FAKTA BICARA: PEMBANGKANGAN TERHADAP KEBIJAKAN COVID-19 TERORGANISIR
Tentu kita bertanya-tanya mengapa serangan virus varian baru Covid-19 terus meningkat. Ambil contoh peningkatan kasus di DIY Yogyakarta ,yang pada tanggal 5 Juni 2021 hanya ada 150 kasus perhari tetapi pada 13 Juli 2012 sudah mencapai 2.731 kasus dalam sehari. Ini berarti terjadi peningkatan drastis kasus dalam sehari sebesar 18 kali. Peningkatan yang sama terjadi di Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi.
PPKM Tidak Semulus Harapan
Berdasarkan catatan TEMPO ,pelanggaran PPKM berupa mobilitas yang terjaring Operasi Yustisi di DKI Jakarta yang dihitung antara tanggal 13 Juni-11 Juli 2021 cukup tinggi, walau umumnya mengalami penurunan. Untuk PPKM berbasis Mikro sebesar 84 pelanggaran per hari dan PPKM Darurat sebesar 52 pelanggaran per hari. Selama hampir 1 bulan pengendalian mobilitas masyarakat saat diberlakukan PPKM Darurat juga cukup tinggi yakni 318.779 kendaraan bermotor diputarbalikkan (mobil sebesar 87.349 dan motor sebesar 231.430).
Kecenderungan di atas sudah terlihat sejak Polri melakukan Operasi Ketupat 2021 saat diberlakukan larangan mudik yang mengalami kenaikan lebih dari 1000% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) sebesar 60.281 kasus, tetapi pada tahun 2021 pelanggaran Prokes meningkat hingga 654.623 kasus. Kendaraan yang diputarbalik pada semua daerah operasi tercatat sebasar 1.283.123 unit yakni 397.892 unit kendaraan roda dua, 234.324 unit kendaraan pribadi roda empat, 142.428 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 12.914 unit kendaraan barang.
Mengapa masyarakat cenderung melanggar dan tidak mematuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah, ini sangat berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran dan adanya persepsi yang salah tentang bahaya pandemi Covid-19. Pelanggaran terhadap PPKM di daerah meningkat justru ketika makin diketatkannya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sehingga sampai saat ini angka pelanggaran PPKM secara nasional masih belum bisa dilaporkan.
Berbanding Lurus dengan Angka Pelanggaran UU ITE
Rendahnya kesadaran dan persepsi salah tentang bahaya pandemi Covid-19 ini ternyata berkorelasi dengan peningkatan intensitas dan jumlah berita-berita dengan konten bohong yang beredar di media sosial. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran UU ITE (Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berisi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kebohongan publik ,dan perbuatan tidak menyenangkan. Termasuk di sini adalah hasutan-hasutan pembangkangan sosial untuk tidak mematuhi ketentuan PPKM, perlawanan terhadap satgas Covid-19, tuduhan malpraktek terhadap prosedur kesehatan, upaya membangkitkan denial syndrome (penolakan) terhadap keberadaan virus Covid-19, dan upaya membangun ketidak-percayaan terhadap pemerintah.
Pada tahun 2018 kasus pelanggaran UU ITE hanya sebesar 4.360 laporan, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 4.582 laporan ; dan sepanjang tahun 2020 menjadi 4.790 laporan yang sebagian kontennya terkait resistensi terhadap Prokes. Untuk kasus ujaran kebencian, pada tahun 2018 Polri mencatat ada 238 laporan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 247 laporan. Sedangkan kasus menyangkut berita bohong juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 hanya terdapat 60 laporan. Namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 97 laporan dan meningkat drastis menjadi 197 laporan pada tahun 2020.
Lalu siapakah pihak yang menjadi terlapor dalam pelanggaran UU ITE? Menurut laporan SAFEnet tahun 2016 ,sebanyak hampir 50% adalah kalangan nonpemerintah (24%) serta pihak yang status dan identitasnya tidak jelas (20%). Mereka inilah yang mendominasi aspirasi di media sosial yang berbeda, berseberangan, dan melawan kebijakan pemerintah. Sikap mereka sebagian antara lain merupakan kelanjutan dari kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu/Pilpres 2019.
Penolakan TSM terhadap Vaksin Covid-19
Walaupun vaksin terbukti telah dapat meningkatkan imunitas, menghambat penurunan saturasi oksigen ,dan mencegah inveksi dari virus Covid 19; namun provokasi dengan berbagai dalih untuk menolak vaksin sudah terjadi sejak awal. Provokasi yang terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistemik, dan Masif) di semua media sosial rupanya memiliki maksud lain, yakni membangkitkan pembangkangan kolektif dan memperbanyak jatuhnya korban agar muncul krisis sosial. Hal ini khususnya kalau menilik bahwa setiap solusi yang diberikan selalu berkesimpulan presiden harus mundur.
Sampai tanggal 16 Juli 2021 Kemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan adanya 1.839 konten hoaks tentang vaksin Covid 19 pada semua platform media sosial. Sebaran hoaks paling banyak beredar di Facebook berjumlah 96 sebaran, You Tube 41 hoaks, Tiktok 15, dan Instagram 11. Di samping mengandung babi dan Chips, vaksin dikatakan mengandung merkuri sebagai senjata biologis yang mematikan.
Celakanya penyebar konten yang menghasut masyarakat menolak divaksin, di lain pihak dengan getol mendukung jenis vaksin yang tidak direkomendasi BPOM seperti produksi vaksin mantan Menkes dr Terawan. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran-ujaran itu bukan persoalan kebenaran kontennya, melainkan menggunakan isu apa saja yang penting efektif dalam menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintah dan daya ungkitnya untuk menimbulkan krisis sosial politik.
Jaringan Birokrasi Terlibat
Tuduhan TSM terhadap gerakan anti vaksin dan anti PPKM bukanlah isapan jempol. Pada 11 Juli 2021 Walikota Makassar mengumumkan akan memberhentikan 30 lurah dan 3 camat yang kedapatan ikut mengajak masyarakat untuk menolak PPKM. Walikota Makassar juga akan memberhentikan 30 ASN yang tidak mendukung kebijakan PPKM. Buntut dari banyaknya kepala daerah yang sulit diatur dan “masuk angin” oleh paham radikal ini, akhirnya membuat Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di wilayah Jawa Bali untuk memberi sangsi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan Inmendagri.
Kesimpulannya jelas bahwa pembangkangan terhadap kebijakan terkait Covid 19 sangat terorganisir dengan kategori TSM. Karena itu PPKM mau diperpanjang sampai kapan pun pandemi Covid 19 sulit melandai tanpa upaya menghentikan provokasi-provokasi yang sasarannya masyarakat awam. Walaupun mereka terlihat seolah mengkritik kebijakan, tetapi sebagian besar berisi ajakan untuk membangkang terhadap kebijakan pemerintah dan menyebarkan isu negatif untuk menggrogoti kepercayaan pemerintah selaku otoritas pengendali pandemi Covid 19.
Selandia Baru, Brunei, Singapura, Amerika bisa mengendalikan situasi ,karena semua warganegara kompak menghadapi musuh bersama, yakni pendemi Covid 19. Perbedaan ideologi dan agenda politik kelompok mereka kesampingkan, karena yang mereka hadapi adalah ancaman hidup mati dan kehancuran sebuah negeri dan suku bangsa jika pandemi membunuh populasi penduduk. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya mirip dengan kejadian di India dan Thailand, yakni pandemi Covid 19 dijadikan peluang politik untuk berseteru dengan pemerintah.
Menggunakan Strategi Buku Api Musashi
Siapakah mereka sebenarnya? (1) kelompok yang tidak mungkin mendapatkan kekuasaan melalui ketentuan peraturan perundangan yang ada, (2) secara ideologis langka partai politik yang bisa menampung ideologi dan kepentingan mereka, (3) kelas menengah yang kecewa dan pernah berada dalam sistem kemudian disingkirkan karena tidak bisa lagi bersikap kritis, (4) para pemikir bebas (free thinker) yang selalu mengambil posisi bertentangan dengan mainstream, (5) praktisi (kelompok agamis dan sekuler) yang percaya politik identitas akhirnya akan menang dengan meraup mayoritas buildings block dan irisan politik yang ada di masyarakat, dan (6) kelompok Islam yang merasa sepanjang sejarah Indonesia syariat Islam tidak dijadikan dasar negara.
Tetapi hampir semua dari mereka sebenarnya menjalankan strategi yang sama, yakni menjatuhkan kekuasaan saat pemerintah lemah menghadapi masalah dan tantangan melawan pandemi Covid 19. Hal ini dilakukan dengan pertama kali menghancurkan legitimasi pemerintah dan berikutnya melalui aksi informasi dan aksi massa untuk menciptakan kerusuhan dengan memanipulasi isu-isu terkait Covid 19. Dalam Buku Api, Mushasi antara lain menulis: “Pertempuran itu laksana api. Semua benda (kekuasaan) dapat dan akan goyah saat ritme lawan (pemerintah) mampu didekte (dikuasai dan dikendalikan)”.
Selanjutnya Mushasi menulis: “Saat lawan goyah adalah saat yang baik untuk menyerang. Bila kesempatan itu dilewatkan begitu saja , maka lawan akan pulih dan kembali mengendalikan keadaan. Melakukan serangan yang monoton dan berulang-ulang sangatlah buruk dalam pertempuran. Meskipun di atas kertas ,seorang samurai hampir pasti menang atas lawannya, namun selama lawan memiliki semangat ia akan sulit dijatuhkan. Beruntunglah orang yang mampu memahami dan memanipulasi lingkungan pertempuran. Dinamika politik selama berlangsungnya pandemi Covid 19 kiranya dapat digambarkan melalui metafor tersebut***
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
