Connect with us

Covid-19 Gugah Kesadaran Akan Pentingnya Membangun Kemandirian Industri Kesehatan Nasional

Penulis:
M Asrul
Ketua Umum LMND

Dunia lagi diguncang oleh Coronavirus disease-2, Setiap hari jumlah yang terinfeksi dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Dalam laman wordometers jumlah yang terinfeksi sebesar 4,7 juta jiwa, Meninggal 316.434 jiwa serta yang sembuh berjumlah 1.849.628 orang.

Sementara untuk Indonesia berdasarkan laporan gugus tugas, jumlah yang terinfeksi sebanyak 18.010 orang, Meninggal 1.191Jiwa dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.324 orang. Data ini per tanggal 18 Mei 2020.

Dari data korban diatas, akibat Covid-19 baik didunia maupun nasional terus mengalami peningkatan setiap harinya. Selain penyebaran virus yang begitu cepat dan tak terdeteksi dini, kebijakan pemerintah yang kurang cepat dan tegas menjadi penyebab terus bertambahnya korban akibat coronavirus ini.

Sementara negara-negara dengan cepat mendeteksi dan tegas dalam menerapkan protokol pencegahan berhasil memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Selain respon yang cepat dan tegas negara-negara yang berhasil tentunya didukung oleh infrastruktur dan industri kesehatan yang memadai. Seperti Infrastruktur Rumah Sakit, Ruang Isolasi, Tenaga Medis, Industri Farmasi, Industri Alkes sebagai instrumen atau benteng pertahanan penting dalam proses penanggulangan Covid-19.

Negara-negara dengan kemajuan industri kesehatan dan didukung dengan respon cepat dan tegas dari pemerintah akan dengan mudah keluar dari serangan Covid-19 ini.

Mungkin dunia bisa mengambil pelajaran dari Cina dengan kemajuan industrinya bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari, mendeteksi penyebaran virus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki tenaga medis dengan kuantitas dan mutu memadai. Memiliki industri farmasi dan alkes yang cukup maju, sama halnya dengan Singapura.

Selain itu dunia juga bisa belajar dari Vietnam dengan disiplin nasional dan respon cepat pemerintah mampu dengan cepat menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dengan baik. Untuk tenaga medis, dunia bisa belajar dari Kuba yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk misi kemanusiaan dengan mengirimkan tenaga-tenaga medisnya di beberapa negara yang membutuhkan akibat kuantitas tenaga medis mereka melimpah sebagai output dari keberhasilannya dalam menata dan mengelola sektor pendidikan paska revolusi yang terjadi di negaranya.

Terus muncul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini???

Sebenarnya Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang mendukung, jika pemerintah sejak dulu bisa melihat potensi tersebut. Namun di saat pandemi Covid-19 ini, Indonesia dalam segala sektor kewalahan dalam menanggulangi jumlah korban dan memutus mata rantai penyebaran.

Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih, miskomunikasi dengan pemerintah daerah, infrastruktur yang tidak memadai, industri alkes dan farmasi masih mengandalkan impor, serta minimnya tenaga medis sebagai bentuk ketidaksiapan kita dalam menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini.

Dari semua penyebab tadi, faktor yang perlu kita soroti adalah ketergantungan akan impor pemerintah terhadap alkes dan produk farmasi.

Berdasarkan data BPS 2019 nilai impor bahan baku pemerintah sebesar USD 1 Milyar atau lebih dari Rp15 Triliun. Dengan mengimpor alat elektronik untuk medis sebesar USD 358,8 juta, perangkat elektronik medis dan perangkat radiologi sebesar USD 268 juta, alat X-Ring medis USD 87,2 Juta.

Kemudian alat bedah, cetakan plastic dan perangkat higienis sebesar USD 53,5 juta, alat scanning ultrasonic sebesar USD 48,4 juta, caheter besarannya USD 38,9 juta dan steriliser medis, beda atau laboratorium sebesar USD 32,3 juta. Belum lagi kebutuhan alkes saat pandemic Covid-19. Sementara total impor untuk produk farmasi asal Cina selama 2020 mencapai USD 6,8 Juta dan mengalami kenaikan sebesar 2,8 % dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari data diatas, sudah seharusnya pemerintah mendorong adanya kemandirian kesehatan nasional dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan didukung antara lain:

Pembangunan Industri Kesehatan Nasional

Diawal pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah sangat kewalahan dalam memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis bahkan untuk memenuhinya harus mengimpor dari negara Cina. Padahal didalam negeri kita punya kemampuan untuk memproduksi APD.

