Presiden Jokowi Perintahkan Penanganan Covid-19 di 12 Kabupaten/Kota Diprioritaskan
Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar upaya pengendalian pandemi Covid-19 di delapan provinsi prioritas terus ditingkatkan dan dimonitor dengan ketat. Kedelapan provinsi yang berkontribusi besar terhadap jumlah kasus aktif nasional tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Disampaikan Presiden, berdasarkan laporan yang diperolehnya, dari delapan provinsi prioritas tersebut, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan telah menunjukkan perbaikan dalam penanganan Covid-19.
“Saya mencatat dari angka-angka yang ada, Provinsi Jawa Timur (dan) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Saya kira ini bisa dijadikan contoh provinsi-provinsi yang lain,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2020.
Lebih khusus, Presiden meminta agar dalam dua minggu ke depan upaya penanganan Covid-19 diprioritaskan pada 12 kabupaten/ kota yang memiliki kontribusi sebanyak 30 persen dari total kasus aktif nasional.
12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 tersebut adalah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Padang, Kota Jayapura, dan Kota Ambon.
Terkait data mengenai kasus Covid-19, disampaikan Presiden, berdasarkan laporan yang diterimanya, rata-rata kasus aktif per Oktober mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 11 Oktober adalah 19,97 persen
“Lebih baik dari rata-rata kasus aktif kalau kita lihat di 27 September 2020 yang lalu yang mencapai 22,46 (persen). Jadi penurunannya kelihatan sekali, dari 22,46 (persen) menjadi 19,97 (persen),” papar Presiden. Jumlah kasus aktif tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,1 persen.
Rata-rata kesembuhan di Indonesia, lanjut Presiden, juga lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kesembuhan dunia. “Rata-rata kesembuhan (di Indonesia) per 11 Oktober mencapai 76,48 persen, ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75,03 persen,” kata Presiden.
Rata-rata angka kematian, lanjutnya, juga sudah bisa ditekan menjadi 3,55 persen. “Ini lebih baik dibandingkan dua minggu yang lalu yang berada di angka 3,77 persen. Namun, masih lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang berada di angka 2,88 persen,” kata Presiden.
Kepala Negara memerintahkan agar terus dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian.
“(Tingkat kesembuhan) harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, di ruang ICU, maupun di tempat-tempat isolasi,” tegas Presiden.
Presiden juga memerintahkan untuk terus dilakukan perbaikan dalam upaya 3T (testing, tracing, dan treatment).
“Testing, tracing, dan treatment-nya terus diperbaiki sehingga gap antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, terutama mengenai testing bisa kita kejar dengan baik,” kata Presiden. Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 ini.
Terkait upaya pemulihan ekonomi, disampaikan Presiden, realisasi anggaran per 7 Oktober untuk klaster bantuan sosial sudah mencapai 66 persen, UMKM mencapai 76 persen, dan untuk klaster tambahan subsidi energi mencapai 94 persen.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.