Connect with us

Covid-19 Gugah Kesadaran Akan Pentingnya Membangun Kemandirian Industri Kesehatan Nasional

Penulis:
M Asrul
Ketua Umum LMND

Dunia lagi diguncang oleh Coronavirus disease-2, Setiap hari jumlah yang terinfeksi dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Dalam laman wordometers jumlah yang terinfeksi sebesar 4,7 juta jiwa, Meninggal 316.434 jiwa serta yang sembuh berjumlah 1.849.628 orang.

Sementara untuk Indonesia berdasarkan laporan gugus tugas, jumlah yang terinfeksi sebanyak 18.010 orang, Meninggal 1.191Jiwa dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.324 orang. Data ini per tanggal 18 Mei 2020.

Dari data korban diatas, akibat Covid-19 baik didunia maupun nasional terus mengalami peningkatan setiap harinya. Selain penyebaran virus yang begitu cepat dan tak terdeteksi dini, kebijakan pemerintah yang kurang cepat dan tegas menjadi penyebab terus bertambahnya korban akibat coronavirus ini.

Sementara negara-negara dengan cepat mendeteksi dan tegas dalam menerapkan protokol pencegahan berhasil memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Selain respon yang cepat dan tegas negara-negara yang berhasil tentunya didukung oleh infrastruktur dan industri kesehatan yang memadai. Seperti Infrastruktur Rumah Sakit, Ruang Isolasi, Tenaga Medis, Industri Farmasi, Industri Alkes sebagai instrumen atau benteng pertahanan penting dalam proses penanggulangan Covid-19.

Negara-negara dengan kemajuan industri kesehatan dan didukung dengan respon cepat dan tegas dari pemerintah akan dengan mudah keluar dari serangan Covid-19 ini.

Mungkin dunia bisa mengambil pelajaran dari Cina dengan kemajuan industrinya bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari, mendeteksi penyebaran virus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki tenaga medis dengan kuantitas dan mutu memadai. Memiliki industri farmasi dan alkes yang cukup maju, sama halnya dengan Singapura.

Selain itu dunia juga bisa belajar dari Vietnam dengan disiplin nasional dan respon cepat pemerintah mampu dengan cepat menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dengan baik. Untuk tenaga medis, dunia bisa belajar dari Kuba yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk misi kemanusiaan dengan mengirimkan tenaga-tenaga medisnya di beberapa negara yang membutuhkan akibat kuantitas tenaga medis mereka melimpah sebagai output dari keberhasilannya dalam menata dan mengelola sektor pendidikan paska revolusi yang terjadi di negaranya.

Terus muncul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini???

Sebenarnya Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang mendukung, jika pemerintah sejak dulu bisa melihat potensi tersebut. Namun di saat pandemi Covid-19 ini, Indonesia dalam segala sektor kewalahan dalam menanggulangi jumlah korban dan memutus mata rantai penyebaran.

Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih, miskomunikasi dengan pemerintah daerah, infrastruktur yang tidak memadai, industri alkes dan farmasi masih mengandalkan impor, serta minimnya tenaga medis sebagai bentuk ketidaksiapan kita dalam menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini.

Dari semua penyebab tadi, faktor yang perlu kita soroti adalah ketergantungan akan impor pemerintah terhadap alkes dan produk farmasi.

Berdasarkan data BPS 2019 nilai impor bahan baku pemerintah sebesar USD 1 Milyar atau lebih dari Rp15 Triliun. Dengan mengimpor alat elektronik untuk medis sebesar USD 358,8 juta, perangkat elektronik medis dan perangkat radiologi sebesar USD 268 juta, alat X-Ring medis USD 87,2 Juta.

Kemudian alat bedah, cetakan plastic dan perangkat higienis sebesar USD 53,5 juta, alat scanning ultrasonic sebesar USD 48,4 juta, caheter besarannya USD 38,9 juta dan steriliser medis, beda atau laboratorium sebesar USD 32,3 juta. Belum lagi kebutuhan alkes saat pandemic Covid-19. Sementara total impor untuk produk farmasi asal Cina selama 2020 mencapai USD 6,8 Juta dan mengalami kenaikan sebesar 2,8 % dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari data diatas, sudah seharusnya pemerintah mendorong adanya kemandirian kesehatan nasional dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan didukung antara lain:

Pembangunan Industri Kesehatan Nasional

Diawal pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah sangat kewalahan dalam memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis bahkan untuk memenuhinya harus mengimpor dari negara Cina. Padahal didalam negeri kita punya kemampuan untuk memproduksi APD.