Selain APD, Indonesia juga mengimpor alat Rapid Test, Ventilator, obat-obatan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Padahal menurut Menteri BUMN Sebagian alat Kesehatan ini bisa diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan peran strategis BUMN. Misalnya PTDI, PT. PINDAD dan PT. LAN bisa memproduksi ventilator, Bio Farma dan Indofarma bisa memproduksi alat tes Covid-19 serta Kimia Farma dalam urusan produksi obat-obatan.

Sub Holding BUMN ini harus terus didorong untuk mempersiapkan industri kesehatan nasional lewat kebijakan Health Security Nasional. Kebijakan ini tentunya selain menjadi benteng pertahanan nasional dalam menghadapi pandemi, juga bisa mendorong daya saing industri kesehatan nasional.

Pembangunan industri kesehatan ini sangat penting lantaran Indonesia belum memiliki kemandirian di dalam memproduksi alkes dan obat-obatan yang 90% masih bergantung pada impor, khususnya impor bahan baku. Ketergantungan pada impor bahan baku ini menjadi bukti tidak adanya kemandirian Kesehatan nasional.

Dalam upaya mendorong kemajuan industri kesehatan nasional, kementerian BUMN juga harus wajib melibatkan Perguruan Tinggi, Peneliti, Akademisi untuk bisa bersinergi dalam kemajuan industri nasional. Karena tanpa keterlibatan Perguruan Tinggi, maka kualitas industri nasional tidak akan mungkin bisa bersaing dan bertahan ditengah pertarungan industri kesehatan global, lebih-lebih saat terjadi pandemi.

Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan Masterplan dan road map pembangunan Industri Kesehatan Nasional, agar bisa dipastikan tahapan pembangunannya. Baik dari hulu sampai ke hilir sebagai satu langkah progresif jangka panjang untuk mendorong daya saing global industri kesehatan nasional dan bisa mewujudkan kedaulatan dalam dunia alkes dan farmasi. Karena alkes dan farmasi ini, bagi negara yang sudah berdaulat dari keduanya, bisa meraup keuntungan yang signifikan dengan memanfaatkan ruang pasar global serta masih banyaknya negara dengan keterbatasan alkes dan obat-obatan.

Pemberantasan Mafia

Selain tidak mendukungnya industri kesehatan nasional, problem lain yang menyebabkan kita selalu tergantung pada hasil impor kesehatan adalah banyaknya mafia yang bermain. Para mafia kesehatan ini biasanya menggunakan jejaring politik mereka, agar pemerintah membuka kran impor alkes dan obat-obatan. Karena dengan membuka kran impor, para mafia ini akan memainkan peran dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta membiarkan produk kesehatan dalam negeri tidak bisa maksimal untuk berproduksi dan hasil produksinya tidak terserap. Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian BUMN setidaknya harus mendorong instansi dibawah naungan kementerian BUMN untuk bisa memaksimalkan penyerapan produksi.

Dalam proses pemberantasan mafia kesehatan ini, pemerintah juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta menetapkan regulasi dan sanksi yang tegas, jika masih ada pihak yang bermain-main soal alkes dan obat-obatan. Butuh ketegasan dan keberanian dalam memberangus mafia kesehatan ini. Karena sejak dulu, alkes dan obat-obatan menjadi ladang subur investasi serta bisnis yang sudah mengakar yang membuat industri farmasi dan alkes nasional tidak berkembang dan maju serta masih mengandalkan impor.

Utamakan Produk Kesehatan Dalam Negeri

Faktor ketiga ini harus diprioritaskan oleh Menteri BUMN jika betul-betul memiliki keinginan besar dalam membangun industri kesehatan nasional. Produk dari sub holding BUMN harus diserap di lingkungan kesehatan, karena dengan penyerapan produk ini, akan mendorong kemajuan industri.

