Connect with us
DPR RI

Yandri Susanto Minta ASN Penerima Bansos Harus Ditindaklanjuti

Yandri Susanto Minta ASN Penerima Bansos Harus Ditindaklanjuti
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Dok/Man

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap data puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan, masalah ASN yang menerima bansos dari Kemensos tersebut harus segera ditindaklanjuti. Di sisi lain, Yandri mengingatkan agar Kemensos segera memperbaiki data penerima bansos yang dikelolanya.

“Apa yang disampaikan Bu Risma (Menteri Sosial) itu harus segera ditindaklanjuti dan pihak Kemensos harus segera memperbaiki data yang sudah ada dengan mengeluarkan orang-orang yang tidak pantas menerima bansos,” kata Yandri kepada awak media, Senin (22/11/2021).

Yandri mengatakan Kemensos dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga kepala daerah untuk menangani permasalahan tersebut.

“ASN tuh kan ada dua sekarang, pegawai pusat sama daerah. Nah, kalau pusat mungkin cukup melalui MenPAN-RB sama BKN. Tapi yang pegawai daerah itu perlu kerja sama dengan gubernur, bupati, dan wali kota,”  pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini sembari menilai langkah efektif dapat dilakukan melalui Kemendagri.

Yandri menyebut Mendagri bisa membuat surat terhadap ASN atau PNS yang menerima bansos untuk melapor. “Paling efektif tentu minta peran langsung dari Mendagri untuk membuat surat edaran atau surat imbauan atau pengumuman atau surat perintah, ya terserah. Intinya ini harus segera atasi ASN di mana pun, apakah ASN pegawai pusat maupun ASN pegawai daerah, dengan sadar diri melapor,” sebut Yandri.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten II itu menyebut perlu adanya pengumuman terbuka terhadap para ASN untuk segera melapor agar dikeluarkan dari data penerima bansos. Bila tidak melapor, Yandri menilai, ASN dapat diberi sanksi. “Mengumumkan secara terbuka bagi ASN yang masih menerima bansos untuk segera melapor dan dikeluarkan dari data penerima bansos. Apabila ASN tersebut tidak melakukan yang sudah diputuskan oleh MenPAN-RB, Kemensos dan BKN ya tentu mungkin ada sanksinya,” terang Yandri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tahap ke-131, Indonesia Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 1.065.400 Dosis

Oleh

Fakta News

Tangerang – Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-131, merk AstraZeneca sebanyak 1.065.400 dosis. Vaksin yang di dapatkan Pemerintah RI ini merupakan donasi dari COVAX Facility. Vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (26/11/2021), pukul 15:53 WIB.

Vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin jadi yang siap pakai. Vaksin itu diangkut menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK356.

Kedatangan vaksin ini merupakan bukti keberhasilan pemerintah menempuh cara diplomasi untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Pemerintah akan terus bekerja keras menyelesaikan vaksinasi dalam waktu yang cepat. Ketersediaan vaksin menjadi kunci kecepatan program ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, sempat mengatakan bahwa pada negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi telah terjadi putusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian. Artinya, meskipun terjadi lonjakan kasus, namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian.

“Ini membuktikan bahwa vaksin bekerja, vaccine work,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, masih banyak tantangan yang harus kita lalui sebelum peperangan ini dapat kita menangkan. Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara.

“Dukungan semua rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat diperlukan. Ayo valsinasi, dan kita jalankan protokol kesehatan. Insya Allah dengan ikhtiar kita semua, dengan kerja keras bersama, dengan kedisiplinan kita bersama, kita dapat keluar dari pandemi ini,” pungkas Menlu.

Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal. Sebagaimana arahan Presiden, setiap vaksin jadi yang datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Presiden telah mengingatkan bahwa, belakangan ini, meski kecil, namun terjadi peningkatan jumlah kasus di negeri ini. Hal tersebut hendaknya membuat kita mawas dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Semua pihak tetap harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan mobilitas yang dilakukan hendaknya tidak diartikan bahwa pandemi telah berakhir, tetap disiplin prokes. Terutama jelang suasana liburan akhir tahun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek Tol Semarang-Demak Seksi II Ditarget Selesai 28 Oktober 2022

Oleh

Fakta News

Demak – Pembangunan tol Semarang-Demak seksi II terus dikebut. Ditargetkan, proyek pembangunan jalan tol dari Sayung sampai Demak sepanjang 16,31 km itu akan selesai bertepatan pada perayaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (PP), Andi Gani Nena Wea kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (26/11/2021). Ganjar sengaja datang ke lokasi proyek di Desa Loireng Kecamatan Sayung, Demak, untuk mengecek progres pembangunan proyek itu.

Proyek tol Semarang-Demak diketahui memiliki dua seksi pekerjaan. Seksi pertama yakni ruas Kaligawe sampai Sayung dengan panjang 10,39 km. Proyek seksi pertama ini baru mulai digarap.

Sementara seksi II ruas Sayung-Demak yang dicek Ganjar hari ini, proyek sudah dikerjakan lebih awal dan capaian progres sampai saat ini sudah 58 persen. Secara keseluruhan, Tol Semarang-Demak ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

“Kita targetkan seksi dua selesai 28 Oktober 2022 pak, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ini akan mempercepat dua bulan dari target awal yang rencananya selesai pada Desember 2022,” kata Andi.