Selain APD, Indonesia juga mengimpor alat Rapid Test, Ventilator, obat-obatan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Padahal menurut Menteri BUMN Sebagian alat Kesehatan ini bisa diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan peran strategis BUMN. Misalnya PTDI, PT. PINDAD dan PT. LAN bisa memproduksi ventilator, Bio Farma dan Indofarma bisa memproduksi alat tes Covid-19 serta Kimia Farma dalam urusan produksi obat-obatan.

Sub Holding BUMN ini harus terus didorong untuk mempersiapkan industri kesehatan nasional lewat kebijakan Health Security Nasional. Kebijakan ini tentunya selain menjadi benteng pertahanan nasional dalam menghadapi pandemi, juga bisa mendorong daya saing industri kesehatan nasional.

Pembangunan industri kesehatan ini sangat penting lantaran Indonesia belum memiliki kemandirian di dalam memproduksi alkes dan obat-obatan yang 90% masih bergantung pada impor, khususnya impor bahan baku. Ketergantungan pada impor bahan baku ini menjadi bukti tidak adanya kemandirian Kesehatan nasional.

Dalam upaya mendorong kemajuan industri kesehatan nasional, kementerian BUMN juga harus wajib melibatkan Perguruan Tinggi, Peneliti, Akademisi untuk bisa bersinergi dalam kemajuan industri nasional. Karena tanpa keterlibatan Perguruan Tinggi, maka kualitas industri nasional tidak akan mungkin bisa bersaing dan bertahan ditengah pertarungan industri kesehatan global, lebih-lebih saat terjadi pandemi.

Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan Masterplan dan road map pembangunan Industri Kesehatan Nasional, agar bisa dipastikan tahapan pembangunannya. Baik dari hulu sampai ke hilir sebagai satu langkah progresif jangka panjang untuk mendorong daya saing global industri kesehatan nasional dan bisa mewujudkan kedaulatan dalam dunia alkes dan farmasi. Karena alkes dan farmasi ini, bagi negara yang sudah berdaulat dari keduanya, bisa meraup keuntungan yang signifikan dengan memanfaatkan ruang pasar global serta masih banyaknya negara dengan keterbatasan alkes dan obat-obatan.

Pemberantasan Mafia

Selain tidak mendukungnya industri kesehatan nasional, problem lain yang menyebabkan kita selalu tergantung pada hasil impor kesehatan adalah banyaknya mafia yang bermain. Para mafia kesehatan ini biasanya menggunakan jejaring politik mereka, agar pemerintah membuka kran impor alkes dan obat-obatan. Karena dengan membuka kran impor, para mafia ini akan memainkan peran dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta membiarkan produk kesehatan dalam negeri tidak bisa maksimal untuk berproduksi dan hasil produksinya tidak terserap. Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian BUMN setidaknya harus mendorong instansi dibawah naungan kementerian BUMN untuk bisa memaksimalkan penyerapan produksi.

Dalam proses pemberantasan mafia kesehatan ini, pemerintah juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta menetapkan regulasi dan sanksi yang tegas, jika masih ada pihak yang bermain-main soal alkes dan obat-obatan. Butuh ketegasan dan keberanian dalam memberangus mafia kesehatan ini. Karena sejak dulu, alkes dan obat-obatan menjadi ladang subur investasi serta bisnis yang sudah mengakar yang membuat industri farmasi dan alkes nasional tidak berkembang dan maju serta masih mengandalkan impor.

Utamakan Produk Kesehatan Dalam Negeri

Faktor ketiga ini harus diprioritaskan oleh Menteri BUMN jika betul-betul memiliki keinginan besar dalam membangun industri kesehatan nasional. Produk dari sub holding BUMN harus diserap di lingkungan kesehatan, karena dengan penyerapan produk ini, akan mendorong kemajuan industri.

Langkah ini harus didukung dengan kebijakan kementrian BUMN maupun Kementerian Kesehatan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar supaya bisa memaksimalkan industri dari dalam negeri serta mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan produk impor. Karena dengan terus menerus tergantung pada produk impor maka akan semakin membuat industri nasional kita tidak terbangun dan maju lantaran produksinya tidak terserap.

