Connect with us
DPR RI

Bukhori Minta Musibah Wafatnya Santri di Ponpes Gontor Disikapi dengan Proporsional dan Adil

Bukhori Minta Musibah Wafatnya Santri di Ponpes Gontor Disikapi dengan Proporsional dan Adil
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya salah satu santri Ponpes Modern Gontor Ponorogo yang diduga wafat akibat penganiayaan oleh pengurus organisasi di pesantren tersebut. Ia mengaku merasa prihatin dan sedih mendapati kabar tersebut. Menurutnya peristiwa musibah ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi pimpinan dan seluruh keluarga besar Gontor.

“Teriring doa untuk almarhum agar diterima sebagai syuhada. Doa dan dukungan patut diberikan kepada keluarga serta institusi pesantren Gontor, supaya dapat melalui hari-hari yang penuh ujian ini dengan sabar, tabah, dan mampu menunjukan sikap terbaik paling bijak untuk hadirkan maslahat bagi semuanya sehingga lulus ujian dan naik ke maqam yang lebih tinggi lagi,” kata Bukhori melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (13/9/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyampaikan dukungannya kepada Ponpes Modern Gontor atas sikap tegasnya dan kesediaannya bersikap kooperatif demi penegakan hukum sehingga menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan santri.

“Sikap bijak pimpinan Gontor yang meminta maaf dan mengunjungi keluarga korban, disertai dengan sikap kooperatif Gontor yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus kekerasan ini patut diapresiasi. Atas itikad baik tersebut, maka kami juga meminta agar kasus tersebut tidak didramatisir, apalagi dipolitisir supaya nila setitik ini tidak merusak susu sebelanga Gontor yang sudah berumur hampir satu abad,” katanya.

Bukhori menambahkan, sekalipun kasus meninggalnya pelajar, mahasiswa, maupun santri bukan hanya terjadi di Gontor, pihaknya meminta semua pihak tetap berlaku adil, bersikap secara proporsional, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak memunculkan opini liar sehingga memperkeruh suasana dan menjadi fitnah yang berakibat pada tidak terselesaikannya masalah.

Sementara, disinggung terkait dengan insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok, Bukhori menilai Gontor memiliki sejarah yang sukses dalam penegakan disiplin santri. Menurutnya, aturan di Gontor mengharamkan kekerasan fisik sehingga siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi hingga pengusiran dari pondok.

“Jika ada satu-dua kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya, dorongan untuk melakukan koreksi dan introspeksi patut disampaikan agar lembaga tersebut bisa segera berbenah untuk meningkatkan kelas dan kualitas. Namun demikian, membesar-besarkan kasus tersebut untuk tujuan politisasi atau mendiskreditkan ponpes, tentu tidak bisa dibenarkan. Selain karena tidak adil, juga tidak proporsional dan tidak akan membantu mengatasi masalah,” tegasnya.

Bukhori khawatir penggalangan opini yang tendensius dan sikap tidak proporsional akan menuntun pada laku zalim dan stigmatisasi terhadap ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, bahkan membuka ruang masuknya narasi islamophobia.  “Laku tidak proporsional dan tendensius bisa menjadi politisasi terhadap kasus ini. Selain tidak membantu menyelesaikan masalah, hal tersebut juga dapat menciptakan stigma dan fitnah terhadap ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam,” ucapnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya