Covid-19 Faktor Pembawa Orang, Bukan Zonasi/Daerah Jadi Ukuran
Jakarta – Virus Korona (Covid-19) faktor pembawanya adalah orang bukan daerah sehingga tidak memiliki arti keterkaitan dengan sebuah daerah atau wilayah, untuk itulah tidak akan dibuat zonasi.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ketika menjawab pertanyaan mengenai tidak diumumkannya lokasi asal para pasien Covid-19 kepada media, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/3).
Lebih lanjut, Dirjen P2P kalau selama ini penjelasan yang diberikan tidak menyebut lokasi karena memiliki perbedaan dengan misalnya malaria atau DBD, maupun penyakit-penyakit yang ada basisnya, Covid-19 ini bergerak bersama pergerakan orang.
Soal fasilitas di daerah, Jubir Penanganan Covid-19 menyampaikan sekarang sedang mencoba membangun komunikasi antara Kabupaten – Provinsi karena buffer Kemenkes ada di instalasi farmasi provinsi.
“Jadi kemarin itu tidak terkait dengan fasilitas tetapi dengan sarana, kekurangan APD, masker dan sebagainya sudah kita penuhi tetapi berada di provinsi tidak kita dorong sampai pada titik itu,” ujar Yuri, panggilan Achmad Yurianto.
Hingga saat ini, Dirjen P2P menyampaikan pasien yang sudah dipulangkan sudah sangat banyak lebih dari 20 orang dari seluruh rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di RS yang ada di sini, dengan spesimen yang diperiksa total sampai dengan tadi pagi 736.
“Tentunya enggak semuanya positif tetapi itu yang sudah kita periksa. Kemudian yang 27 tracing-nya masih dilaksanakan terus, tetapi kontak dekatnya keluarga dan sebagainya sudah kita pastikan beberapa kali kita periksa negatif,” kata Yuri seraya menegaskan proses tracing ini memang sulit, tetapi harus dilakukan.
Pada kesempatan itu, Dirjen P2P juga menyampaikan kembali terkait kewaspadaan komunitas bahwa hal itu bukan kewaspadaan diri sendiri namun mengajak kerja sama yang lain.
Soal Vaksin, menurut Dirjen P2P, Eijkman Institut sudah fokus ke sana dan Pemerintah mendukung hal itu sehingga bisa full konsentrasi ke sana bersama dengan penyakit tropis dari Unair, jadi mengarah kepada membangun atau mencari vaksin.
Untuk ABK yang dalam masa observasi, menurut Dirjen P2P, berdasarkan hitungan pada hari Kamis sudah 14 hari sehingga akan dipulangkan.
“Tentunya untuk pulang ada pemeriksaan kesehatan total, evaluasi total, setelah itu pulang, jadi tidak kemudian dilepas begitu saja. Ini sudah menjadi SOP kita di dalam kaitan dengan hal ini,” urai Dirjen P2P.
Jubir Covid-19 juga menyatakan bahwa Virus Korona akan memperburuk daya tahan tubuh dan akan menyebabkan peluang penyakit-penyakit dasar yang sudah dimiliki menjadi semakin parah.
“Ini tidak pernah kita dapatkan meninggal karena corona virus sendiri selalu adalah komplikasi. Beberapa kasus yang kita pelajari dari kasus meninggal di beberapa negara itu biasanya karena sepsis, sepsis itu infeksi keseluruhan di pembuluh darahnya dan sebagainya yang disebabkan karena bakteri, bukan karena virusnya,” jelas Yuri.
Daya tahan tubuh yang jelek inilah, menurut Yuri, yang kemudian bakteri semula tidak menimbulkan penyakit akan menjadi masalah dengan tidak bisa dikendalikan populasinya sehingga jadi masalah atau sepsis.
“Jadi bukan karena Virus Korona sebagai penyebab utama tapi itu yang memperburuk kondisinya,” pungkas Achmad Yurianto.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
