melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Rajin cuci tangan menjadi kunci. Karena itu, ini cara yang paling tepat untuk memutus rantai penularan dari penyakit ini. Kalau ini kita bisa lakukan bersama, di mana semua orang berusaha saling melindungi yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular dari penyakitnya. Yang sehat melindungi yang sakit dan tidak keluarga rumah dan tidak melakukan kegiatan yang di luar rumah. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerja sama yang penting. Saya optimis karena sebenarnya bekerja sama , bergotong royong, saling toleransi itu modalitas dasar kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kepribadian kita semuanya. Tidak perlu kemudian mencari-cari cara karena hakikatnya kita sudah memiliki itu, bertoleransilah dengan tetangga kita saling mengingatkan ini menjadi sesuatu yang penting, saling membantu menjadi tulang punggung dari upaya untuk mengendalikan penyakit ini. Ini beberapa pesan yang saya sampaikan sebelum saya menyampaikan update kasus yang kemudian kita dapat hitung sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB.
Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang. Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak.
“Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita,” papar Amir kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hongaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.
Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.
Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antarnegara.
“Sebagai wakil rakyat, parlemen mempunyai peran penting dalam mendorong kontak antara masyarakat Indonesia dan Hongaria,” ungkap Amir.
Selain itu, ia juga mendukung hubungan Pemerintah ke Pemerintah (G to G) dalam meningkatkan hubungan khususnya di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata serta kontak antarmasyarakat.
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan Spanyol tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, tetapi juga menjamin simpanan pada koperasi. Sepanjang tahun 2023, FGD telah menjamin simpanan pada koperasi hingga mencapai 1,05 miliar euro. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk pelajari skema penjaminan pada koperasi di Spanyol.
“Saat ini kita memang sudah memiliki LPS. Tapi cakupan peran hanya pada penjaminan simpanan di perbankan. Dan, kemudian, melalui UU PPSK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi. Jadi, saya kira penting juga untuk mendalami bagaimana Spanyol melakukan penjaminan pada koperasi. Apalagi, sekarang, kita dihadapkan dengan krisis kepercayaan di perkoperasian seiring banyaknya kasus gagal bayar,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke FGD, Spanyol pada Selasa (7/5/2024).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/5/2024), Puteri juga menyinggung rencana Pemerintah Indonesia yang tengah mengkaji pembentukan lembaga penjamin untuk simpanan pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi yang sebelumnya didera beberapa kasus yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kasus gagal bayar dari 8 koperasi bermasalah telah menimbulkan kerugian hingga Rp26 triliun.
“Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa mekanisme penjaminan bagi koperasi di FGD. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan lembaga penjaminan bagi koperasi. Seperti apa tantangan dalam penjaminan pada koperasi di Spanyol. Kemudian, kebijakan seperti apa yang dilakukan FGD dalam mengembangkan koperasi di Spanyol,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menutup keterangannya, Puteri juga menyampaikan upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat pengawasan pada sektor koperasi. Misalnya, melalui UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan.
“Ketika ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memperluas layanan ke selain anggotanya, nanti perlakuan pengawasannya akan seperti industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Jadi, tidak semua KSP yang akan diawasi OJK. Makanya, saat ini kami masih dalam tahap peralihan pengawasan bagi koperasi yang bergerak di sektor keuangan dari Kemenkop UKM ke OJK,” tutup Puteri.
BERITA
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Indramayu – Anggota Komisi VIII DPR RI, Itje Siti Dewi Kuraesin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Itje menjelaskan Kunsfik itu dalam rangka pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Embarkasi Kertajati tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberangkatan kloter pertama haji ini berjalan dengan lancar. Mengingat hari ini, sebanyak 440 jemaah haji dari Kabupaten Subang memulai perjalanan suci mereka menuju Kota Madinah, Arab Saudi.
“Alhamdulillah, ini semua berjalan lancar. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat, yang sebentar lagi tentunya akan berangkat menuju Kota Madinah, Arab Saudi,” kata Itje Siti Dewi Kuraesin kepada Parlementaria usai melaksanakan pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024).
Dalam kunjungan tersebut, Itje mengatakan bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Subang akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, yang mencapai total sekitar 1.200 orang. Selain itu, sebanyak 30 kloter lain dari seluruh provinsi Jawa Barat akan berangkat dari Bandara Kertajati. “Dan Insya Allah, setiap hari sejumlah 1 kloter yang akan diberangkatkan,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dakam konteks keberangkatan yang melibatkan jamaah lanjut usia (lansia), Itje menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan diizinkan membawa pendamping. Dengan harapan, akan keselamatan dan kesehatan para jemaah.
“Kami berharap mereka dapat menjaga kesehatan dan kembali dengan selamat ke tanah air sebagai haji mabrur,” jelas Itje.
Dengan demikian, Legislator Dapil Jawa Barat menekankan pentingnya kerja sama dan peningkatan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan ibadah haji.
“Kami mengharapkan dengan Kementerian Agama (Kemenag RI) yang sudah baik menjalankan haji pada tahun yang lalu, ini lebih ditingkatkan lagi. Tentunya untuk kenyamanan pada jemaahnya itu sendiri, juga untuk keselamatan, dan juga untuk semua segala sesuatunya, yang nantinya akan berada di Kota Mekkah, Arab Saudi. Dimana yang hasil dari kami selaku Komisi VIII DPR RI, kekurangan-kekurangan di tahun lalu, pada tahun ini harus lebih ditingkatkan kembali,” pungkasnya.
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Itje Siti Dewi Bersyukur Pelepasan 440 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Kertajati Berjalan Lancar
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Mardani Ali Sera Soal Wacana Penambahan Kementerian: Harus Miskin Struktur, Kaya Fungsi