Penyerapan produksi ini bisa dimulai dari instansi dibawah naungan Kementerian Kesehatan mulai menyerap dan menggunakan produk kesehatan dalam negeri. Selanjutnya hal ini bisa diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit negeri. Dengan seperti ini maka kedaulatan kesehatan nasional akan terbangun dan secara perlahan-lahan mulai terlepas dari ketergantungan impor yang tentunya merugikan negara dan menguntungkan para mafia kesehatan.

 

M Asrul
Ketua Umum LMND

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pastikan Kualitas Beras Bansos, Menko PMK Tinjau Gudang Bulog di Tegal-Brebes

Oleh

Fakta News

Tegal – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Rabu (30/9). Kunjungan berkaitan dengan monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

Menko PMK memaparkan bahwa ada empat hal yang ditekankan dalam kunker ini. Pertama mengenai ketersediaan stok beras, kualitas beras, bobot beras, hingga memastikan kesiapan distribusinya.

“Alhamdulillah kami cek tadi dan melihat langsung proses pengemasannya. Baik di Tegal maupun Brebes semuanya bagus. Berasnya kualitas medium bahkan diatasnya ya, pulen. Timbangannya juga pas. Sudah memenuhi standar,” ujar Menko PMK di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Terkait pengiriman beras, Menko PMK mengingatkan pentingnya komitmen transporter alias vendor jasa pengiriman barang. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut meminta distribusi beras harus sampai kepada masyarakat.

“Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima. Tanggung jawab transporter harus menjamin beras sampai ke rumah. Koordinasikan dengan pemerintah daerah,” jelas dia.

“Kalaupun harus didrop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH. Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM,” lanjut dia.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang di berikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

“Sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19,” terang Muhadjir.

Besarannya, kata Menko PMK, tiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut (Agustus-Oktober 2020). Se Indonesia dialokasikan sebanyak 10 Juta KPM PKH se Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Tegal diperuntukkan 60.054 KPM PKH, Kota Tegal tercatat 7.402 KPM PKH, dan Kabupaten Brebes sebanyak 117.618 KPM PKH.

“Brebes menjadi penerima terbanyak bila dibandingkan dengan daerah lain, makanya saya langsung cek ke sini,” ungkapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

KPU Ungkap Ada 7 Bapaslon yang Tak Penuhi Syarat sebagai Peserta Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
phpu, firma, hukum,kpu, mahkamah, konstitusi, mk, hasyim

Jakarta – Sebanyak 7 bakal pasangan calon kepala daerah dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada 2020. Rinciannya, 1 bapaslon gubernur dan wakil gubernur serta 6 bakal paslon bupati dan wakil bupati. Data itu bersumber dari sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 29 September yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

“Sumber Silon 29 September 2020 pukul 12.00 WIB,” kata Evi.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan bakal paslon tak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada.

Bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi, dinyatakan TMS karena Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Agusrin belum genap 5 tahun selesai menjalani pidana.

Sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Alasan serupa juga menyebabkan bakal paslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua, dinyatakan TMS. Fonaha belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya.

Hal yang sama juga terjadi pada bapaslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Dalam hal ini, Melin Haryani merupakan mantan terpidana yang belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya.

Alasan serupa juga menyebabkan bapaslon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani TMS.

“Surat keterangan bebas dari lapas dinyatakan tidak memenuhi syarat karena surat dari lapas Kelas IIA Mataram menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah pembebasan bersyarat, sedangkan pembebasan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2016,” ujar Evi.

“Bahwa terhitung masa pembebasan akhir pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 calon H Syaifurrahman Salman belum melewati jangka waktu 5 tahun,” tutur dia.

Sementara itu, bapaslon bupati dan wakil bupati Solok, Iriadi DT Tumanggung-Agus Syahdeman, dinyatakan TMS karena tak lolos pemeriksaan kesehatan. Kemudian, bapaslon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terjadi pelanggaran administrasi.

“Bapaslon sebagai petahana bupati melaksanakan pelantikan ASN pada tanggal 22 April 2020. Dugaan pelanggaran administrasi tersebut direkomendasikan sebagai pelanggaran kepada KPU Kabupaten Banggai yang sebelumnya sudah di lakukan proses klarifikasi kepada saksi-saksi,” kata Evi.

Terakhir, bapaslon bupati dan wakil bupati Merauke, Herman Anitu Basik Basik-Sularso, dinyatakan TMS karena ijazah SMA bacalon bupati tidak terdaftar di sekolah yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya