Sektor Pariwisata Akan ‘Rebound’ Tahun 2021 Meski Secara Bertahap
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Subandrio, menyampaikan bahwa pada tahun 2021 sektor pariwisata bisa rebound meski secara bertahap (staging) setelah melewati masa pandemi Virus Korona (Covid-19) ini.
“Makanya Bapak Presiden sangat concern terhadap ke depan teman-teman pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu kan banyak yang sekarang ini terhambat pekerjaannya, seperti pekerja film, penari, banyak banget itu yang juga mesti kita pikirkan,” ujar Menparekraf menyebut ada 13 juta pekerja pariwisata terkena saat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (16/4).
Menjawab pertanyaan terkait Kartu Prakerja, Menparekraf menyampaikan bahwa dari Kemenparekraf harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk membantu teman-teman di pariwisata. Untuk ekonomi kreatif atau berkaitan dengan seni, menurut Menparekraf menyampaikan bahwa Presiden mengarahkannya ke Kementerian Sosial jadi sifatnya bantuan tunai yang lebih langsung, tapi memang nilai uangnya tetap sama, yang berkaitan dengan hal itu.
“Dan kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Mas Ari Batubara, kami juga sudah berkoordinasi dengan timnya dapat dilakukan hal ini,” imbuh Menparekraf.
Jika diperkirakan untuk setahun ini, Menparekraf menyampaikan bahwa dengan asumsi bulan Juni sudah recovery, pakai asumsi karena belum berakhir dan kerugiannya bisa bertambah terus atau berkurang, Menparekraf menyebutkan mungkin potensi dari devisa saja kurang lebih separuh dari tahun lalu yang saat itu mendapatkan devisa sekitar USD20 miliar dari pariwisata.
“Mungkin tahun ini bisa sekitar separuhnya bahkan lebih dari separuhnya, kehilangan devisa daripada pariwisata, tergantung kapan berhentinya ini, wisata,” kata Menparekraf.
Jadi diperkirakan tahun ini, lanjut Menparekraf, dari tahun lalu mendapaf 16 juta wisatawan, tahun ini mungkin diperkirakan bisa mencapai sekitar 5 jutaan wisatawan.
“Itu kita bisa hitung sendiri, kalau kira-kira masing-masing sekitar (USD)1.200 ASPA-nya atau average spending per arrival-nya, per kunjungan,” jelas Wishnutama.
Memang sektor pariwisata ini, menurut Menparekraf perlu rebound pada saat setelah ini terjadi, setelah pasca pandemi Covid-19 ini, tapi butuh staging, enggak bisa langsung jebret ke atas, tapi butuh staging karena mesti kembalikan lagi konektivitas pesawatnya.
“Misalnya dulu ada 10 pesawat Garuda ke luar negeri sekarang cuma ada 2, nah kita mesti balikin lagi. Ada pesawat Emirates yang dulu ada 10, ini contoh ya, itu kan kita mesti kita kembalikan satu-satu, enggak bisa langsung jebret naik, itu butuh proses,” ujarnya.
Ia meyakini baru tahun 2021 pariwisata rebound yang penting bisa melalui ini dengan baik serta meyakini akan mengalami proses yang luar biasa pada saat pandemi ini, dan yakin sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif justru bisa lebih baik daripada sebelumnya.
“Karena kita banyak belajar di sini, kita banyak belajar menghadapi tantangan ini. Dan saya rasa ini sebuah spirit yang perlu kita kobarkan agar kita tetap optimis terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif,” imbuhnya.
Menparekraf menyadari memang kontribusinya sangat luar biasa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga terkait meski ada yang tidak, dan sangat saling menunjang satu sama lain. Kalau yang berkaitan dengan khususnya DSP, Menparekraf sampaikan tetap jalan terus, tapi memang pembangunan secara fisik harus kita tunda ada beberapa kendala-kendala, hanya planning tetap jalan terus.
“Bisa lihat contohnya di Danau Toba misalnya, pada saat bulan Juni sudah selesai ya kita langsung jalan. Justru saat ini kita manfaatkan kesempatan untuk meredesain, tadi arahan Bapak Presiden, untuk meredesain bagaimana pariwisata yang lebih baik ke depan, mumpung lagi kayak gini,” katanya.
Misalnya, Menparekraf saat berbicara yang standar-standar basic sebenarnya sangat diperlukan, misalnya kalau melihat pasar tradisional Indonesia sebetulnya sebuah objek wisata yang bagus, kalau bersih toiletnya bersih, bagus, keamanan, dan kenyamanannya juga bersih.
“Jadi sebetulnya, keunikan Indonesia itu justru bisa dieksploitasi lebih dengan yang ada sebetulnya. Tapi infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas: airport/bandara, jalan, dan sebagainya harus tetap dibangun. Dan itu dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan terus kita melakukan koordinasi untuk persiapan-persiapan pasca Covid-19 nanti,” jelasnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
