Cerita tentang Sekolah dan Listrik di Pedalaman Sumba
Sumba – Pemerintah hingga kini terus berupaya mendatangkan listrik sampai pelosok-pelosok desa. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa pedalaman-pedalaman, utamanya yang berada di pulau-pulau terpencil, masih belum semuanya tersentuh penerangan.
Data dari Konsorsium Hivos, sebuah lembaga nonpemerintah bidang energi bersih, mengatakan sebanyak 70 persen sekolah di Pulau Sumba belum teraliri listrik sehingga mengganggu kegitan belajar. Walhasil penyediaan listrik tenaga surya pun menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya elektrifikasi di sekolah-sekolah di daerah itu.
Mereka menyatakan selain memasok listrik untuk kebutuhan sekolah, sistem panel surya yang dibangun secara off grid atau tak terhubung jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu menyediakan stasiun isi ulang daya lampu bagi murid-murid. Hal ini diinisiasi Konsorsium Sumba Iconic Island yang menerapkannya di 25 sekolah di pulau tersebut.
Cerita ini diamini Kepala Sekolah Dasar Laikarenga, Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dalam sebuah acara bertajuk “Terangi Nusantara” yang diadakan Hivos, pekan lalu, ia menyampaikan rasa syukurnya bila sekarang sudah ada listrik yang bisa mereka nikmati, utamanya untuk kegiatan belajar.
Sebelumnya, komputer dan laptop sebenarnya sudah tersedia sejak dua tahun lalu. Namun lantaran tidak ada listrik, maka belum bisa digunakan. Padahal banyak kegiatan belajar yang harus menggunakan komputer. Akhirnya mereka pun banyak yang harus ke kota.
Mereka pun antusias saat ada tawaran sistem panel surya dari Konsorsium Hivos. Dimulai pada 1 Maret 2017, enam panel surya berkapasitas 1,5 kilowatt per jam dibangun di sana. Sejak itu, mereka pun bisa mengoperasikan komputer dan laptop, termasuk untuk ambil soal ujian.
Selain itu, telah dibangun juga panel surya berkapasitas 400 watt per jam untuk stasiun pengisian daya lampu. Dengan ini, para siswa bisa mengisi lampu portabel di stasiun dengan membayar Rp1.500 sekali isi. Sedangkan biasanya pengisian dilakukan sepekan dua kali.
Namun untuk mendapat lampu ini, anak-anak harus membayar uang muka Rp50.000. Setelah 300 kali pengisian ulang, lampu itu akan menjadi milik mereka. Dengan pembagian lampu ini, anak-anak bisa belajar pada malam hari, yang tadinya hanya bisa dilakukan siang hari.
Terlepas dari itu, Koordinator Proyek Hivos-Sumba Iconic Island, Dedy J. Haning, mengatakan selain di 25 sekolah di Sumba yang sudah dibangun listrik panel surya dengan sistem off grid ini, masih ada sekolah lainnya yang belum tersentuh. “Masih ada sekitar 70 persen sekolah di Sumba yang belum teraliri listrik,” katanya.
Menurutnya, listrik tenaga surya cocok diterapkan di Pulau Sumba yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan PLN. Pihak sekolah tinggal membayar iuran untuk penyediaan listrik Rp300 ribu per bulan ke Renewable Energy Service Corporation, perusahaan yang dibentuk konsorsium.
Selain untuk mengaliri listrik ke warga pedalaman, proyek itu membentuk pasar energi terbarukan. Ada kontribusi nyata dari warga untuk biaya operasional dan membeli peralatan listrik. “Jika modelnya hibah, biasanya tidak berlanjut jika proyek telah selesai,” ujar Dedy.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
