Connect with us

ETISKAH, BERMAIN POLITIK DI TENGAH GANASNYA COVID-19

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Beberapa negara di dunia sudah tidak mewajibkan warganya gunakan masker, yakni Israel, Bhutan, Amerika Serikat, Selandia Baru, Cina, Hungaria, dan Spanyol. Sebaliknya kasus Covid-19 di Indonesia meningkat 6 sampai 8 kali lipat sejak Desember (2020) dan Januari (2021) ditandai dengan peningkatan kebutuhan oksigen dari 60 ton meningkat menjadi 3.000-4.000 ton perhari. Angka tutup usia kini mencapai angka 1.040 setiap jam dari sebelumnya rata-rata 400 orang.

Dampak Informasi Hoax

Ledakan angka tutup usia terjadi sejak Ramadhan, Lebaran, dan paska Lebaran. Bersamaan dengan itu terjadi pula penyebaran varian baru Covid-19 (Varian Delta) yang datang dari India. Selain itu disebabkan karena mobilitas warga yang tidak terkendali dan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Akibat dari kejadian ini pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dari tanggal 3 – 20 Juli tahun 2021.

Sifat abai dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan ini diduga akibat hoax (berita bohong) yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di samping tidak efektifnya seruan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan daerah terpapar hoax juga terus bertambah. Jika pada tahun 2018 sebelum Pemilu dilaksanakan daerah terpapar hoax berjumlah 92 titik , kini dalam hitungan situs ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Perlu penelitian lebih jauh tentang keterkaitan berbagai penyebaran hoax tersebut dengan peningkatan korban pandemi Covid-19 melalui penghasutan, pembangkangan, penyesatan, dan disinformasi terkait pemahaman dan upaya penanggulangan Covid-19. Hal itu dimulai dari informasi bahwa virus Covid-19 tidak ada dan cuma akal-akalan, jangan laksanakan protokol kesehatan karena mati-hidup adalah takdir Allah, tolak vaksinasi karena ini proses penyuntikan chips untuk mengontrol manusia, vaksinasi rekayasa para mafia obat-obatan, serta pemerintah adalah Dajjal karena melarang sholat berjamaah dan menutup mesjid. Terakhir malah disebarkan berita bahwa “Pemerintah Singapura Bakal Anggap Covid-19 seperti Flu Biasa”.

Kekejaman Hoax tentang Covid-19

Sampai 3 Juli 2021 Kementerian Mekominfo masih menemukan konten hoax yang menyesatkan untuk mengesankan kondisi kalang-kabut akibat kegagalan pemerintah tangani pandemi Covid-19. Misalnya berita Stadion Maguwoharjo dan Mandala Krida akan Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19, Video Mayat Korban Covid-19 Bergerak, dan Nama dan Kontak PMI Jika Membutuhkan Plasma Konvalesean. Kecuali itu ada satu lagi yang ingin masyarakat makin terpuruk di tengah kesulitan ekonomi yakni SMS Klaim Rewards Rp 50.000 Mengatasnamakan Bank Neo Commerce.

Kalau saja benar konten seperti itu yang disebarkan oleh 800.000 situs hoax, kemudian masing-masing memiliki 100-1000 follower yang meneruskan pesan berantai melalui copas, maka berapa orang pembaca yang akan menjadi korban akibat disinformasi dan mispersepsi? Oleh karena itu daya provokasi situs-situs hoax tersebut perlu diteliti segera seberapa besar telah menyumbang terhadap peningkatan angka korban pandemi Covid-19 sampai saat ini. Pada jaman Suharto merekalah yang sering disebut pelaku subversi dan anarcho syndicalism oleh Sudomo, sedangkan Bung Karno menyebutnya sebagai musuh-musuh revolusi.

Diikhawatirkan penyebaran hoax tersebut terkait dengan upaya untuk mendeskreditkan pemerintah dengan mengangkat informasi kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19. Namun apa pun pembelaannya yang dilakukan para penyebar hoax sebenarnya sudah mirip dengan apa yang dilakukan Al Qaeda dan ISIS yakni melakukan teror dan pembunuhan untuk menghancurkan tatanan masyarakat yang ada agar tercipta kekacauan politik. Ujaran-ujaran tentang Covid-19, yang dianggap bermain-main dalam media sosial, telah meningkatkan banyak korban pandemi Covid-19 yang notabene hanya mereka jadikan alat untuk menciptakan krisis politik.

Tujuan Mereka Menjatuhkan Pemerintah?

Warga yang telah mereka racuni dengan informasi yang keliru tentang pandemi dan virus Covid-19 diharapkan akan menentang protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Warga akan melawan instruksi yang diberikan pemerintah dan melawan petugas di lapangan yang kemudian diekspos di medsos seolah pelaku adalah pahlawan. Tujuannya tentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah ,sehingga timbul krisis sosial yang memudahkan pemerintah dijatuhkan.

