Connect with us

Kini Giliran Partai Berkarya Memunggungi Prabowo

Partai Berkarya Soeharto,
Ilustrasi Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.(istimewa)

Jakarta –  Carut marut koalisi Indonesia Adil dan Makmur makin kentara. Setelah Partai Demokrat bersitegang dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subainto-Sandiaga Uno, kini giliran Partai Berkarya.

Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang menilai sikap yang dilakukan BPN singgung aneh. Penolakan terhadap Pilpres, tapi menerima Pileg menjadi hal yang susah dimengerti.

“UU No 7 tentang Pemilu 2019 itu satu paket Pilpres dan Pileg, kalau berjuang jangan setengah-setengah. Sistemnya sama, kecurangan juga sama. Bahasanya juga harus sama: Pemilu curang berarti Pilpres dan Pileg curang,” ungkap kata Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Partai Berkarya pun tegas meminta elite Partai Gerindra, terutama Ketua Umumnya, yang juga calon presiden nomor urut 02, Prabowo, untuk turut menolak hasil pileg juga. Sekalipun Gerindra berada di posisi ketiga berdasarkan data sementara di Situng KPU.

“Itu risiko, kalau berjuang itu bersama-sama merasakan kemenangan atau kekalahan, tidak menang sendiri,” ungkap Picunang.

Berkarya sendiri, imbuh Picungang, merasa dicurangi di Pileg. Untuk itu, ia ingin koalisi Prabowo-Sandi juga turut ramai-ramai menolak Pileg.

Picunang menegaskan, partainya akan turut membela Prabowo-Sandi bila BPN turut menolak hasil Pileg. “Senada bila yang ditolak pilegnya juga, karena kecurangan tidak hanya pilpres tapi pileg juga,” tegasnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Masuk Kabinet Jokowi, Mahfud MD Sipil Pertama yang Menjabat Menkopolhukam

Oleh

Fakta News
Menkopolhukam Mahfud MD

Jakarta – Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan dan dilantik pada Rabu (23/10/2019).

Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).

Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono sehari sebelum dilantik.

“Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, ‘saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menkopolhukam di dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.

“Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini,” kata Mahfud.

Sebab menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenpolhukan dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut. “Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokan ritme kemana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan,” kata dia.

“Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul, karena yang dikatakannya bagus dan pointernya sudah disampaikan Pak Jokowi,” lanjut Mahfud.

Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto. Dua Kali Gantikan Wiranto Mahfud MD mengaku telah mengganti posisi Wiranto sebanyak dua kali. Pertama sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000-2001 dan kali ini sebagai Menkopolhukam.

“Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya,” kata Mahfud.

Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Sementara Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada tahun 2000-2001.

Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ketika dirinya menjabat sebagai Menhan usai ditinggal Wiranto. Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.

Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat. “Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menkopolhukam,” kata dia.

Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan sebagainya merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.

“Nah tadi sudah dijelaskan kepada saya (oleh Wiranto) sampai apa yang sudah dilakukan. Karena tidak pernah dibiarkan terus, tentu akan saya lanjutkan,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Baru Dihadapkan Berbagai Tantangan Pendidikan

Oleh

Fakta News
Mendikbud Baru Dihadapkan Berbagai Tantangan Pendidikan
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah. Foto: DPR RI

Jakarta – Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, dengan nomenklatur yang mencakup Pendidikan Tinggi (Dikti), dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah mengimbau segera dilakukannya hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan.

“Saya hanya berkomentar, mudah-mudahan Pak Menteri yang baru itu segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan di masyarakat dengan keinginan Presiden,” kata Ferdi, sapaan akrabnya, usai menerima kunjungan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Adanya penggabungan nomenklatur Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, setelah sempat disatukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2014 lalu, membuat sektor pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, hingga Pendidikan tinggi akan terkonsentrasi menjadi satu. Ferdi menilai hal ini bukannya akan berjalan tanpa hambatan.

