Perppu KPK: Jokowi Terjebak dalam Dilema Bangsa yang Suka Main Paksa
Kemarin sore saya tersentak hebat saat seorang sahabat memberitahu saya bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang KPK. Sahabat saya tersebut tahu pasti bahwa saya sangat tidak setuju penerbitan PERPPU oleh Presiden terkait KPK. Sahabat saya mendesak saya untuk menyikapi keputusan Jokowi tersebut dalam sebuah tulisan. Baiklah.
Sebelum saya menyikapi keputusan Presiden, izinkan saya menjelaskan mengapa saya tidak setuju penerbitan PERPPU untuk KPK.
PERTAMA
Bangsa ini harus dididik untuk taat terhadap konstitusi. Bahwa siapapun yang tidak setuju dengan sebuah Undang-Undang (UU) sudah ada instrumen konstitusional yang bisa digunakan yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di persidangan MK kita boleh berbusa-busa beradu argumen dan kita serahkan kepada hakim-hakim MK untuk memutuskan. Keputusan MK yang bersifat ‘final & binding’ (final dan mengikat) akan menjadi muara akhir perbedaan pendapat diantara kita. “That’s a constitutional law”, mengutip ucapan Prof. Yasonna H. Laoly.
KEDUA
Tuntutan massa yang tidak setuju terhadap sebuah UU yang disuarakan melalui pengadilan jalanan seyogyanya tidak begitu mudah dituruti. Karena hal tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri ini. Menurut saya bisa jadi tuntutan massa tersebut sarat kepentingan dari kelompok tertentu. Rakyat, siapapun mereka harus dibiasakan menempuh jalur konstitusional dalam menuntut sesuatu.
Namun kali ini saya menduga keras, Presiden Jokowi sedang dalam kondisi tertekan keras dengan adanya gempuran kerusuhan dari segala penjuru arah mata angin. Demi sebuah kepentingan yang lebih besar menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya Presiden Jokowi terpaksa mengambil keputusan yang sebenarnya ingin beliau hindari. Di titik ini saya melihat para tokoh nasional yang bertemu Presiden kemaren tidak mampu membantu Presiden untuk meyakinkan rakyat untuk tunduk dalam koridor konstitusi. Sebuah masukan pragmatis yang membuat Presiden tidak ada pilihan.
Ada yang harus saya cermati kemudian. Seperti apakah poin-poin PERPPU yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ? Apakah akan kembali memberlakukan UU KPK yang lama atau menempuh jalan tengah. Kalau pilihan yang diambil memberlakukan UU KPK yang lama, hal itu merupakan kemenangan mahkamah jalanan yang dimotori pihak-pihak tertentu di internal KPK. Dan itu berarti preseden buruk, negara telah tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Namun kalau dalam PERPPU nanti masih memuat poin-poin yang diinginkan oleh Pemerintah dan DPR secara terbatas, bagi saya itu pilihan terbaik diantara alternatif terburuk yang bisa diambil oleh Presiden.
Saran saya, sebelum mengeluarkan PERPPU sebaiknya Presiden Jokowi harus terlebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan seluruh pimpinan partai politik pengusung, pendukung maupun partai oposisi. Agar PERPPU nantinya tidak digergaji oleh DPR RI periode 2019-2024. Kalau sampai PERPPU tersebut nanti ditolak oleh DPR, hal itu akan merupakan blunder dan menimbulkan kesulitan politik baru bagi Presiden Jokowi.
Pertanyaannya, apakah setelah Presiden mengeluarkan PERPPU KPK semua kegaduhan dan kerusuhan ini akan serta merta berhenti ?
SAYA TIDAK YAKIN. Karena menurut saya semua kegaduhan dan kerusuhan yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK ini hanyalah sekedar alat pemicu yang digunakan oleh “Sang Master Mind” Kelompok Serigala Jahat untuk mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan analisa saya semua kegaduhan ini digunakan untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi. Usaha mereka dengan cara mobilisasi massa akan berlanjut sampai posisi tawar mereka diakui oleh Pemerintah. Ini sebuah kejahatan kebangsaan yang terstruktur, masif dan sistematis. Isu KPK berlalu, mereka akan menggerakkan massa bayaran lagi dengan isu kenaikan iuran BPJS, tarif ojek online, upah buruh atau isu remeh remeh lainnya. Let’s see
Mengapa mereka begitu leluasa menyerang Presiden Jokowi? Karena mereka tahu pasti bahwa saat ini ‘barrier’ pelindung Jokowi secara politik terlihat melemah. Partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi sengaja membiarkan Jokowi seorang diri. Mereka sedang sibuk mengkalkulasi posisi menteri yang akan diberikan Jokowi di kabinet baru nanti dan menyiapkan langkah penyelamatan diri untuk lima tahun ke depan. Para pembantu Jokowi di kabinet pun yang biasanya gahar menghadang serangan kepada Presiden Jokowi juga sedang mengambil jarak dengan mempertimbangkan apakah mereka diberi kursi lagi atau diganti di kabinet baru nanti.
Kekuatan Presiden Jokowi kini tinggal pada loyalitas TNI-POLRI dan para relawan Jokowi serta para intelektual dan akademisi yang terkadang lebih mencari jalan aman dan bersikap pragmatis. Dengan konstelasi ini, saya menghimbau kepada para relawan militan Jokowi untuk tetap bersiaga membentengi Presiden dan bersiap apabila ada seruan “Jokowi Call”. Kita tidak boleh membiarkan Jokowi berjalan seorang diri. Kita harus bersama Jokowi sampai tugas pengabdian beliau kepada negeri ini tertuntaskan.
Jujur saya sedih. Sampai kapan derajat berpikir bangsa ini tetap menyerah dikendalikan oleh Sang Bandar pemilik uang ? Sampai kapan bangsa ini tetap diajarkan tradisi main paksa ? Entahlah, saya tidak tahu…..
Salam SATU Indonesia
27092019
#SayaBersamaJokowi
Rudi S Kamri
BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
