Poltek SSN Berperan Penting Hadapi Tantangan Keamanan Siber
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memandang keberadaan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) berperan penting dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era revolusi industri saat ini. Mengingat diperlukannya penguatan dan pengembangan SDM terutama dalam penguasaan teknologi keamanan siber, seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia sebanyak 73,7 persen populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan kesadaran keamanan siber yang baik.
“Peran dan keberadaan Poltek SSN saya kira penting di dalam menyiapkan SDM untuk BSSN dan juga tentunya para pemangku kepentingan yang membutuhkan proteksi ataupun kemampuan SDM siber di seluruh kementerian dan lembaga. Poltek SSN ini keberadaannya sangat menjanjikan sesungguhnya apalagi kalau kita tingkatkan sarana prasarana, teknologi, juga tenaga-tenaga pengajarnya,” jelas Kharis saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Poltek SSN di Bogor, Jawa Barat, Senin (13/12/2021).
Memiliki peranan yang sangat strategis di era digital saat ini, Kharis mendorong Poltek SSN untuk meningkatkan jumlah peserta didiknya seiring dengan peningkatan dukungan anggaran serta sarana dan prasarananya. “Terus terang kami sangat apresiasi dan kagum terhadap kemampuan peserta didik di Poltek SSN ini, oleh karena itu saya kira Poltek SSN membutuhkan dukungan anggaran yang lebih banyak lagi daripada yang biasanya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI juga menyaksikan secara langsung demonstrasi serangan siber melalui telepon genggam milik pribadi. Dari demonstrasi yang dilakukan tersebut, Kharis mengaku terkesan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik Poltek SSN tersebut. “Terus terang kami agak terintimidasi dengan demo ini, tapi kami sangat bangga melihat kemampuan mereka yang cenderung masih muda-muda. Dan saya rasa apa yang ditampilkan itu masih sebagian kecil dari banyaknya kemampuan yang dimiliki,” terangnya.
Untuk itu di dalam mempersiapkan dan penguatan SDM untuk menghadapi tantangan keamanan siber tersebut, Kharis turut mendorong Poltek SSN agar terus meningkatkan kerja sama atau kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung aktivitas Tri Darma Perguruan terhadap Siber dan Sandi Negara. “BSSN kita harapkan akan menjadi badan yang cukup powerful dalam mengawal pengamanan siber di Indonesia,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BSSN Hinsa Siburian menghaturkan ucapan terima kasih serta mengungkapkan beberapa tahun belakangan ini proses penerimaan mahasiswa di Poltek SSN mulai dilakukan pembenahan. Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Akademik menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
“Mulai tahun depan secara bergelombang akan kami laksanakan pelatihan-pelatihan khususnya terkait cyber security. Secara umum kami sedang berbenah terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Secara intensif kami melakukan pemeriksaan dan mahasiswa kami pun juga sudah di vaksin dua kali, proses kegiatan belajar mengajar kami khususnya di masa pandemi ini dilakukan dengan prokes yang sangat ketat,” ujarnya.
Poltek SSN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN. Mahasiswa Poltek SSN merupakan Mahasiswa Ikatan Dinas (dari umum) dan Mahasiswa Tugas Belajar. Poltek SSN menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada terbentuknya SDM yang memiliki kemampuan dan profesionalitas di bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta mempunyai karakter kuat sesuai dengan Etos Sandi.
Turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (F-PG) dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI di antaranya, Sturman Panjaitan, Mukhlis Basri, dan Itet Tridjajati Sumarijanto dari F-PDI Perjuangan), Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra), Hasbi Anshory (F-Nasdem), Taufiq Abdullah (F-PKB), Jazuli Juwaini, Sukamta dan Almuzzamil Yusuf dari F-PKS.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
