Percobaan Revolusi Arab Tanggal 22 Mei 2019 Harus Dicegah
Pada tanggal 22 Mei 2019 konon kelompok Islam yang gagal mengusung Prabowo Subianto menjadi presiden akan memobilisasi massa melakukan demo besar di Jakarta. Demo ini sebenarnya sudah tidak terkait lagi dengan isu KPU curang. Mereka yang pada dasarnya tidak percaya demokrasi itu, kembali pada tema utama #2019Ganti Presiden dan segera dibentuk negara khilafah.
Mereka yang Terpengaruh Revolusi Arab Semakin Banyak
Eksperimen Revolusi Arab (Arab Spring) yang mereka nilai berhasil rupanya akan dicoba dilaksanakan di Indonesia. Jumlah penganut Islam garis keras yang membengkak dari hari ke hari membuktikan bahwa pemerintah telah khilaf dalam mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Sejak mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagai aliran Islam dibiarkan berkembang tidak terkendali.
Akibatnya ajaran dan kelompok Islam yang membawa virus Revolusi Islam ikut masuk dan menjadi kuat. Berbagai parpol Islam ikut menunggangi mereka, karena kemampuan mereka lakukan gerilya dakwah yang dibackup oleh pendanaan yang entah dari mana asalnya. Pada 2019 kelompok ini menumpukan harapan mereka kepada Prabowo Subianto Subianto (PS) yang telah menjalin kontrak di bawah tangan dalam membuka peluang kehadiran gagasan mereka.
Walaupun Islam garis keras ini adalah anti demokrasi, tetapi mereka adalah penikmat iklim demokrasi utama yang didukung kebijakan Jokowi. Melalui televisi dan media sosial, mereka mengumbar dakwah, bahkan kadang berisi ujaran melawan konstitusi. Pembubaran HTI dan FPI sudah terlambat, karena dengan dibantu parpol Islam, Islam garis keras leluasa membangun jejaring dan menguasai tempat ibadah.
Langkah-langkah Mensuriahkan Indonesia
Tanggal 22 Mei 2019 adalah awal Revolusi Islam akan ditabuh. Seperti biasa mungkin akan ada martir untuk memicu gerakan yang lebih besar. Di Tunisia Revolusi Arab diawali dengan bunuh dirinya penjual buah bernama Mohamed Bouazizi.
Kalau melihat peta jalan (road map) kelompok Islam garis keras ini di Indonesia, apa yang dilakukan mirip dengan Revolusi Islam di Suriah. Pola men-Suriah-kan Indonesia setidaknya tampak dalam beberapa pergerakan berikut;
Pertama, politisasi agama. Indikasi menguatnya penggunaan kedok agama demi kepentingan kekuasaan, sebagaimana pernah dilakukan di Suriah, terlihat dalam banyak hal, di antaranya adalah penggunaan masjid sebagai markas keberangkatan demonstran.
Kedua, menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah. Dilakukan dengan terus-menerus menebar fitnah murahan terhadap pemerintah. Sesekali presiden Suriah Basyar al-Assad dituduh Syiah, sesekali dituduh kafir, dan pembantai Sunni. Dalam kontek Indonesia, presiden Jokowi pernah difitnah apa saja, mulai dari Kristen, Cina, Komunis, anti-Islam, mengkriminalisasi ulama, dan sederet fitnah lainnya. Tidak usah heran dengan fitnah-fitnah tersebut, yang muncul dari kelompok yang merasa paling ‘Islam’, karena bagi mereka barangkali fitnah adalah bagian dari jihad.
Ketiga, pembunuhan karakter ulama. Dalam proses menghadapi krisis, ulama yang benar-benar ulama tidak lepas dari sasaran fitnah mereka ketika berseberangan. Bahkan mereka mencaci-maki ulama sekaliber Syeikh Sa’id Ramadhan al-Buthi, yang pengajiannya bertebaran di berbagai saluran televisi Timur Tengah, kitabnya mengisi rak-rak perpustakaan kampus-kampus dunia Islam, dan fatwa-fatwanya menjadi rujukan.
Hal itu sama dengan yang terjadi di Indonesia, kenapa Buya Syafi’i Ma’arif dianggap liberal, KH. Mustofa Bisri juga dianggap liberal, Prof Quraish Syihab dituduh Syiah, Prof Said Aqil Siraj juga dituduh Syiah, bahkan KH. Ma’ruf Amin atau TGB Zainul Majdi yang pernah dijunjung-junjung oleh mereka, kini harus menanggung hujatan fitnah. Setelah ulama yang sejati yang mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup, mereka bunuh karakternya, maka mereka munculkan ustaz-ustazah picisan yang punya kapasitas entertainer yang hanya mampu berakting layaknya “ulama”.
Keempat, meruntuhkan sistem dan pelaksana sistem negara. Misi utama kelompok garis keras adalah meruntuhkan sistem yang ada, dan menggantinya dengan sistem yang ideal menurut mereka (khilafah).
Kelompok makar di Suriah berusaha meruntuhkan sistem dan pelaksana pemerintahan yang sah. Sebaliknya mereka mengkampanyekan slogan al-sha’b yurid isqat al-nizam (rakyat menghendaki rezim turun) dan irhal ya Basyar (turunlah Presiden Basyar). Slogan dengan fungsi yang sama di-copy paste oleh jaringan mereka di Indonesia, jadilah gerakan dan tagar ‘2019 Ganti Presiden’!
Operator Revolusi Arab di Indonesia Sudah Tersedia
Jadi bukan tidak ada kelompok Islam yang mengimpikan Revolusi Arab terjadi di Indonesia. Dalam pilpres 2019, secara politik, mereka menyangkal ingin membentuk negara khilafah. Tetapi narasi mereka yang terdapat dalam medsos, sama seperti ucapan para kombatan ISIS, misalnya bunuh dan penggal kepala.
Mereka juga mengkonsolidasi jihadis bom bunuh diri untuk ber atraksi pada pengerahan people power tanggal 22 Mei 2019. Sayangnya rencana mereka lebih dahulu digagalkan Polri. Sedangkan para elite yang dituduh lakukan makar, yang tergiur terhadap jaringan Islam radikal dan Revolusi Arab, juga sudah diamankan.
Percobaan Revolusi Arab tanggal 22 Mei 2019, bukanlah isapan jempol. Kelompok Islam garis keras Indonesia sudah melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Suriah dan Filipin. Untuk militan ISIS asal Indonesia yang masih ada di Suriah berjumlah 590 orang.
Mereka yang meninggal sebanyak 103 orang, 86 pulang ke Indonesia, 539 dideportasi sebelum sampai, dan satu orang berhasil dicegah. Sementara untuk anggota militan asal Indonesia yang menuju Filipina sebanyak 57 orang. Saat ini, 5 orang tercatat masih berada di Filipina, 32 orang tewas, enam pulang ke Indonesia, 7 dideportasi oleh imigrasi setempat, dan tujuh digagalkan sebelum berangkat. Mereka inilah yang disebut foreign terrorist fighter.
Bahkan algojo paling sadis dari ISIS juga berasal dari Indonesia. Namanya Abdu Walid yang pernah disiarkan dalam video ISIS. Di akhir rekaman video, Abu Walid berdiri berjejeran bersama Abu Aun asal Malaysia dan Abu Abdurrahman asal Filipina. Di depan mereka duduk bersimpuh tiga tahanan memakai baju oranye, laiknya Steven Sotloff, James Foley, David Haines, Alan Henning, atau Kenji Goto. Dan dengan keji, aksi brutal menyembelih hidup-hidup para sandera pun Abu Walid lakukan. Setelah disembelih, kepala sandera dipotong sampai putus.
Karena itu jika percobaan Revolusi Arab dibiarkan pada tanggal 22 Mei 2019 dan seterusnya, kita akan menghadapi kekejian yang miris. Bangsa Indonesia harus tidak membiarkan percobaan itu berlanjut seperti bagaimana Suriah diluluh-lantakkan. Sekarang atau bangsa ini akan hancur lebur.
S Indro Tjahyono
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
