Ke Temanggung, Ganjar Pastikan Tembakau Petani Terbeli di Perusahaan Rokok Besar
Temanggung – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Temanggung, Selasa (25/8/2020). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan tembakau petani terbeli di perusahaan-perusahaan rokok besar itu. Apalagi, saat ini para petani sedang panen raya.
Dua perusahaan rokok yang dikunjungi Ganjar adalah PT Djarum dan PT Gudang Garam. Di dua tempat itu, Ganjar melihat sendiri proses jual beli tembakau dari petani kepada pengusaha.
Di pabrik rokok PT Djarum Temanggung, Ganjar tidak menemukan proses jual beli. Sebab, pabrik itu baru dibangun dan belum beroperasi secara penuh. Namun, pihak manajemen berjanji kepada Ganjar, akan memulai aktivitasnya membeli tembakau dari petani pada awal pekan depan.
“Ini baru pak, jadi belum beroperasi. Kami baru akan memulai aktivitas untuk membeli tembakau dari petani pada pekan depan,” kata Iskandar, Senior Manager PT Djarum Temanggung.
Namun biasanya, lanjut iskandar, PT Djarum juga rutin membeli tembakau dari petani Temanggung dan sekitarnya. Setiap panen tiba, lebih dari 6000 ton tembakau petani dibelinya.
Pemandangan berbeda terlihat di PT Gudang Garam. Di tempat itu, Ganjar melihat aktivitas jual beli tembakau sudah berlangsung. Ratusan petani dengan truk penuh muatan tembakau, antre untuk menjual hasil kerjanya kepada perusahaan rokok itu.
“Pembelian kami setiap musim dari petani cukup tinggi. Tak hanya dari Temanggung, tapi juga dari daerah lain seperti Wonosobo, Kendal dan lainnya. Biasanya setiap musim panen kami membeli sampai 20.000 ton tembakau dari petani,” kata perwakilan PT Gudang Garam Temanggung, Tjhin Tjong Giong.
Namun tahun ini, Ia mengatakan ada sedikit pengurangan pembelian tembakau akibat dampak COVID-19. Akan tetapi, jumlahnya tidak terlalu besar.
“Ya memang ada pengurangan, tapi sedikit. Karena kondisinya saat ini seperti ini. Meski begitu, harga tetap terjamin, karena tembakau itu harganya sesuai kualitasnya,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sendiri mengaku lega karena tembakau petani telah terbeli oleh perusahaan. PT Gudang Garam sudah melakukan pembelian, sementara PT Djarum belum melakukan pembelian dan berjanji membeli tembakau petani mulai pekan depan.
“Kami mencoba menjembatani antara petani tembakau dengan perusahaan. Saya terima kasih, perusahaan-perusahaan ini mau membantu. Ini menyemangati petani, mudah-mudahan bisa membantu dan membuat ekonomi petani tembakau bergulir saat musim panen ini,” jelasnya.
Menurut Ganjar, kepastian pembelian hasil pertanian sangat penting bagi petani. Apalagi, di tengah Pandemi COVID-19, banyak petani yang membutuhkan pertolongan karena mengalami kesusahan.
“Petani-petani inilah yang harus kita bantu dan bela, agar di masa pandemi ini, mereka bisa ditolong. Ini membuat nafas petani menjadi lebih panjang, cicilannya terbayar,” imbuhnya.
Selain tembakau, Ganjar juga akan memperhatikan komoditas pertanian lainnya. Ia menegaskan akan semaksimal mungkin memastikan semua produk pertanian terbeli.
“Kami juga akan mendorong produk pertanian lain agar laku di pasaran. Bawang merah di Brebes kemarin bagus, karena bisa ekspor. Cabai hari ini kami pantau karena harganya turun. Peran pemerintah memang penting untuk menemukan antara penjual dan pembeli, agar semuanya bisa aman dan harga terjamin,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
