Connect with us

FAKTA BICARA: PEMBANGKANGAN TERHADAP KEBIJAKAN COVID-19 TERORGANISIR

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Tentu kita bertanya-tanya mengapa serangan virus varian baru Covid-19 terus meningkat. Ambil contoh peningkatan kasus di DIY Yogyakarta ,yang pada tanggal 5 Juni 2021 hanya ada 150 kasus perhari tetapi pada 13 Juli 2012 sudah mencapai 2.731 kasus dalam sehari. Ini berarti terjadi peningkatan drastis kasus dalam sehari sebesar 18 kali. Peningkatan yang sama terjadi di Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi.

PPKM Tidak Semulus Harapan

Berdasarkan catatan TEMPO ,pelanggaran PPKM berupa mobilitas yang terjaring Operasi Yustisi di DKI Jakarta yang dihitung antara tanggal 13 Juni-11 Juli 2021 cukup tinggi, walau umumnya mengalami penurunan. Untuk PPKM berbasis Mikro sebesar 84 pelanggaran per hari dan PPKM Darurat sebesar 52 pelanggaran per hari. Selama hampir 1 bulan pengendalian mobilitas masyarakat saat diberlakukan PPKM Darurat juga cukup tinggi yakni 318.779 kendaraan bermotor diputarbalikkan (mobil sebesar 87.349 dan motor sebesar 231.430).

Kecenderungan di atas sudah terlihat sejak Polri melakukan Operasi Ketupat 2021 saat diberlakukan larangan mudik yang mengalami kenaikan lebih dari 1000% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) sebesar 60.281 kasus, tetapi pada tahun 2021 pelanggaran Prokes meningkat hingga 654.623 kasus. Kendaraan yang diputarbalik pada semua daerah operasi tercatat sebasar 1.283.123 unit yakni 397.892 unit kendaraan roda dua, 234.324 unit kendaraan pribadi roda empat, 142.428 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 12.914 unit kendaraan barang.

Mengapa masyarakat cenderung melanggar dan tidak mematuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah, ini sangat berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran dan adanya persepsi yang salah tentang bahaya pandemi Covid-19. Pelanggaran terhadap PPKM di daerah meningkat justru ketika makin diketatkannya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sehingga sampai saat ini angka pelanggaran PPKM secara nasional masih belum bisa dilaporkan.

Berbanding Lurus dengan Angka Pelanggaran UU ITE

Rendahnya kesadaran dan persepsi salah tentang bahaya pandemi Covid-19 ini ternyata berkorelasi dengan peningkatan intensitas dan jumlah berita-berita dengan konten bohong yang beredar di media sosial. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran UU ITE (Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berisi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kebohongan publik ,dan perbuatan tidak menyenangkan. Termasuk di sini adalah hasutan-hasutan pembangkangan sosial untuk tidak mematuhi ketentuan PPKM, perlawanan terhadap satgas Covid-19, tuduhan malpraktek terhadap prosedur kesehatan, upaya membangkitkan denial syndrome (penolakan) terhadap keberadaan virus Covid-19, dan upaya membangun ketidak-percayaan terhadap pemerintah.

Pada tahun 2018 kasus pelanggaran UU ITE hanya sebesar 4.360 laporan, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 4.582 laporan ; dan sepanjang tahun 2020 menjadi 4.790 laporan yang sebagian kontennya terkait resistensi terhadap Prokes. Untuk kasus ujaran kebencian, pada tahun 2018 Polri mencatat ada 238 laporan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 247 laporan. Sedangkan kasus menyangkut berita bohong juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 hanya terdapat 60 laporan. Namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 97 laporan dan meningkat drastis menjadi 197 laporan pada tahun 2020.

Lalu siapakah pihak yang menjadi terlapor dalam pelanggaran UU ITE? Menurut laporan SAFEnet tahun 2016 ,sebanyak hampir 50% adalah kalangan nonpemerintah (24%) serta pihak yang status dan identitasnya tidak jelas (20%). Mereka inilah yang mendominasi aspirasi di media sosial yang berbeda, berseberangan, dan melawan kebijakan pemerintah. Sikap mereka sebagian antara lain merupakan kelanjutan dari kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu/Pilpres 2019.

