Presiden: Pemerintah Terbitkan 1,2 juta Sertifikat Tanah di Jabar Tahun Ini
Ciamis – Presiden Joko Widodo menetapkan target bagi pihaknya untuk menerbitkan 1,2 juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Jawa Barat pada tahun ini. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan 5.477 sertifikat kepada masyarakat di Lapangan Lokasana, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 16 Januari 2018.
“Jawa Barat istimewa. Tahun kemarin hanya 590 ribu (sertifikat), tahun ini harus 1,2 juta diberikan ke masyarakat Jawa Barat,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Para penerima sertifikat yang hadir dalam acara ini berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dari Kota Banjar hadir 991 penerima, Kabupaten Ciamis sebanyak 1.483 penerima, Kabupaten Pangandaran sebanyak 998 penerima, Kota Tasikmalaya sebanyak 985 penerima, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 990 penerima.
Presiden berujar bahwa seluruh masyarakat seharusnya sudah memiliki sertifikat kepemilikan atas tanahnya masing-masing. Dengan adanya sertifikat tersebut, diharapkan sengketa yang terjadi mengenai kepemilikan tanah tidak lagi terjadi.
“Kalau pegang sertifikat enak. Kalau ada orang mengklaim ini tanah saya tinggal tunjukkan ini nama saya ada, luas di bawah ada, sudah selesai. Mau digugat ke pengadilan sudah selesai tenteram. Inilah yang saya inginkan masyarakat semua pegang tanda bukti hak hukum tanah yang dimiliki,” ucapnya.
Dahulu, Badan Pertanahan Nasional biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500 ribu sertifikat tiap tahunnya. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo meminta mereka bekerja keras agar pada tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat dapat diterbitkan. Target serupa pernah ditetapkan pada tahun 2017 kemarin di mana Presiden menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat harus diterbitkan.
“Saya tidak mau setahun hanya 500 ribu. Saya minta kemarin 5 juta sertifikat keluar, tahun ini 7 juta sertifikat, tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan 5.477 sertifikat kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis (Foto: Biro Pers Setpres)
Kepada para penerima sertifikat tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar bijak menggunakan sertifikat yang baru dimiliki. Dirinya mengizinkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dengan cara menjaminkan sertifikat tersebut ke bank sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tapi dihitung, dikalkulasi betul-betul, dan dicermati bersama,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Yuch
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
