Sektor Pariwisata Akan ‘Rebound’ Tahun 2021 Meski Secara Bertahap
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Subandrio, menyampaikan bahwa pada tahun 2021 sektor pariwisata bisa rebound meski secara bertahap (staging) setelah melewati masa pandemi Virus Korona (Covid-19) ini.
“Makanya Bapak Presiden sangat concern terhadap ke depan teman-teman pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu kan banyak yang sekarang ini terhambat pekerjaannya, seperti pekerja film, penari, banyak banget itu yang juga mesti kita pikirkan,” ujar Menparekraf menyebut ada 13 juta pekerja pariwisata terkena saat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (16/4).
Menjawab pertanyaan terkait Kartu Prakerja, Menparekraf menyampaikan bahwa dari Kemenparekraf harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk membantu teman-teman di pariwisata. Untuk ekonomi kreatif atau berkaitan dengan seni, menurut Menparekraf menyampaikan bahwa Presiden mengarahkannya ke Kementerian Sosial jadi sifatnya bantuan tunai yang lebih langsung, tapi memang nilai uangnya tetap sama, yang berkaitan dengan hal itu.
“Dan kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Mas Ari Batubara, kami juga sudah berkoordinasi dengan timnya dapat dilakukan hal ini,” imbuh Menparekraf.
Jika diperkirakan untuk setahun ini, Menparekraf menyampaikan bahwa dengan asumsi bulan Juni sudah recovery, pakai asumsi karena belum berakhir dan kerugiannya bisa bertambah terus atau berkurang, Menparekraf menyebutkan mungkin potensi dari devisa saja kurang lebih separuh dari tahun lalu yang saat itu mendapatkan devisa sekitar USD20 miliar dari pariwisata.
“Mungkin tahun ini bisa sekitar separuhnya bahkan lebih dari separuhnya, kehilangan devisa daripada pariwisata, tergantung kapan berhentinya ini, wisata,” kata Menparekraf.
Jadi diperkirakan tahun ini, lanjut Menparekraf, dari tahun lalu mendapaf 16 juta wisatawan, tahun ini mungkin diperkirakan bisa mencapai sekitar 5 jutaan wisatawan.
“Itu kita bisa hitung sendiri, kalau kira-kira masing-masing sekitar (USD)1.200 ASPA-nya atau average spending per arrival-nya, per kunjungan,” jelas Wishnutama.
Memang sektor pariwisata ini, menurut Menparekraf perlu rebound pada saat setelah ini terjadi, setelah pasca pandemi Covid-19 ini, tapi butuh staging, enggak bisa langsung jebret ke atas, tapi butuh staging karena mesti kembalikan lagi konektivitas pesawatnya.
“Misalnya dulu ada 10 pesawat Garuda ke luar negeri sekarang cuma ada 2, nah kita mesti balikin lagi. Ada pesawat Emirates yang dulu ada 10, ini contoh ya, itu kan kita mesti kita kembalikan satu-satu, enggak bisa langsung jebret naik, itu butuh proses,” ujarnya.
Ia meyakini baru tahun 2021 pariwisata rebound yang penting bisa melalui ini dengan baik serta meyakini akan mengalami proses yang luar biasa pada saat pandemi ini, dan yakin sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif justru bisa lebih baik daripada sebelumnya.
“Karena kita banyak belajar di sini, kita banyak belajar menghadapi tantangan ini. Dan saya rasa ini sebuah spirit yang perlu kita kobarkan agar kita tetap optimis terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif,” imbuhnya.
Menparekraf menyadari memang kontribusinya sangat luar biasa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga terkait meski ada yang tidak, dan sangat saling menunjang satu sama lain. Kalau yang berkaitan dengan khususnya DSP, Menparekraf sampaikan tetap jalan terus, tapi memang pembangunan secara fisik harus kita tunda ada beberapa kendala-kendala, hanya planning tetap jalan terus.
“Bisa lihat contohnya di Danau Toba misalnya, pada saat bulan Juni sudah selesai ya kita langsung jalan. Justru saat ini kita manfaatkan kesempatan untuk meredesain, tadi arahan Bapak Presiden, untuk meredesain bagaimana pariwisata yang lebih baik ke depan, mumpung lagi kayak gini,” katanya.
Misalnya, Menparekraf saat berbicara yang standar-standar basic sebenarnya sangat diperlukan, misalnya kalau melihat pasar tradisional Indonesia sebetulnya sebuah objek wisata yang bagus, kalau bersih toiletnya bersih, bagus, keamanan, dan kenyamanannya juga bersih.
“Jadi sebetulnya, keunikan Indonesia itu justru bisa dieksploitasi lebih dengan yang ada sebetulnya. Tapi infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas: airport/bandara, jalan, dan sebagainya harus tetap dibangun. Dan itu dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terus kita melakukan koordinasi untuk persiapan-persiapan pasca Covid-19 nanti,” jelasnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