Langkah ini harus didukung dengan kebijakan kementrian BUMN maupun Kementerian Kesehatan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar supaya bisa memaksimalkan industri dari dalam negeri serta mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan produk impor. Karena dengan terus menerus tergantung pada produk impor maka akan semakin membuat industri nasional kita tidak terbangun dan maju lantaran produksinya tidak terserap.

Penyerapan produksi ini bisa dimulai dari instansi dibawah naungan Kementerian Kesehatan mulai menyerap dan menggunakan produk kesehatan dalam negeri. Selanjutnya hal ini bisa diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit negeri. Dengan seperti ini maka kedaulatan kesehatan nasional akan terbangun dan secara perlahan-lahan mulai terlepas dari ketergantungan impor yang tentunya merugikan negara dan menguntungkan para mafia kesehatan.

 

M Asrul
Ketua Umum LMND

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sasar Kaum Muda, PDIP Siap Gelar Bulan Bung Karno 2020 Lewar Konten dan Program Kreatif

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan siap menggelar Bulan Bung Karno tahun 2020 yang digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Hajatan tersebut, menurut Hasto, diharapkan bisa menyosialisasikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno serta nilai-nilai Pancasila melalui konten dan program kreatif yang diharapkan bisa menjawab tantangan masa kini, khususnya bagi kalangan milenial.

“Arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar melalui Bulan Bung Karno akan semakin memerkuat getaran Bung Karno hidup di hati rakyat khususnya kaum muda, melalui berbagai program dan konten kreatif di daerah dan nasional selama Juni dan diteruskan hingga peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai rapat teleconfrence Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang dipimpin Hasto Kristiyanto bersama Djarot S. Hidajat, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Panitia Bulan Bung Karno di Jakarta, Senin (1/6) sore.

Ikut hadir dalam rapat virtual itu sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, Hendrar Prihadi (Hendi). Dari unsur anggota DPR RI hadir Aria Bimo, Darmadi Durianto, Rano Karno, Ananta Wahana, dan Putra Nababan.

Tim kreatif antara lain Kirana Larasati, Tamara Geraldin, Donny Adam, dan sejumlah tim pelaksana. Rapat juga mengundang sejarawan Bonnie Triyana sebagai nara sumber.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Djarot Saiful Hidajat menambahkan masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi di era Orde Baru.

“Selain untuk meluruskan sejarah Bung Karno, PDI Perjuangan berharap semakin tertanam nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari,” kata Djarot.

Hasto mengatakan berbagai agenda siap digelar melalui pemanfaatan media sosial dan dalam jaringan (online) dengan menggelar antara lain serial webinar, lomba vlog, lomba cipta lagu, lomba memasak berdasarkan resep di buku Mustika Rasa.

“Tadi Bu Risma mengusulkan ada penggalan atau potongan video atau audio ide pemikitan Bung Karno yang dikreasi untuk disebar agar diketahui anak muda. Kita berharap anak muda dapat terinspirasi atas penggalan video ataupun audio tersebut,” ucap Hasto.

“Lalu Ima Mahdiah, anggota DPRD DKI, mengusulkan agar tak hanya melalui vlog dan Instagram. Sekarang lagi trend TikTok. Ini patut dipertimbangkan juga dalam rangka semakin memeriahkan Bulan Bung Karno. Termasuk mempertimbangkan ada animasi Bung Karno untuk anak-anak supaya sejak kecil tertarik dengan tokoh Sang Proklamator,” urai Hasto.

Djarot menambahkan para kepala daerah dan peserta banyak menawarkan bermacam program yang telah siap diluncurkan. Oleh Djarot, dipertimbangkan ada program daerah yang akan diangkat menjadi program di level nasional.

Agar semakin menarik perhatian khususnya kalangan milenial, Djarot pun mengusulkan lomba vlog di tempat bersejarah sewaktu masa Bung Karno hidup.

“Kita juga akan memasang billboard dan baliho Bung Karno di berbagai daerah dengan menampilkan foto-foto Bung Karno, khususnya dalam tampilan dengan wong cilik, Bung Karno dan Islam, serta Bung Karno dan Indonesia Taman Sari Dunia,” tambah Djarot.

