Ganjar Pantau Kesiapan Pemungutan Suara dan Prokes TPS
Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berkeliling ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Semarang, Selasa (8/12/2020). Bersama Pangdam IV Diponegoro, Kapolda yang diwakili Karo Ops, Kajati Jateng dan jajaran Forkompimda, Ganjar mengecek persiapan sekaligus memastikan protokol kesehatan disiapkan dengan benar.
Terdapat tiga TPS yang dikunjungi diantaranya TPS 10 Sobokarti, Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur, TPS 17 Kelurahan Tlogosari Wetan. Kecamatan Pedurungan dan TPS 10 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk.
“Bu sesuk nyoblos? Ojo suk-sukan yo (jangan berdesakan ya). Nganggo masker kabeh, cuci tangan pakai sabun. Ora usah ngumpul-ngumpul (tidak usah kumpul-kumpul),” kata Ganjar setiap bertemu dengan masyarakat di sekitar TPS yang dikunjungi.
“Mboten pak, mboten suk-sukan (tidak pak, tidak berkerumun). Soale mpun dijadwal jam nyoblose (soalnya pencoblosan sudah dijadwal jamnya),” jawab warga.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah TPS yang dikunjungi memang sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik. Selain sarana prasarana seperti hand sanitizer, thermal gun, sarung tangan, kursi-kursi juga ditata dan diberi jarak lebih dari 1 meter. Bahkan TPS juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu badan di atas 36 derajat.
Semua pemilih di tempat-tempat itu telah diberikan undangan komplit dengan jadwal pencoblosan. Masing-masing diberikan jam berbeda untuk mencegah terjadinya kerumunan.
“Saya pesan pada masyarakat ayo tertib, ojo kesusu (jangan terburu-buru) karena sudah dijadwal jamnya kapan mereka harus datang ke TPS untuk mencoblos. Kalau semua bisa tertib sesuai undangan yang sudah dijadwalkan, maka bisa membantu untuk tidak berkerumun,” jelasnya.
Potensi kerumunan lanjut Ganjar juga harus diantisipasi saat proses penghitungan surat suara. Biasanya, saat itu banyak orang datang ke TPS untuk melihat secara langsung hasil pemilihan.
“Saat penghitungan, tolong tidak semua datang ke TPS. Percayakan saja pada saksi-saksinya. Jangan sampai ada kerumunan, kita minta semua kerumunan saat Pilkada tidak ada,” tegasnya.
Selain protokol kesehatan, Ganjar juga memastikan bahwa semua perlengkapan Pilkada Serentak sudah tersedia. Surat suara sudah sampai ke kelurahan, bahkan ada yang sudah tiba di TPS.
“Semua petugas sudah di rapid test, surat suara juga sudah terkirim. Hanya ada problem sedikit soal E-KTP, saya minta dipercepat agar hak calon pemilih semua bisa terjamin. Termasuk, bagaimana mereka pasien Covid-19 di rumah sakit atau tempat karantina juga harus dilayani. Minta bantuan saja dengan petugas di sana, dengan diawasi panwas, saksi dan lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota PPS Kebonagung, Gatot Nashari mengatakan, semua TPS di wilayahnya telah menyiapkan protokol kesehatan sesuai buku panduan yang ada. Setiap pemilih memang diberi undangan yang dilengkapi dengan jadwal pencoblosan.
“Di TPS 10 Sobokarti ini, ada 251 pemilih yang kami pisahkan dengan membagi jam pencoblosan, yakni 70 orang dengan durasi 1 jam. Selain itu, dari mereka datang sampai selesai, semua protokol kesehatan seperti cuci tangan, pengecekan suhu, jaga jarak dan lainnya juga kami pastikan akan diketatkan,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