“Kita punya pengalaman adanya pembagian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu memang pasti ada sedikit hambatan-hambatan dengan digabungkannya kembali antara pendidikan tinggi dan jenjang pendidikan dari PAUD, yang dulunya terpisah kini digabung lagi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Ferdi mengatakan hambatan bisa diatasi dengan kembali melakukan koordinasi. Dirinya mengarisbawahi hal tersebut sebagai bagian yang kerap kali mudah untuk dikatakan, namun ketika dilaksanakan sering menemui hambatan. “Saya punya keyakinan, ini bisa berjalan tapi jangan terlalu lama. Seandainya ada penyesuaian, kami minta pada Pemerintah penyesuaian selama 3-4 bulan aja. Jangan lebih dari itu,” imbuhnya.

SDM Unggul menjadi poin pertama yang disampaikan Presiden Jokowi saat resmi dilantik pada akhir pekan lalu di hadapan Anggota MPR RI. Dengan demikian, pendidikan selayaknya menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, Ferdi menyayangkan meski sudah menjadi prioritas utama, agenda pendidikan yang mengarah vokasi masih belum mendapatkan perhatian di masyarakat.

“Nampaknya ketika mengarah pada vokasi masih yang dianggap orang pemahamannya masih beda di masyarakat bahwa pendidikan vokasi itu tidak keren, pendidikan vokasi itu bukan sarjana, ini yang harus juga diberikan karena image masyarakat masih agak kurang pas mengenai pendidikan vokasi,” tandas Ferdi.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Barat XI tersebut menyarankan perlu adanya kampanye mengenai pendidikan vokasi guna meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang saat ini belum optimal dijalankan oleh pemerintah. “Padahal, untuk ke depannya dan saat ini sudah ada Sarjana Terapan, bahkan Profesor Terapan pun sudah ada, itu sebagai kebijakan DPR bersama Dikti saat itu,” tutup Ferdi. (alw/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pengumuman Menteri Sambil Lesehan, Pengamat: Jokowi Ingin Menteri Kabinet Rendah Hati dan Pentingkan Kinerja

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri-menterinya dengan cara duduk lesehan di anak tangga (undak-undakan) Istana Merdeka, Jakarta. ‘Duduk lesehan’ Jokowi bersama para menterinya dinilai mengandung tanda kerendahan hati.

“Lesehan adalah tanda kerendahan hati. Dengan lesehan mungkin Pak Jokowi berharap kabinet ini memiliki kualitas kerendahan hati yang lebih mementingkan kerja dan hasil kerja daripada simbolisme dan pencitraan belaka,” kata peneliti komunikasi semiotika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adiwibowo, Rabu (23/10/2019).

Kunto juga menjelaskan kerendahan hati kerap diasosiasikan dengan hal yang berkaitan dengan rakyat. Duduk lesehan ini sekaligus jadi isyarat agar para menteri ini tidak berjarak dengan rakyat.

“Kerendahan hati juga sering diasosiasikan dengan berorientasi pada rakyat. Pejabat/menteri yang tidak segan untuk duduk di lantai/tangga dan bukan di kursi mengisyaratkan bahwa mereka harus tidak berjarak dengan rakyat. Mau turun dan cek langsung di lapangan, tidak hanya duduk di kursi empuk tapi harus siap lesehan bersama rakyat,” lanjutnya.

Menurut Kunto, cara pengumuman nama menteri dengan duduk lesehan ini memang disengaja Jokowi. Semata-mata agar Kabinet Indonesia Maju ini menjadi kabinet yang berbeda.

“Jadi menurut interpretasi saya, Kabinet Indonesia maju ini diharapkan berbeda dari kabinet sebelumnya, bahkan dari awal pengumumannya sudah berbeda,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengenalan menteri itu berlangsung di beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi-Ma’ruf tiba di tangga beranda, lalu duduk lesehan bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Nama mereka kemudian diumumkan satu per satu oleh Jokowi. Saat namanya dipanggil, calon menteri berdiri.

 

Ping

Baca Selengkapnya