Penolakan TSM terhadap Vaksin Covid-19

Walaupun vaksin terbukti telah dapat meningkatkan imunitas, menghambat penurunan saturasi oksigen ,dan mencegah inveksi dari virus Covid 19; namun provokasi dengan berbagai dalih untuk menolak vaksin sudah terjadi sejak awal. Provokasi yang terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistemik, dan Masif) di semua media sosial rupanya memiliki maksud lain, yakni membangkitkan pembangkangan kolektif dan memperbanyak jatuhnya korban agar muncul krisis sosial. Hal ini khususnya kalau menilik bahwa setiap solusi yang diberikan selalu berkesimpulan presiden harus mundur.

Sampai tanggal 16 Juli 2021 Kemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan adanya 1.839 konten hoaks tentang vaksin Covid 19 pada semua platform media sosial. Sebaran hoaks paling banyak beredar di Facebook berjumlah 96 sebaran, You Tube 41 hoaks, Tiktok 15, dan Instagram 11. Di samping mengandung babi dan Chips, vaksin dikatakan mengandung merkuri sebagai senjata biologis yang mematikan.

Celakanya penyebar konten yang menghasut masyarakat menolak divaksin, di lain pihak dengan getol mendukung jenis vaksin yang tidak direkomendasi BPOM seperti produksi vaksin mantan Menkes dr Terawan. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran-ujaran itu bukan persoalan kebenaran kontennya, melainkan menggunakan isu apa saja yang penting efektif dalam menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintah dan daya ungkitnya untuk menimbulkan krisis sosial politik.

Jaringan Birokrasi Terlibat

Tuduhan TSM terhadap gerakan anti vaksin dan anti PPKM bukanlah isapan jempol. Pada 11 Juli 2021 Walikota Makassar mengumumkan akan memberhentikan 30 lurah dan 3 camat yang kedapatan ikut mengajak masyarakat untuk menolak PPKM. Walikota Makassar juga akan memberhentikan 30 ASN yang tidak mendukung kebijakan PPKM. Buntut dari banyaknya kepala daerah yang sulit diatur dan “masuk angin” oleh paham radikal ini, akhirnya membuat Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di wilayah Jawa Bali untuk memberi sangsi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan Inmendagri.

Kesimpulannya jelas bahwa pembangkangan terhadap kebijakan terkait Covid 19 sangat terorganisir dengan kategori TSM. Karena itu PPKM mau diperpanjang sampai kapan pun pandemi Covid 19 sulit melandai tanpa upaya menghentikan provokasi-provokasi yang sasarannya masyarakat awam. Walaupun mereka terlihat seolah mengkritik kebijakan, tetapi sebagian besar berisi ajakan untuk membangkang terhadap kebijakan pemerintah dan menyebarkan isu negatif untuk menggrogoti kepercayaan pemerintah selaku otoritas pengendali pandemi Covid 19.

Selandia Baru, Brunei, Singapura, Amerika bisa mengendalikan situasi ,karena semua warganegara kompak menghadapi musuh bersama, yakni pendemi Covid 19. Perbedaan ideologi dan agenda politik kelompok mereka kesampingkan, karena yang mereka hadapi adalah ancaman hidup mati dan kehancuran sebuah negeri dan suku bangsa jika pandemi membunuh populasi penduduk. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya mirip dengan kejadian di India dan Thailand, yakni pandemi Covid 19 dijadikan peluang politik untuk berseteru dengan pemerintah.

Menggunakan Strategi Buku Api Musashi

Siapakah mereka sebenarnya? (1) kelompok yang tidak mungkin mendapatkan kekuasaan melalui ketentuan peraturan perundangan yang ada, (2) secara ideologis langka partai politik yang bisa menampung ideologi dan kepentingan mereka, (3) kelas menengah yang kecewa dan pernah berada dalam sistem kemudian disingkirkan karena tidak bisa lagi bersikap kritis, (4) para pemikir bebas (free thinker) yang selalu mengambil posisi bertentangan dengan mainstream, (5) praktisi (kelompok agamis dan sekuler) yang percaya politik identitas akhirnya akan menang dengan meraup mayoritas buildings block dan irisan politik yang ada di masyarakat, dan (6) kelompok Islam yang merasa sepanjang sejarah Indonesia syariat Islam tidak dijadikan dasar negara.

Tetapi hampir semua dari mereka sebenarnya menjalankan strategi yang sama, yakni menjatuhkan kekuasaan saat pemerintah lemah menghadapi masalah dan tantangan melawan pandemi Covid 19. Hal ini dilakukan dengan pertama kali menghancurkan legitimasi pemerintah dan berikutnya melalui aksi informasi dan aksi massa untuk menciptakan kerusuhan dengan memanipulasi isu-isu terkait Covid 19. Dalam Buku Api, Mushasi antara lain menulis: “Pertempuran itu laksana api. Semua benda (kekuasaan) dapat dan akan goyah saat ritme lawan (pemerintah) mampu didekte (dikuasai dan dikendalikan)”.

Selanjutnya Mushasi menulis: “Saat lawan goyah adalah saat yang baik untuk menyerang. Bila kesempatan itu dilewatkan begitu saja , maka lawan akan pulih dan kembali mengendalikan keadaan. Melakukan serangan yang monoton dan berulang-ulang sangatlah buruk dalam pertempuran. Meskipun di atas kertas ,seorang samurai hampir pasti menang atas lawannya, namun selama lawan memiliki semangat ia akan sulit dijatuhkan. Beruntunglah orang yang mampu memahami dan memanipulasi lingkungan pertempuran. Dinamika politik selama berlangsungnya pandemi Covid 19 kiranya dapat digambarkan melalui metafor tersebut***

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru

Oleh

Fakta News
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Mentari/mr

Jakarta – Hampir dua tahun Indonesia melewati berbagai tantangan akibat Covid-19. Kini dunia pendidikan Indonesia mulai bangkit mengejar ketertinggalan. Dalam memulihkan pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang tentu saja dibutuhkan gotong royong berbagai pihak, utamanya para guru yang menjadi ujung tombak pembelajaran. Proses belajar mengajar di masa pandemi yang menuntut berbagai perubahan memberikan tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didiknya.

Tentu saja perubahan ini memerlukan adaptasi dan kerja keras para guru. Dengan segala keterbatasan yang ada, guru berupaya sekuat tenaga agar murid dapat memahami materi pembelajaran dengan maksimal. “Di tengah kesulitan pandemi, guru-guru kita terus berjuang tanpa kenal lelah. Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid. Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu per satu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,” ungkap Hetifah, dalam keterangan persnya, Kamis (25/11/2021).

Bertepatan pada Hari Guru Nasional 2021 yang diperingati setiap 25 November, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengangkat tema “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan.” Dalam kesempatan itu, legislator dapil Kalimantan Timur tersebut juga memuji perjuangan para guru yang tidak berhenti belajar. Di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

“Di tengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa,” lanjut Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menyampaikan, Komisi X DPR RI dan Kemdikbudristek terus memberikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan. “Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia. Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS,” ujar Hetifah.

Salah satu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan guru adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. “Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1. Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3,” dorong Hetifah.

Terakhir, politisi Partai Golkar itu selalu mengiringi doa bagi para guru di Indonesia. “Kami di Komisi X terus menjadi barisan terdepan dalam memperhatikan dan memperjuangkan para guru Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban amanah mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tahap ke-131, Indonesia Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 1.065.400 Dosis

Oleh

Fakta News

Tangerang – Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-131, merk AstraZeneca sebanyak 1.065.400 dosis. Vaksin yang di dapatkan Pemerintah RI ini merupakan donasi dari COVAX Facility. Vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (26/11/2021), pukul 15:53 WIB.

Vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin jadi yang siap pakai. Vaksin itu diangkut menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK356.

Kedatangan vaksin ini merupakan bukti keberhasilan pemerintah menempuh cara diplomasi untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Pemerintah akan terus bekerja keras menyelesaikan vaksinasi dalam waktu yang cepat. Ketersediaan vaksin menjadi kunci kecepatan program ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, sempat mengatakan bahwa pada negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi telah terjadi putusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian. Artinya, meskipun terjadi lonjakan kasus, namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian.

“Ini membuktikan bahwa vaksin bekerja, vaccine work,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, masih banyak tantangan yang harus kita lalui sebelum peperangan ini dapat kita menangkan. Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara.

“Dukungan semua rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat diperlukan. Ayo valsinasi, dan kita jalankan protokol kesehatan. Insya Allah dengan ikhtiar kita semua, dengan kerja keras bersama, dengan kedisiplinan kita bersama, kita dapat keluar dari pandemi ini,” pungkas Menlu.

Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal. Sebagaimana arahan Presiden, setiap vaksin jadi yang datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Presiden telah mengingatkan bahwa, belakangan ini, meski kecil, namun terjadi peningkatan jumlah kasus di negeri ini. Hal tersebut hendaknya membuat kita mawas dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Semua pihak tetap harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan mobilitas yang dilakukan hendaknya tidak diartikan bahwa pandemi telah berakhir, tetap disiplin prokes. Terutama jelang suasana liburan akhir tahun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek Tol Semarang-Demak Seksi II Ditarget Selesai 28 Oktober 2022

Oleh

Fakta News

Demak – Pembangunan tol Semarang-Demak seksi II terus dikebut. Ditargetkan, proyek pembangunan jalan tol dari Sayung sampai Demak sepanjang 16,31 km itu akan selesai bertepatan pada perayaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (PP), Andi Gani Nena Wea kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (26/11/2021). Ganjar sengaja datang ke lokasi proyek di Desa Loireng Kecamatan Sayung, Demak, untuk mengecek progres pembangunan proyek itu.

Proyek tol Semarang-Demak diketahui memiliki dua seksi pekerjaan. Seksi pertama yakni ruas Kaligawe sampai Sayung dengan panjang 10,39 km. Proyek seksi pertama ini baru mulai digarap.

Sementara seksi II ruas Sayung-Demak yang dicek Ganjar hari ini, proyek sudah dikerjakan lebih awal dan capaian progres sampai saat ini sudah 58 persen. Secara keseluruhan, Tol Semarang-Demak ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

“Kita targetkan seksi dua selesai 28 Oktober 2022 pak, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ini akan mempercepat dua bulan dari target awal yang rencananya selesai pada Desember 2022,” kata Andi.

Kepada Ganjar, Andi mengatakan, pada paket kedua ini total nilai proyek sebesar Rp5,7 triliun. Tingkat pengerjaan cukup sulit, karena jalur melintasi rawa-rawa.

“Kami gunakan teknik terbaru agar kualitas tol terjamin dan aman digunakan ke depannya. Jadi tidak hanya 10-20 tahun, tapi bisa digunakan dalam waktu cukup panjang,” jelasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi kecepatan pengerjaan proyek itu. Menurutnya, jalan tol Semarang-Demak merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan cukup lama di sekitar Demak dan Semarang.

“Ini ikhtiar kita bersama yang sudah lama sekali, untuk mengatasi kemacetan di Kaligawe. Dengan adanya jalan tol Semarang-Demak ini, kemacetan di Kaligawe dan sekitarnya akan teratasi. Transportasi punya pilihan jalur yang lebih lancar melalui tol ini,” katanya.

Selain itu, tol Semarang-Demak juga bisa menjadi cara mengatasi persoalan rob di kawasan pesisir itu. Dengan adanya tol, persoalan rob yang kerap melanda beberapa daerah di sekitar Sayung bisa tertangani.

“Meskipun belum semuanya, tapi ikhtiar inilah yang bisa membantu menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya proyek itu. Ucapan terima kasih ia sampaikan secara khusus pada masyarakat Demak dan Semarang.

“Saya ucapkan terima kasih pada masyarakat yang telah berkorban demikian banyak dari hartanya, diberikan ke Negara, kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya