Legislator Urai Tantangan dalam Pembangunan Sistem Kesehatan di Indonesia
Jakarta – Kesehatan merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut sesuai dengan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Di antaranya, yaitu sistem keamanan dan ketahanan kesehatan, serta sistem kesehatan yang belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan.
“Kondisi pembangunan kesehatan saat ini perlu menjadi perhatian bersama, terlebih sejumlah masalah kesehatan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama, seperti masalah gizi (stunting), malaria, Demam Berdarah (DBD), diabetes melitus, dan kasus penyakit degeneratif lainnya, serta kematian yang diakibatkannya,” jelas Netty dalam Seminar Nasional Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (28/02/2023).
Netty memaparkan, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini, masih belum mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan layanan kesehatan yang bergantung pada teknologi kesehatan yang makin mahal dan rumit. “Seperti anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) masih banyak yang tidak memadai, padahal Puskesmas memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat,” papar Netty.
Selain itu, masalah obat dan alat kesehatan yang tidak mencukupi, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang tidak memadai, juga turut disoroti oleh Netty sebagai masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah guna meningkatkan layanan primer di sektor kesehatan. Tidak hanya itu, Netty juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan beban biaya yang digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat, mengingat biaya-biaya kesehatan terus meningkat. Kemandirian memproduksi Alat Kesehatan (Alkes) dan obat dari dalam negeri juga cenderung masih lambat. Di sisi lain, kebutuhan obat juga masih bergantung pada impor, sehingga berimplikasi pada neraca perdagangan.
“Beban biaya kesehatan saat ini menjadi berganda dengan tambahan jumlah penduduk yang kurang mampu yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, serta alkes dan obat-obatan kita yang masih tergantung pada impor,” jelas Netty.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, porsi pengeluaran terbesar dalam biaya kesehatan masih bersifat kuratif. Padahal, lanjutnya, masih banyak masalah kesehatan yang terjadi karena minimnya aspek promosi dan preventif.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan standar kualitas pelayanan melalui regulasi dan kebijakan sehingga bisa mewujudkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang optimal,” ujar Netty.
Diketahui, penyusunan RUU tentang Sistem Kesehatan ini turut memperhatikan sembilan undang-undang eksisting terkait kesehatan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Netty menegaskan bahwa seiring dengan permasalahan kesehatan yang cenderung berubah, transformasi dalam sistem kesehatan juga perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan perubahan yang ada tersebut.
“Masalah kesehatan merupakan masalah bersama. Pembangunan harus berwawasan pada ketahanan kesehatan. Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa harus dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” tutup Netty.
BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.