Puan Maharani Resmikan Monumen Soekarno Di Aljazair
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap keberadaan Monumen Soekarno di kota Aljir, ibu kota Aljazair, semakin mempererat hubungan RI dengan negara di kawasan Afrika ini.
“Saya berharap Monumen Soekarno ini menjadi pengingat bagi kita semua atas kuatnya semangat dan persahabatan yang dimiliki Indonesia dengan Aljazair di sepanjang sejarah kedua negara kita,”ujar Cucu Soekarno ini.
Puan Maharani menyatakan hal itu dalam sambutan peresmian Monumen Soekarno yang didirikan di kota Aljir, Aljazair, Sabtu (18/07).
Peresmian monumen Soekarno berlangsung pukul 10 pagi waktu setempat. Hadir di lokasi acara Menteri Luar Negeri Aljazair Sabri Boukadoum, Dubes RI untuk Aljazair Safira Machrusah, Gubernur Provinsi Aljir Youcef Cherfa; Presiden Indonesia-Algeria Friendship Group of the Algerian Parliament Lakhdar Brahimi serta Perwakilan PT WIKA dan Pertamina yang membangun monumen tersebut.
Puan sendiri mewakili keluarga, menyampaikan sambutan secara daring dari kediaman dinas ketua DPR RI di Jakarta.
“Mohon maaf saya tidak dapat hadir secara fisik di Aljazair karena adanya batasan perjalanan internasional akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Puan yang memberikan sambutan dalam bahasa Inggris.
Ia berharap nantinya akan dapat datang ke Aljazair untuk menyaksikan sendiri Monumen Soekarno, simbol dari kuatnya persahabatan Indonesia dengan Aljazair.
Menurut Puan, sejarah RI-Aljazair tak bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga negara di kawasan Maghribi itu merdeka pada tahun 1962.
“Pada tahun 1955 di Bandung, Presiden Soekarno mengundang delegasi kelompok perjuangan kemerdekaan Aljazair untuk turut berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika. Saat itu Indonesia sebagai Negara baru berumur 10 tahun dan Aljazair masih memperjuangkan kemerdekaannya. Sekarang, Indonesia menjadi negara terbesar di Asia Tenggara sedangkan Aljazair menjadi negara terbesar di Afrika,” ujarnya.
Puan berharap sejarah masa lalu itu bisa menjadi modal untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi kedua negara kita, juga bagi dunia.
Simbol Soekarno Di Aljazair
Nama Soekarno sangat terkenal di Aljazair karena dianggap sangat berjasa menyokong kemerdekaan negara tersebut.
Seperti ditulis Historia, selain turut mengundang (delegasi kelompok perjuangan kemerdekaan) Aljazair, tahun 1956 pemerintah Indonesia membuka (kantor) perwakilan FNL (Front de Libération Nationale) di Jakarta (Jalan Serang, Menteng, Jakarta).
Sayangnya menurut Dubes RI untuk Aljazair Safira Machrusah, belum ada simbol Soekarno di Aljazair. Karenanya, pihak Kedubes RI menginisiasi pembangunan monument Soekarno sejak 2016.
“Saya menyampaikan terimakasih kepada Ibu Duta Besar Safira Machrusah dan seluruh staff-nya atas kerja kerasnya dalam menginisiasi pembangunan Monumen Soekarno ini,” ungkap Puan.
Tak lupa, Puan Maharani mengucapkan terima kasih secara kepada Pemerintah People’s Democratic Republic of Algeria dan pemerintah provinsi Aljir atas sambutan hangat dan bantuannya dalam pendirian Monumen Soekarno di negara Anda.
Monumen Soekarno terdiri dari taman dan patung setengah badan Soekarno yang terletak di tengah-tengah ibukota Aljazair. Lokasinya berada di bundaran simpang Jalan Mustapha Khalef Ben Aknoun dan Chemin Arezki Mouri di kota Aljir.
Desain monumen di buat oleh gubernur Jabar Ridwan Kamil.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ridwan Kamil yang telah merancang taman tempat patung Soekarno didirikan,” ucap Puan.
Puan memberi penghargaan tinggi kepada pematung Dolorosa Sinaga yang membangun patung Presiden Soekarno untuk monumen ini.
“Patung Bung Karno dibuat dari berbagai lempengan logam secara terpisah, yang disusun secara tiga dimensi, membentuk satu kesatuan gambar Bung Karno dengan kesan yang kuat.Tehnik itu mengingatkan kita akan Bhinneka Tunggal Ika,”ujarnya.
Pembangunan monument ini disokong PT Pertamina dan PT Wijaya Karya. Pengerjaannya digelar sejak groundbreaking pada 16 Februari 2020.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
