Gerakan Gotong Royong Cegah Penyebaran Virus Corona
Jakarta – Corona Covid-19 kini telah menjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia. Masker, pencuci tangan (hand sanitizer), bilik disinfektan, alat pelindung diri, alkohol, dan sarung tangan adalah kata benda yang sering berseliweran akhir-akhir ini di banyak grup Whatssapp. Barang-barang tersebut kian langka di pasaran. Warga masyarakat memburunya untuk melindungi diri dari wabah Corona. Kesadaran masyarakat akan bahaya Corona kian meningkat.
Mereka kian menyadari bahwa Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat cepat menyebar. Penyakit ini dapat menginfeksi dengan rentang yang amat lebar, dari yang tidak bergejala sampai berat dan meninggal dunia. Karena itulah, masyarakat turut memburu perlengkapan kesehatan dalam menghadapi wabah Corona. Kelangkaan pun tak terelakkan.
Kelangkaan itu tentu saja menyulitkan petugas medis. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), yang menjadi salah satu rujukan pemeriksaan Corona (Covid-19), misalnya, kekurangan stok APD (Alat Pelindung Diri).
APD merupakan pakaian dan perlengkapan untuk melindungi tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap orang yang berisiko terjangkit virus Corona. “Stoknya semakin menipis,” ujar Ketua Satgas Corona RS Unair, dr Prastuti Asta Wulaningrum.Di Rumah Sakit Umum Daerah Toraja, para tenaga medis akhirnya berkreasi untuk melindungi diri. Mereka membuat sendiri perlengkapan yang dibutuhkan. Masker dari kain dilengkapi tali, mantel hujan dari plastik, sepatu boots, serta pelindung wajah yang terbuat dari karet tebal.
“Masker yang kami buat ada pori-pori kecil yang tentunya aman bagi tenaga medis,” kata Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Safari D Mangopo.Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih berharap dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut, selain kepada pemerintah. Maklum saja, tenaga medis saat ini memiliki risiko yang besar tertular. Dokter dan tenaga medis semestinya tidak boleh tertular, karena akan menulari pasien-pasien yang lemah dan tengah dirawat di rumah sakit atau klinik.
Apalagi, di rumah sakit yang bukan rujukan merawat pasien Covid-19, dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga malah tertular Covid-19. Pasien poliklinik yang datang dengan keluhan non Covid-19 seperti masalah jantung dan lainnya, ternyata bisa saja pembawa (carier) dan bisa menyebarkan virus. Karena itulah, APD menjadi permasalahan tersendiri bagi rumah sakit atau pun klinik, tidak terkecuali yang sebenarnya tak menangani Covid-19.
Banyak Pihak Bergerak
Melihat situasi semacam itu, banyak komponen masyarakat yang bergerak. Kian banyak yang menyadari, pemerintah tak bisa berjuang sendirian. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah dalam upayana mengatasi wabah ini. Namun, mengkritik kekurangan pemerintah saja pun tak akan membuat wabah ini cepat tertangani.
Karena itu, pula para pengusaha besar banyak yang terjun langsung untuk turut membantu pencegahan wabah ini. Salah satu yang banyak disebut adalah Wardah Cosmetics yang menyumbang Rp40 miliar. Selain itu, pengusaha tekstil berencana sumbang 2 juta masker. Pengusaha-pengusaha lain pun banyak yang turut serta dengan dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Masyarakat secara sendiri-sendiri juga telah bergerak. Ada yang menyediakan hand sanitizer dengan memproduksi sendiri dan didonasikan ke rumah sakit. Ada yang gotong royong untuk membelikan APD. Ada pula yang memproduksi bilik disinfektan dengan bantuan para donatur.
Ada yang melakukannya secara spontan dengan langsung membentuk kepanitian, baik melalui jaringan alumni, pertemanan, komunitas dan lain-lain. Sejumlah organisasi alumni perguruan tinggi pun telah berupaya berkoordinasi, mempersiapkan para relawan yang bisa diterjunkan di pusat-pusat penanganan wabah Corona nantinya. Kebetulan masing-masing organisasi alumni memiliki tim tanggap bencana, dan pernah dikoordinasikan dalam menangani bencana banjir beberapa waktu lalu.
Gerakan-gerakan masyarakat semacam itu ada yang terstruktur dengan baik. Bahkan, ada yang melakukannya dengan imbauan resmi dari pimpinan lembaga mereka. Salah satu yang melakukannya adalah Fachmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Fachmi meminta seluruh pegawai di lembaganya secara ikhlas menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu pemerintah melawan wabah Covid-19. Dana ditransfer kepada salah satu pegawai yang ditunjuk. Rupanya soliditas dan rasa kepedulian mereka tergolong tinggi. Dalam tiga hari sumbangan telah mencapai hampir setengah miliar rupiah. Aksi ini mereka sebut Gerakan Gotong-Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH CORONA).
Dalam penyalurannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan IDI dan salah satu media swasta untuk menyediakan APD bagi tenaga medis. “Mereka melayani masyarakat tanpa kenal lelah, sehingga sudah seyogyanya kami turut bergerak membantu,” ucap Fachmi.
Thonthowi Dj
Sekjen Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