Kepada Ganjar, Andi mengatakan, pada paket kedua ini total nilai proyek sebesar Rp5,7 triliun. Tingkat pengerjaan cukup sulit, karena jalur melintasi rawa-rawa.

“Kami gunakan teknik terbaru agar kualitas tol terjamin dan aman digunakan ke depannya. Jadi tidak hanya 10-20 tahun, tapi bisa digunakan dalam waktu cukup panjang,” jelasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi kecepatan pengerjaan proyek itu. Menurutnya, jalan tol Semarang-Demak merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan cukup lama di sekitar Demak dan Semarang.

“Ini ikhtiar kita bersama yang sudah lama sekali, untuk mengatasi kemacetan di Kaligawe. Dengan adanya jalan tol Semarang-Demak ini, kemacetan di Kaligawe dan sekitarnya akan teratasi. Transportasi punya pilihan jalur yang lebih lancar melalui tol ini,” katanya.

Selain itu, tol Semarang-Demak juga bisa menjadi cara mengatasi persoalan rob di kawasan pesisir itu. Dengan adanya tol, persoalan rob yang kerap melanda beberapa daerah di sekitar Sayung bisa tertangani.

“Meskipun belum semuanya, tapi ikhtiar inilah yang bisa membantu menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya proyek itu. Ucapan terima kasih ia sampaikan secara khusus pada masyarakat Demak dan Semarang.

“Saya ucapkan terima kasih pada masyarakat yang telah berkorban demikian banyak dari hartanya, diberikan ke Negara, kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tiga Program Terobosan KKP untuk Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor KP

Oleh

Fakta News
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

Bintan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar menyosialisasikan program-program terobosan yang akan diimplementasikan pada awal tahun 2022. Tiga program terobosan yakni Kebijakan Penangkapan Terukur, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor, dan pengembangan kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal.

Melalui tiga program terobosan ini, KKP ingin menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari subsektor tangkap dan subsektor budidaya.

“Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden, bagaimana sektor kelautan dan perikanan ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, bisa memunculkan pertumbuhan atau distribusi ekonomi khususnya di daerah. Peluang optimalisasi perikanan masih terbuka lebar, untuk mewujudkan hal itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dengan menerapkan konsep blue economy,” ujar Menteri Trenggono dalam kegiatan sosialisasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (26/11/2021).

Menurut Menteri Trenggono, Kepri memiliki potensi perikanan yang sangat baik. Dengan kebijakan penangkapan terukur, sumber daya alam perikanan yang ada di wilayah perairan Kepri, pemanfaatannya menjadi lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah serta penerimaan negara.

“Ke depan kebijakan yang akan kita jalankan adalah bagaimana nelayan ngambil di Kepri, maka harus dirasakan Kepri, proses di Kepri, agar industrinya berkembang di Kepri, yaitu melalui penangkapan, dengan demikian tenaga kerjanya juga harus dari Kepri,” jelas Menteri Trenggono.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, mekanisme penangkapan ikan di 11 WPPNRI akan dibagi dalam sistem zonasi dan kuota yang diperuntukkan bagi pelaku industri dan nelayan tradisional. Kemudian dari sistem zonasi tersebut, KKP menetapkan area spawning dan nursery ground untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan.

Kebijakan serupa menurutnya sudah banyak diimplementasikan di negara-negara Eropa maupun Amerika.

“Kalau di luar negeri itu, ikan itu karunia, mereka jaga agar tidak punah, agar di generasi berikut ikan tidak akan habis. Kita harus ingat, kalau laut tidak sehat, tidak bisa memberi tetesan air, sumber oksigen. Maka laut harus sehat, harus bersih dan harus dijaga,” tegas Menteri Trenggono.

Dalam arahannya, Menteri Trenggono menegaskan setiap zona akan memiliki rambu-rambu area penangkapan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, musim penangkapan, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, kapasitas pelabuhan perikanan, penggunaan ABK lokal, lokasi untuk suplai pasar, sampai kepada ketentuan mengenai pelaku usaha yang bisa melakukan pemanfaatan.

“Saya juga akan memastikan, implementasi kebijakan ini akan diawasi melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dan terukur,” tegas Menteri Trenggono.

Sementara itu, untuk program prioritas perikanan budidaya terkait dengan aktualisasi semangat KKP dalam mengembangkan budidaya berbasis ekspor yang fokus pada empat komoditas unggulan yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut.

“Target kami agar di tahun 2024, produksi udang mencapai 2 juta ton dan dapat meningkatkan devisa negara, melalui evaluasi lahan budidaya, teknologi serta pendataan, lalu revitalisasi tambak, dan modelling tambak,” terang Menteri Trenggono.

Untuk program terobosan ketiga masih terkait dengan budidaya, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya pedalaman, pesisir dan laut yang berbasis kearifan lokal.

Menteri Trenggono pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan di Kepulauan Kepri.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi upaya dan dukungan yang telah Bapak Gubernur serta seluruh tim di Provinsi Kepri dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Kepri ini,” ucap Menteri Trenggono.

Baca Selengkapnya