Djarot mengatakan Bulan Bung Karno dimulai kemarin wayangan via online dan ternyata cukup menarik perhatian masyarakat. Sehingga dia meyakini berbagai agenda di Bulan Bung Karno tahun inipun akan bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Naik 467 Orang, Sebanyak 15 Provinsi Tak Laporkan Penambahan Kasus

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Senin (1/6) ada sebanyak 467 sehingga totalnya menjadi 26.940 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 7.637 setelah ada penambahan sebanyak 329 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 28 orang sehingga totalnya menjadi 1.641.

“Terkonfirmasi 467 positif COVID-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang, kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (1/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 333.415 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 95 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 59 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 179 lab. Secara keseluruhan, 232.113 orang telah diperiksa dan hasilnya 26.940 positif (kulumatif) dan 205.173 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.358 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.120 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota di Tanah Air.

Dari akumulasi data tersebut didapatkan sebanyak 15 provinsi tidak melaporkan penambahan kasus positif COVID-19.

“Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan positif,” imbuh Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.485 orang, Jawa Timur 4.922, Jawa Barat 2.294, Sulawesi Selatan 1.586, Jawa Tengah 1.417 dan wilayah lain sehingga totalnya 26.940.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.272 disusul Jawa Timur sebanyak 654, Sulawesi Selatan 625, Jawa Barat 619, Bali 329 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 7.637 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 482 kasus, Banten 867 kasus, Bangka Belitung 46 kasus, Bengkulu 91 kasus, Yogyakarta 237 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 196 kasus, Kalimantan Timur 297 kasus, Kalimantan Tengah 419 kasus, Kalimantan Selatan 948 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 197 kasus, Nusa Tenggara Barat 652 kasus, Sumatera Selatan 995 kasus, Sumatera Barat 567 kasus, Sulawesi Utara 339 kasus, Sumatera Utara 417 kasus, dan Sulawesi Tenggara 244 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 128 kasus, Lampung 135 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 160 kasus, Maluku 223 kasus, Papua Barat 168 kasus, Papua 725 kasus, Sulawesi Barat 92 kasus, Nusa Tenggara Timur 97 kasus, Gorontalo 94 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila, Puan: Intisari Pancasila adalah Gotong Royong

Oleh

Fakta News
Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual, Senin (1/6)

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani turut mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 secara virtual dari rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Saya bertugas membacakan naskah Pembukaan UUD 45 sebagai bagian dari rangkaian upacara yang diikuti Presiden Joko Widodo dan seluruh pimpinan Lembaga Negara,” ujar Puan.

Puan pun memaparkan, bahwa pada 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalam pidatonya tersebut, Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita Indonesia.

“Itu mengapa tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Puan.

Puan melanjutkan, Bung Karno di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong dijelaskan Bung Karno sebagai suatu paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan.

“Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama,” ujar Puan, mengutip Bung Karno.

Saat ini, lanjut Puan, kita bersama sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Pandemik ini telah berdampak pada aspek kesehatan. Pandemik ini juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyaraka, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan kegiatan keagamaan.

Maka Puan menegaskan, penanggulangan Pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama atau gotong royong dari semua komponen bangsa, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dalam menghadapi Pandemi Covid-19, saya melihat jiwa gotong royong yang terpancar di tengah rakyat Indonesia,” ujar Puan.

“Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, ada satu daerah yang antar tetangganya rukun membantu menyediakan makanan untuk salah satu warganya. Yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif terjangkit corona.

“Lalu ada di Desa Jambanan, Sragen, saya melihat beritanya ketika salah satu warga desa pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari Virus Corona. Para warga desa menyambutnya dengan meriah sudah seperti acara syukuran,” ujarnya.

Puan melanjutkan, di daerah pemilihan nya yang meliputi Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo juga banyak terjadi antar warga saling membantu bersama-sama menghadapi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19.

“Memang untuk melawan Covid-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah Gotong Royong Berskala Besar,” ujar Puan.

Sebagai bagian dari Gotong Royong Berskala Besar, Puan mengungkapkan DPR-RI selama beberapa bulan terakhir memfokuskan tugas konstitusional dalam melawan Covid-19 melalui Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Legislasi DPR.

“Lebih dari 150 rapat DPR-RI pada masa persidangan periode 30 Maret 2020 hingga 12 Mei 2020, berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya,” ujar Puan.

“Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI mengingatkan Pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan The New Normal. Agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat, diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian New Normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda,” pungkas Puan.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya