ETISKAH, BERMAIN POLITIK DI TENGAH GANASNYA COVID-19
Beberapa negara di dunia sudah tidak mewajibkan warganya gunakan masker, yakni Israel, Bhutan, Amerika Serikat, Selandia Baru, Cina, Hungaria, dan Spanyol. Sebaliknya kasus Covid-19 di Indonesia meningkat 6 sampai 8 kali lipat sejak Desember (2020) dan Januari (2021) ditandai dengan peningkatan kebutuhan oksigen dari 60 ton meningkat menjadi 3.000-4.000 ton perhari. Angka tutup usia kini mencapai angka 1.040 setiap jam dari sebelumnya rata-rata 400 orang.
Dampak Informasi Hoax
Ledakan angka tutup usia terjadi sejak Ramadhan, Lebaran, dan paska Lebaran. Bersamaan dengan itu terjadi pula penyebaran varian baru Covid-19 (Varian Delta) yang datang dari India. Selain itu disebabkan karena mobilitas warga yang tidak terkendali dan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Akibat dari kejadian ini pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dari tanggal 3 – 20 Juli tahun 2021.
Sifat abai dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan ini diduga akibat hoax (berita bohong) yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di samping tidak efektifnya seruan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan daerah terpapar hoax juga terus bertambah. Jika pada tahun 2018 sebelum Pemilu dilaksanakan daerah terpapar hoax berjumlah 92 titik , kini dalam hitungan situs ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax tersebar di seluruh provinsi Indonesia.
Perlu penelitian lebih jauh tentang keterkaitan berbagai penyebaran hoax tersebut dengan peningkatan korban pandemi Covid-19 melalui penghasutan, pembangkangan, penyesatan, dan disinformasi terkait pemahaman dan upaya penanggulangan Covid-19. Hal itu dimulai dari informasi bahwa virus Covid-19 tidak ada dan cuma akal-akalan, jangan laksanakan protokol kesehatan karena mati-hidup adalah takdir Allah, tolak vaksinasi karena ini proses penyuntikan chips untuk mengontrol manusia, vaksinasi rekayasa para mafia obat-obatan, serta pemerintah adalah Dajjal karena melarang sholat berjamaah dan menutup mesjid. Terakhir malah disebarkan berita bahwa “Pemerintah Singapura Bakal Anggap Covid-19 seperti Flu Biasa”.
Kekejaman Hoax tentang Covid-19
Sampai 3 Juli 2021 Kementerian Mekominfo masih menemukan konten hoax yang menyesatkan untuk mengesankan kondisi kalang-kabut akibat kegagalan pemerintah tangani pandemi Covid-19. Misalnya berita Stadion Maguwoharjo dan Mandala Krida akan Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19, Video Mayat Korban Covid-19 Bergerak, dan Nama dan Kontak PMI Jika Membutuhkan Plasma Konvalesean. Kecuali itu ada satu lagi yang ingin masyarakat makin terpuruk di tengah kesulitan ekonomi yakni SMS Klaim Rewards Rp 50.000 Mengatasnamakan Bank Neo Commerce.
Kalau saja benar konten seperti itu yang disebarkan oleh 800.000 situs hoax, kemudian masing-masing memiliki 100-1000 follower yang meneruskan pesan berantai melalui copas, maka berapa orang pembaca yang akan menjadi korban akibat disinformasi dan mispersepsi? Oleh karena itu daya provokasi situs-situs hoax tersebut perlu diteliti segera seberapa besar telah menyumbang terhadap peningkatan angka korban pandemi Covid-19 sampai saat ini. Pada jaman Suharto merekalah yang sering disebut pelaku subversi dan anarcho syndicalism oleh Sudomo, sedangkan Bung Karno menyebutnya sebagai musuh-musuh revolusi.
Diikhawatirkan penyebaran hoax tersebut terkait dengan upaya untuk mendeskreditkan pemerintah dengan mengangkat informasi kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19. Namun apa pun pembelaannya yang dilakukan para penyebar hoax sebenarnya sudah mirip dengan apa yang dilakukan Al Qaeda dan ISIS yakni melakukan teror dan pembunuhan untuk menghancurkan tatanan masyarakat yang ada agar tercipta kekacauan politik. Ujaran-ujaran tentang Covid-19, yang dianggap bermain-main dalam media sosial, telah meningkatkan banyak korban pandemi Covid-19 yang notabene hanya mereka jadikan alat untuk menciptakan krisis politik.
Tujuan Mereka Menjatuhkan Pemerintah?
Warga yang telah mereka racuni dengan informasi yang keliru tentang pandemi dan virus Covid-19 diharapkan akan menentang protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Warga akan melawan instruksi yang diberikan pemerintah dan melawan petugas di lapangan yang kemudian diekspos di medsos seolah pelaku adalah pahlawan. Tujuannya tentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah ,sehingga timbul krisis sosial yang memudahkan pemerintah dijatuhkan.
Lihatlah bagaimana mereka memainkan singkatan PPKM sebagai “Pak Presiden Kapan Mundur”, padahal ini adalah instruksi resmi pemerintah dalam menangani ganasnya virus Covid-19. Makin berat beban pemerintah menghadapi keganasan Covid-19, makin gencar pula ujaran kebencian yang mereka lontarkan karena mereka anggap pemerintah semakin sekarat. Ini sejalan dengan bunyi sticker yang sering mereka sebarkan di medsos “Gas Terus Jangan Kasih Kendor”.
Pihak oposisi yang kehabisan jalan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional berharap ada perubahan (revolusi) sosial melalui kondisi kacau sehingga ada alasan menuntut presiden mengundurkan diri. Teori mereka ,revolusi bisa dilakukan jika faktor obyektif atau keadaan memaksa seperti adanya kelangkaan kebutuhan pokok, pemerintah tidak bisa menguasai keadaan, terjadi ketidakpuasan yang meluas, pembangkangan sosial, kriminalitas meningkat, serta terjadi aksi-aksi disertai kerusuhan. Di lain pihak mereka merasa bahwa faktor subyektif yang menuntut pergantian pemerintahan sudah memenuhi syarat, walau sebenarnya hanya dari kelompoknya saja.
Mimpi Revolusi
Pihak oposisi dibuat mabuk oleh efek berantai dari postingan-postingan mereka sendiri di medsos seolah-olah semua menghendaki pemerintah mundur, padahal kelas menengah sangat sulit disatukan. Mereka tidak menghitung secara rinci seberapa modalitas yang mereka miliki untuk mengendalikan arah perubahan dan meraih peluang apabila perubahan benar-benar terjadi. Celakanya mereka juga tidak menghitung seberapa besar kekuatan lawan yang sesungguhnya.
Lalu bagaimana kemungkinan terjadi dan keberhasian dari revolusi sendiri jika terjadi saat ini? Kelas menengah di Indonesia terbelah dan rata-rata masih cukup sejahtera ,karena masih bisa membeli pulsa paket data. Negara masih mentolerir ujaran kebencian disebarkan setiap hari, dukungan partai-politik mayoritas masih solid, saat ini kesetiakawanan sosial (civil society) menghadapi keganasan Covid-19 mulai bangkit dan rakyat sudah muak dengan perilaku nyinyir para aktivis politik; maka revolusi hanyalah mimpi.
Pertanyaannya ,mengapa jika kelompok oposisi tahu revolusi tidak mungkin terjadi ,tetapi mereka tetap bermain politik dan berspekulasi menjatuhkan pemerintah, bahkan korban berjatuhan akibat permainan mereka? Ini semua adalah bagian dari political positioning atau penentuan posisi politik, baik oleh individu maupun kelompok. Tidak penting sudah ada atau belum kekuatan politik nasional yang akan merangkul mereka, tetapi menentukan posisi politik adalah kegiatan yang perlu disiapkan dan dilakukan lebih awal bagi orang yang ingin memasarkan diri (political marketing) masuk dalam kekuasaan politik.
Revolusi Fenomena Masa Lalu
Kini untuk meningkatkan efektifitas negara, beberapa negara maju memilih jalan reformasi bukan revolusi dan penyelenggaraan referendum langsung untuk rakyat. Sedangkan andaikata memang ada cita-cita menghilangkan otoritas (menggulingkan pemerintah), menurut Hannah Arendt, keberhasilan revolusi masih ditentukan sejauh mana mayoritas setuju pemerintah dijatuhkan dan apakah ada yang bersedia mengambilalih kekuasaan (dengan segala resikonya). Karena itu menurut Gizachew Tiruneh ,profesor Ilmu Politik di Universitas Arkansas USA, revolusi adalah cerita masa lalu***
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