Lihatlah bagaimana mereka memainkan singkatan PPKM sebagai “Pak Presiden Kapan Mundur”, padahal ini adalah instruksi resmi pemerintah dalam menangani ganasnya virus Covid-19. Makin berat beban pemerintah menghadapi keganasan Covid-19, makin gencar pula ujaran kebencian yang mereka lontarkan karena mereka anggap pemerintah semakin sekarat. Ini sejalan dengan bunyi sticker yang sering mereka sebarkan di medsos “Gas Terus Jangan Kasih Kendor”.

Pihak oposisi yang kehabisan jalan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional berharap ada perubahan (revolusi) sosial melalui kondisi kacau sehingga ada alasan menuntut presiden mengundurkan diri. Teori mereka ,revolusi bisa dilakukan jika faktor obyektif atau keadaan memaksa seperti adanya kelangkaan kebutuhan pokok, pemerintah tidak bisa menguasai keadaan, terjadi ketidakpuasan yang meluas, pembangkangan sosial, kriminalitas meningkat, serta terjadi aksi-aksi disertai kerusuhan. Di lain pihak mereka merasa bahwa faktor subyektif yang menuntut pergantian pemerintahan sudah memenuhi syarat, walau sebenarnya hanya dari kelompoknya saja.

Mimpi Revolusi

Pihak oposisi dibuat mabuk oleh efek berantai dari postingan-postingan mereka sendiri di medsos seolah-olah semua menghendaki pemerintah mundur, padahal kelas menengah sangat sulit disatukan. Mereka tidak menghitung secara rinci seberapa modalitas yang mereka miliki untuk mengendalikan arah perubahan dan meraih peluang apabila perubahan benar-benar terjadi. Celakanya mereka juga tidak menghitung seberapa besar kekuatan lawan yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana kemungkinan terjadi dan keberhasian dari revolusi sendiri jika terjadi saat ini? Kelas menengah di Indonesia terbelah dan rata-rata masih cukup sejahtera ,karena masih bisa membeli pulsa paket data. Negara masih mentolerir ujaran kebencian disebarkan setiap hari, dukungan partai-politik mayoritas masih solid, saat ini kesetiakawanan sosial (civil society) menghadapi keganasan Covid-19 mulai bangkit dan rakyat sudah muak dengan perilaku nyinyir para aktivis politik; maka revolusi hanyalah mimpi.

Pertanyaannya ,mengapa jika kelompok oposisi tahu revolusi tidak mungkin terjadi ,tetapi mereka tetap bermain politik dan berspekulasi menjatuhkan pemerintah, bahkan korban berjatuhan akibat permainan mereka? Ini semua adalah bagian dari political positioning atau penentuan posisi politik, baik oleh individu maupun kelompok. Tidak penting sudah ada atau belum kekuatan politik nasional yang akan merangkul mereka, tetapi menentukan posisi politik adalah kegiatan yang perlu disiapkan dan dilakukan lebih awal bagi orang yang ingin memasarkan diri (political marketing) masuk dalam kekuasaan politik.

Revolusi Fenomena Masa Lalu

Kini untuk meningkatkan efektifitas negara, beberapa negara maju memilih jalan reformasi bukan revolusi dan penyelenggaraan referendum langsung untuk rakyat. Sedangkan andaikata memang ada cita-cita menghilangkan otoritas (menggulingkan pemerintah), menurut Hannah Arendt, keberhasilan revolusi masih ditentukan sejauh mana mayoritas setuju pemerintah dijatuhkan dan apakah ada yang bersedia mengambilalih kekuasaan (dengan segala resikonya). Karena itu menurut Gizachew Tiruneh ,profesor Ilmu Politik di Universitas Arkansas USA, revolusi adalah cerita masa lalu***

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Kerumunan Holywings Kemang, Polisi Tetapkan Manager Outlet Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan yang terjadi di Holywings Café Kemang pada awal bulan ini. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan Manager Outlet Holywings Kemang JAS sebagai tersangka.

Sebelum menetapkan JAS sebagai tersangka, sebanyak 26 saksi telah diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

“Hasil gelar perkara ditetapkan satu orang tersangka inisial JAS ini adalah Manager Outlet Holywings Kemang, Jakarta Selatan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam konferensi pers Jumat (17/9/2021).

Yusri menyebutkan penetapan tersangka dilakukan karena kafe Holywings Kemang sudah tiga kali diberikan sanksi oleh Satpol PP terkait pelanggaran protokol kesehatan.

