Covid-19 Gugah Kesadaran Akan Pentingnya Membangun Kemandirian Industri Kesehatan Nasional
Dunia lagi diguncang oleh Coronavirus disease-2, Setiap hari jumlah yang terinfeksi dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Dalam laman wordometers jumlah yang terinfeksi sebesar 4,7 juta jiwa, Meninggal 316.434 jiwa serta yang sembuh berjumlah 1.849.628 orang.
Sementara untuk Indonesia berdasarkan laporan gugus tugas, jumlah yang terinfeksi sebanyak 18.010 orang, Meninggal 1.191Jiwa dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.324 orang. Data ini per tanggal 18 Mei 2020.
Dari data korban diatas, akibat Covid-19 baik didunia maupun nasional terus mengalami peningkatan setiap harinya. Selain penyebaran virus yang begitu cepat dan tak terdeteksi dini, kebijakan pemerintah yang kurang cepat dan tegas menjadi penyebab terus bertambahnya korban akibat coronavirus ini.
Sementara negara-negara dengan cepat mendeteksi dan tegas dalam menerapkan protokol pencegahan berhasil memutus mata rantai penyebaran virus ini.
Selain respon yang cepat dan tegas negara-negara yang berhasil tentunya didukung oleh infrastruktur dan industri kesehatan yang memadai. Seperti Infrastruktur Rumah Sakit, Ruang Isolasi, Tenaga Medis, Industri Farmasi, Industri Alkes sebagai instrumen atau benteng pertahanan penting dalam proses penanggulangan Covid-19.
Negara-negara dengan kemajuan industri kesehatan dan didukung dengan respon cepat dan tegas dari pemerintah akan dengan mudah keluar dari serangan Covid-19 ini.
Mungkin dunia bisa mengambil pelajaran dari Cina dengan kemajuan industrinya bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari, mendeteksi penyebaran virus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki tenaga medis dengan kuantitas dan mutu memadai. Memiliki industri farmasi dan alkes yang cukup maju, sama halnya dengan Singapura.
Selain itu dunia juga bisa belajar dari Vietnam dengan disiplin nasional dan respon cepat pemerintah mampu dengan cepat menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dengan baik. Untuk tenaga medis, dunia bisa belajar dari Kuba yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk misi kemanusiaan dengan mengirimkan tenaga-tenaga medisnya di beberapa negara yang membutuhkan akibat kuantitas tenaga medis mereka melimpah sebagai output dari keberhasilannya dalam menata dan mengelola sektor pendidikan paska revolusi yang terjadi di negaranya.
Terus muncul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini???
Sebenarnya Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang mendukung, jika pemerintah sejak dulu bisa melihat potensi tersebut. Namun di saat pandemi Covid-19 ini, Indonesia dalam segala sektor kewalahan dalam menanggulangi jumlah korban dan memutus mata rantai penyebaran.
Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih, miskomunikasi dengan pemerintah daerah, infrastruktur yang tidak memadai, industri alkes dan farmasi masih mengandalkan impor, serta minimnya tenaga medis sebagai bentuk ketidaksiapan kita dalam menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini.
Dari semua penyebab tadi, faktor yang perlu kita soroti adalah ketergantungan akan impor pemerintah terhadap alkes dan produk farmasi.
Berdasarkan data BPS 2019 nilai impor bahan baku pemerintah sebesar USD 1 Milyar atau lebih dari Rp15 Triliun. Dengan mengimpor alat elektronik untuk medis sebesar USD 358,8 juta, perangkat elektronik medis dan perangkat radiologi sebesar USD 268 juta, alat X-Ring medis USD 87,2 Juta.
Kemudian alat bedah, cetakan plastic dan perangkat higienis sebesar USD 53,5 juta, alat scanning ultrasonic sebesar USD 48,4 juta, caheter besarannya USD 38,9 juta dan steriliser medis, beda atau laboratorium sebesar USD 32,3 juta. Belum lagi kebutuhan alkes saat pandemic Covid-19. Sementara total impor untuk produk farmasi asal Cina selama 2020 mencapai USD 6,8 Juta dan mengalami kenaikan sebesar 2,8 % dibandingkan bulan sebelumnya.
Dari data diatas, sudah seharusnya pemerintah mendorong adanya kemandirian kesehatan nasional dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan didukung antara lain:
Pembangunan Industri Kesehatan Nasional
Diawal pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah sangat kewalahan dalam memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis bahkan untuk memenuhinya harus mengimpor dari negara Cina. Padahal didalam negeri kita punya kemampuan untuk memproduksi APD.
