Connect with us

Perppu KPK: Jokowi Terjebak dalam Dilema Bangsa yang Suka Main Paksa

Kemarin sore saya tersentak hebat saat seorang sahabat memberitahu saya bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang KPK. Sahabat saya tersebut tahu pasti bahwa saya sangat tidak setuju penerbitan PERPPU oleh Presiden terkait KPK. Sahabat saya mendesak saya untuk menyikapi keputusan Jokowi tersebut dalam sebuah tulisan. Baiklah.

Sebelum saya menyikapi keputusan Presiden, izinkan saya menjelaskan mengapa saya tidak setuju penerbitan PERPPU untuk KPK.

PERTAMA
Bangsa ini harus dididik untuk taat terhadap konstitusi. Bahwa siapapun yang tidak setuju dengan sebuah Undang-Undang (UU) sudah ada instrumen konstitusional yang bisa digunakan yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di persidangan MK kita boleh berbusa-busa beradu argumen dan kita serahkan kepada hakim-hakim MK untuk memutuskan. Keputusan MK yang bersifat ‘final & binding’ (final dan mengikat) akan menjadi muara akhir perbedaan pendapat diantara kita. “That’s a constitutional law”, mengutip ucapan Prof. Yasonna H. Laoly.

KEDUA
Tuntutan massa yang tidak setuju terhadap sebuah UU yang disuarakan melalui pengadilan jalanan seyogyanya tidak begitu mudah dituruti. Karena hal tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri ini. Menurut saya bisa jadi tuntutan massa tersebut sarat kepentingan dari kelompok tertentu. Rakyat, siapapun mereka harus dibiasakan menempuh jalur konstitusional dalam menuntut sesuatu.

Namun kali ini saya menduga keras, Presiden Jokowi sedang dalam kondisi tertekan keras dengan adanya gempuran kerusuhan dari segala penjuru arah mata angin. Demi sebuah kepentingan yang lebih besar menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya Presiden Jokowi terpaksa mengambil keputusan yang sebenarnya ingin beliau hindari. Di titik ini saya melihat para tokoh nasional yang bertemu Presiden kemaren tidak mampu membantu Presiden untuk meyakinkan rakyat untuk tunduk dalam koridor konstitusi. Sebuah masukan pragmatis yang membuat Presiden tidak ada pilihan.

Ada yang harus saya cermati kemudian. Seperti apakah poin-poin PERPPU yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ? Apakah akan kembali memberlakukan UU KPK yang lama atau menempuh jalan tengah. Kalau pilihan yang diambil memberlakukan UU KPK yang lama, hal itu merupakan kemenangan mahkamah jalanan yang dimotori pihak-pihak tertentu di internal KPK. Dan itu berarti preseden buruk, negara telah tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Namun kalau dalam PERPPU nanti masih memuat poin-poin yang diinginkan oleh Pemerintah dan DPR secara terbatas, bagi saya itu pilihan terbaik diantara alternatif terburuk yang bisa diambil oleh Presiden.

Saran saya, sebelum mengeluarkan PERPPU sebaiknya Presiden Jokowi harus terlebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan seluruh pimpinan partai politik pengusung, pendukung maupun partai oposisi. Agar PERPPU nantinya tidak digergaji oleh DPR RI periode 2019-2024. Kalau sampai PERPPU tersebut nanti ditolak oleh DPR, hal itu akan merupakan blunder dan menimbulkan kesulitan politik baru bagi Presiden Jokowi.

Pertanyaannya, apakah setelah Presiden mengeluarkan PERPPU KPK semua kegaduhan dan kerusuhan ini akan serta merta berhenti ?

SAYA TIDAK YAKIN. Karena menurut saya semua kegaduhan dan kerusuhan yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK ini hanyalah sekedar alat pemicu yang digunakan oleh “Sang Master Mind” Kelompok Serigala Jahat untuk mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan analisa saya semua kegaduhan ini digunakan untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi. Usaha mereka dengan cara mobilisasi massa akan berlanjut sampai posisi tawar mereka diakui oleh Pemerintah. Ini sebuah kejahatan kebangsaan yang terstruktur, masif dan sistematis. Isu KPK berlalu, mereka akan menggerakkan massa bayaran lagi dengan isu kenaikan iuran BPJS, tarif ojek online, upah buruh atau isu remeh remeh lainnya. Let’s see

Mengapa mereka begitu leluasa menyerang Presiden Jokowi? Karena mereka tahu pasti bahwa saat ini ‘barrier’ pelindung Jokowi secara politik terlihat melemah. Partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi sengaja membiarkan Jokowi seorang diri. Mereka sedang sibuk mengkalkulasi posisi menteri yang akan diberikan Jokowi di kabinet baru nanti dan menyiapkan langkah penyelamatan diri untuk lima tahun ke depan. Para pembantu Jokowi di kabinet pun yang biasanya gahar menghadang serangan kepada Presiden Jokowi juga sedang mengambil jarak dengan mempertimbangkan apakah mereka diberi kursi lagi atau diganti di kabinet baru nanti.

Kekuatan Presiden Jokowi kini tinggal pada loyalitas TNI-POLRI dan para relawan Jokowi serta para intelektual dan akademisi yang terkadang lebih mencari jalan aman dan bersikap pragmatis. Dengan konstelasi ini, saya menghimbau kepada para relawan militan Jokowi untuk tetap bersiaga membentengi Presiden dan bersiap apabila ada seruan “Jokowi Call”. Kita tidak boleh membiarkan Jokowi berjalan seorang diri. Kita harus bersama Jokowi sampai tugas pengabdian beliau kepada negeri ini tertuntaskan.

Jujur saya sedih. Sampai kapan derajat berpikir bangsa ini tetap menyerah dikendalikan oleh Sang Bandar pemilik uang ? Sampai kapan bangsa ini tetap diajarkan tradisi main paksa ? Entahlah, saya tidak tahu…..

Salam SATU Indonesia
27092019

#SayaBersamaJokowi

 

Rudi S Kamri

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perkenalkan Cucu Ketiga, Presiden Jokowi: Semoga Ia Tumbuh Jadi Anak Yang Baik, Sehat, dan Berbakti

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dengan menggendong Jan Ethes menjenguk cucuk kedua La Lembang Manah, di RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat (15/11). (Foto: akun twitter @jokowi)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan cucu ketiganya, La Lembang Manah, anak kedua dari pasangan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, yang baru lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019.

“Dengan perasaan senang dan bahagia saya menyampaikan kelahiran cucu saya, cucu ketiga: La Lembah Manah, pada hari Jumat 15 November 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Kepala Negara berdoa, semoga ia kelak bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan berbakti.

Dalam keterangan kepada awak media, Gibran mengatakan La Lembah Manah lahir dengan berat badan 2,92 kilogram dan panjang 46,5 centimeter pada pukul 15.46 WIB melalui operasi caesar.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter yang telah membantu istrinya melahirkan dengan lancar.

“Saya berterima kasih sekali kepada semua tim dari PKU dan juga kita ini didampingi oleh Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Putranto). Terima kasih semua,” kata Gibran.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Rumah Dibongkar Paksa, Warga Sunter Kecewa Anies Tak Tepati Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Rumah DP 0, Anies Baswedan, Penanganan Banjir, DPRD

Jakarta – Pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilanjutkan kembali, Jumat (15/11/2019). Warga mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pembongkaran yang dilakukan sejak Kamis (14/11/2019) kemarin itu.

Seorang warga, Nur, mengatakan dirinya sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 1988. Namun kini harus merelakan tempat tinggal dan lapak barang bekasnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak berpihak orang-orang seperti dirinya.

“Saya sempet dukung Pak Gubernur, Pak Anies, cuman Pak Anies nggak tanggung jawab, nggak respon,” katanya.

Nur menambahkan, dirinya dan warga yang lain tidak mendapat bantuan atau ganti rugi setelah bangunan dan tempat usahanya tersebut dibongkar petugas.

“Nggak ada (bantuan) sama sekali. Kita kayak hewan begini Pak, kayak begini,” ucap Nur.

Sementara warga lainnya, Setio bersama istri dan seorang anaknya, belum tahu akan tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar petugas.

“Belum ada tujuan, belum ada pemikiran mau pindah ke mana, belum ada pandangan, belum ada tempat,” katanya.

Ditambah lagi Setio mengaku tidak memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Komando Program Penanggulangan Terorisme

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Koordinasi terkait program penanggulangan terorisme tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin-lah yang memimpin langsung.

Hal itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama Ma’ruf. Tito menjelaskan upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakannya, yang tidak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.

“Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma’ruf Amin),” kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

Tito menilai latar belakang Wapres Ma’ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme. Rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme, yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, untuk pertama kalinya diselenggarakan secara internal sore tadi.

“Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar,” tambah mantan Kapolri itu.

Sementara itu, Ma’ruf mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat, seperti RT dan RW. Menurut Ma’ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena merekalah yang paling dekat dan mengenal warganya.

“RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak,” ujar Wapres Ma’ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11).

Dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme, Wapres Ma’ruf memanggil Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.

 

Yuch

Baca Selengkapnya