“Tersangka selaku Manager Cafe Outlet Holywings tersebut telah diberikan sanksi dari Satpol PP pada sebanyak tiga kali dari Februari, Maret dan September (2021),” jelas Yusri.

Kemudian, JAS dikatakan tidak menyediakan scan barcode aplikasi PeduliLindungi yang menjadi ketentuan operasional kafe pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Kata Yusri, JAS juga tidak mematuhi peraturan manajemen PT Holywings terkait protokol kesehatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Tersangka ini juga tidak mematuhi peraturan yang telah dilakukan manajemen PT Holywings sendiri, di mana sudah dikeluarkan inbauan kepada seluruh outlet nya melalui surat internal tertanggal 24 Agustus 2021 lalu,” jelas Yusri.

Sebelumnya, Holywings Cafe digerebek polisi, tepatnya pada Minggu (5/9/2021) dini hari. Polisi melakukan razia dalam rangka pengawasan bar dan kafe di tengah masa PPKM level 3.

Saat razia tersebut, polisi menemukan kerumunan pengunjung di Holywings. Video kerumunan tersebut juga beredar luas di dunia maya.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Telah Terima 11 Calon Hakim Agung, Puan Pastikan Proses Pemilihan Akan Transparan dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Puan Maharani Minta Perang Melawan Narkoba Tak Dikendurkan Meski Ada Pandemi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menerima 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima penyampaian usulan nama-nama calon Hakim Agung tahun 2021 yang disampaikan Pimpinan KY di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Diketahui KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak bulan Februari hingga Agustus 2021 dan membuka rekrutmen dari internal hakim karier maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Puan juga mengatakan selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan pemilihan Calon Hakim Agung di DPR dengan transparan, pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

“Proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Puan menjelaskan berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebanyak 11 calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dia berharap seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon Hakim Agung terbaik.

“Diharapkan hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung,” ujarnya.

Puan mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan kepada DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut dia, meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Puan mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan 11 calon Hakim Agung hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon Hakim Agung dapat memenuhi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses “fit and proper test” terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (20-21 September).

Sebanyak 8 dari 11 calon Hakim Agung yang disampaikan KY kepada DPR RI adalah dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer. Ke-11 Calon Hakim Agung tersebut adalah:

Kamar Pidana:

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Terus Berkurang, Tingkat Keterisian Hanya 6,9 Persen

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tingkat keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dilaporkan terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya kasus harian di DKI jakarta.

Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, pada Jumat (17/9/2021) pukul 08.00 WIB, pasien hanya berjumlah 548 orang. Jumlah pasien pada Jumat pagi bertambah dibandingkan data kemarin, namun, jumlah penambahannya tidak signifikan.

“Jumlahnya bertambah lima orang, semula ada 543 pasien,” kata Aris, Jumat.

Aris mengatakan, seluruh pasien itu dirawat di empat tower RS Wisma Atlet Kemayoran, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7 yang memiliki kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur. Dengan demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSDC Wisma Atlet adalah 6,9 persen.

Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan saat lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Juli lalu, di mana BOR Wisma Atlet saat itu sudah berada di atas 80 persen.

Sementara itu Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego mengatakan, suasana di Wisma Atlet saat ini memang sudah lengang seiring dengan terus menurunnya jumlah pasien. Beban tenaga kesehatan juga sudah jauh berkurang.

Meski begitu, Mintoro memastikan, pihaknya tidak mengurangi jumlah tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di RS Wisma Atlet saat ini masih sama dengan saat lonjakan kasus pada Juli lalu.

“Tetap kami standby petugas medis dan relawan nakes. Belum ada arahan untuk mengurangi karena kami berjaga-jaga kalau nanti ada lonjakan,” kata Mintoro.

Mintoro mengatakan, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencapai 2.418 orang, terdiri dari dokter, perawat, hingga relawan.

“Empat tower di RS Wisma Atlet juga masih kami fungsikan semua untuk pasien,” katanya.

Adapun pasien yang dirawat di RS Wisma kini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari orang tanpa gejala (OTG), serta gejala ringan, sedang, dan berat.

Saat lonjakan kasus Juli lalu, RS Wisma Atlet hanya menerima pasien gejala sedang dan berat. Sementara itu, pasien tanpa gejala dan gejala ringan dialihkan ke fasilitas isolasi terpusat lainnya yakni RSDC Pasar Rumput dan Rusun Nagrak.

“Tapi sekarang di Pasar Rumput dan Rusun Nagrak sudah kami tutup karena jumlah pasien sudah jauh berkurang. Semuanya sekarang di Wisma Atlet,” ucap Mintoro.

Baca Selengkapnya