Selain APD, Indonesia juga mengimpor alat Rapid Test, Ventilator, obat-obatan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Padahal menurut Menteri BUMN Sebagian alat Kesehatan ini bisa diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan peran strategis BUMN. Misalnya PTDI, PT. PINDAD dan PT. LAN bisa memproduksi ventilator, Bio Farma dan Indofarma bisa memproduksi alat tes Covid-19 serta Kimia Farma dalam urusan produksi obat-obatan.
Sub Holding BUMN ini harus terus didorong untuk mempersiapkan industri kesehatan nasional lewat kebijakan Health Security Nasional. Kebijakan ini tentunya selain menjadi benteng pertahanan nasional dalam menghadapi pandemi, juga bisa mendorong daya saing industri kesehatan nasional.
Pembangunan industri kesehatan ini sangat penting lantaran Indonesia belum memiliki kemandirian di dalam memproduksi alkes dan obat-obatan yang 90% masih bergantung pada impor, khususnya impor bahan baku. Ketergantungan pada impor bahan baku ini menjadi bukti tidak adanya kemandirian Kesehatan nasional.
Dalam upaya mendorong kemajuan industri kesehatan nasional, kementerian BUMN juga harus wajib melibatkan Perguruan Tinggi, Peneliti, Akademisi untuk bisa bersinergi dalam kemajuan industri nasional. Karena tanpa keterlibatan Perguruan Tinggi, maka kualitas industri nasional tidak akan mungkin bisa bersaing dan bertahan ditengah pertarungan industri kesehatan global, lebih-lebih saat terjadi pandemi.
Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan Masterplan dan road map pembangunan Industri Kesehatan Nasional, agar bisa dipastikan tahapan pembangunannya. Baik dari hulu sampai ke hilir sebagai satu langkah progresif jangka panjang untuk mendorong daya saing global industri kesehatan nasional dan bisa mewujudkan kedaulatan dalam dunia alkes dan farmasi. Karena alkes dan farmasi ini, bagi negara yang sudah berdaulat dari keduanya, bisa meraup keuntungan yang signifikan dengan memanfaatkan ruang pasar global serta masih banyaknya negara dengan keterbatasan alkes dan obat-obatan.
Pemberantasan Mafia
Selain tidak mendukungnya industri kesehatan nasional, problem lain yang menyebabkan kita selalu tergantung pada hasil impor kesehatan adalah banyaknya mafia yang bermain. Para mafia kesehatan ini biasanya menggunakan jejaring politik mereka, agar pemerintah membuka kran impor alkes dan obat-obatan. Karena dengan membuka kran impor, para mafia ini akan memainkan peran dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta membiarkan produk kesehatan dalam negeri tidak bisa maksimal untuk berproduksi dan hasil produksinya tidak terserap. Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian BUMN setidaknya harus mendorong instansi dibawah naungan kementerian BUMN untuk bisa memaksimalkan penyerapan produksi.
Dalam proses pemberantasan mafia kesehatan ini, pemerintah juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta menetapkan regulasi dan sanksi yang tegas, jika masih ada pihak yang bermain-main soal alkes dan obat-obatan. Butuh ketegasan dan keberanian dalam memberangus mafia kesehatan ini. Karena sejak dulu, alkes dan obat-obatan menjadi ladang subur investasi serta bisnis yang sudah mengakar yang membuat industri farmasi dan alkes nasional tidak berkembang dan maju serta masih mengandalkan impor.
Utamakan Produk Kesehatan Dalam Negeri
Faktor ketiga ini harus diprioritaskan oleh Menteri BUMN jika betul-betul memiliki keinginan besar dalam membangun industri kesehatan nasional. Produk dari sub holding BUMN harus diserap di lingkungan kesehatan, karena dengan penyerapan produk ini, akan mendorong kemajuan industri.
Langkah ini harus didukung dengan kebijakan kementrian BUMN maupun Kementerian Kesehatan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar supaya bisa memaksimalkan industri dari dalam negeri serta mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan produk impor. Karena dengan terus menerus tergantung pada produk impor maka akan semakin membuat industri nasional kita tidak terbangun dan maju lantaran produksinya tidak terserap.
Penyerapan produksi ini bisa dimulai dari instansi dibawah naungan Kementerian Kesehatan mulai menyerap dan menggunakan produk kesehatan dalam negeri. Selanjutnya hal ini bisa diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit negeri. Dengan seperti ini maka kedaulatan kesehatan nasional akan terbangun dan secara perlahan-lahan mulai terlepas dari ketergantungan impor yang tentunya merugikan negara dan menguntungkan para mafia kesehatan.
M Asrul
Ketua Umum LMND
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
