Presiden Jokowi: Pemerintah Mulai Lakukan Rapid Test dan Siapkan Jutaan Obat Covid-19
Jakarta – Dari hari ke hari pemerintah terus melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia. Langkah tersebut antara lain dengan dilakukannya tes cepat atau rapid test sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini apakah seseorang terpapar virus korona penyebab Covid-19.
“Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 atau kah tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi Covid-19,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2020.
Wilayah yang mendapat prioritas untuk dilakukan tes cepat adalah wilayah yang diketahui ada kontak dengan pasien-pasien positif korona. Wilayah tersebut antara lain Jakarta Selatan.
“Jadi memang ada dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan, di Jakarta Selatan,” ucap Presiden.
Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
Pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati Covid-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi.
“Saya sudah minta kepada BUMN farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya,” jelas Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa antivirus hingga saat ini belum ditemukan. Sementara obat yang sudah dicoba oleh sejumlah negara dan memberikan kesembuhan yaitu Avigan dan Chloroquine.
“Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan yaitu Avigan, kita telah mendatangkan 5 ribu, akan kita coba dan dalam proses pemesanan (sejumlah) 2 juta. Kemudian yang kedua, Chloroquine ini kita telah siap 3 juta. Kecepatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak diam tetapi mencari hal-hal, informasi-informasi, agar dapat menyelesaikan Covid-19 ini,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Kepala Negara menyebut bahwa Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat Covid-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada Sabtu malam, 21 Maret 2020.
“Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu, 28 Maret 2020,” imbuhnya.
Kapasitas rumah sakit rujukan akan terus ditingkatkan dan ditambah, baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat, dan sumber daya manusia (SDM). Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit Covid-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya.
“Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya,” ungkapnya.
Presiden juga terus mengingatkan seluruh masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kesehatannya.
“Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya. Bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan,” paparnya.
“Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi resiko penularan virus korona. Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” tandasnya.
Yuch
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
