Connect with us

Bara JP Siap Dampingi Denny Siregar Jika AHY Tempuh Jalur Hukum

Denny Siregar

Jakarta – Ketua Bidang Hukum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Dinalara Butar-Butar, mendukung langkah pegiat media sosial Denny Siregar yang siap berhadapan di jalur hukum dengan Partai Demokrat.

LBH Bara JP, kata Dina, siap mendampingi Denny Siregar jika nantinya persoalan ini berproses sampai ke jalur hukum.

“KIta siap mendampingi bung Denny dan akan menyiapkan beberapa pengacara jika kasus ini berproses ke jalur hukum,” kata Dina.

Menurutnya, persoalan ini bermula dari kata “lockdown” ketika Ketua Umum Demokrat, Agus Yudhoyono atau AHY, mengunggah kegiatan tugas sekolah anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono, yaitu membuat pidato dengan bahasa Inggris. Skenario dari tugas itu adalah pidato itu harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Judul dari tugas Almira adalah ‘Lockdown Speech’.

“Itu bukan cyberbullyng kepada Almira. Denny hanya melihat bahwa faktanya SBY dan AHY pernah mengusulkan lockdown kepada Jokowi dan sekarang melalui tugas sekolah Almira pun mengusulkan hal yang sama,” katanya.

Dina menambahkan meski AHY sudah menjelaskan bahwa tugas sekolah anaknya itu bukan untuk tujuan politik, namun posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anak dari mantan Presiden SBY tak bisa dilepaskan.

Ia menambahkan, lockdown adalah persoalan politik karena menyangkut kebijakan negara. Menurutnya, sejak awal AHY harusnya sadar bahwa masalah lockdown ini rentan jadi persoalan sekalipun itu hanya tugas sekolah anaknya. Apalagi, kata Dina, tugas sekolah tersebut diunggah di media sosial AHY yang tentu dibaca banyak orang dan pasti menimbulkan pro-kontra.

“Jadi yang harus bijak di sini adalah AHY. Sejak awal dia harus mengingatkan anaknya apa itu lockdown dan tidak perlu juga diunggah di media sosial, apalagi di media sosial milik AHY yang followers-nya ratusan ribu orang. Ya, risikonya pasti ada pro kontra,” kata Dina.

Ia mempertanyakan, kalau menurut AHY apa yang dilakukan anaknya hanya tujuan untuk tugas sekolah, untuk apa AHY memposting tugas sekolah tersebut?

“Artinya AHY sadar betul bahwa apa yang diposting tersebut akan mendapat respons dari medsos baik positif maupun negatif.  Jadi apa yang dipublikasikan, hal tersebut halal untuk dikomentari. Seperti halnya yang dilakukan oleh Denny Siregar, dan bukan hanya Denny Siregar saja yang mengkomentarinya,” katanya.

Menurutnya, anak-anak tidak pernah salah, yang salah adalah pendapatnya. “Anak boleh salah berpendapat, anak boleh mengatakan sesuatu yamg belum dia pahami, karena itulah masa proses belajar menjadi dewasa,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan anak seorang ketua partai, seperti Almira, tidak salah mengatakan lockdown, walaupun pasti dia tidak memahami secara sosial politik apa itu lockdown.

“Maka menjadi sangat konyol jika orang tua tidak mengajari dan mengontrol anak, mendidik akan arti sebuah kata, kalimat, dan pernyataan, malah menyebarkan pernyataan anaknya melalui media sosial.,” ucapnya.

Ia mengatakan justru patut diduga ada narasi lain di balik pidato anak AHY tersebut, dan untuk apa dipublikasikan.

“Dan narasi dalam pidato Almira tersebut senada dengan apa yang sebelumnya dinarasikan oleh SBY dan AHY.  Jadi menurut saya sangat wajar sekali medsos ataupun Denny Siregar menanggapi pidato tersebut adalah satu rangkaian dengan pernyataan SBY dan AHY.  Jadi LBH Bara JP sangat menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan AHY dengan mengekploitasi anak di bawah umur demi kepentingan politiknya,” ucapnya.

Ia mengatakan harusnya AHY tidak upload tugas anaknya di media sosial, minimal selektif jika harus upload.

“Jadi tak ada yang salah dengan apa yang ditulis Denny, dia hanya mempersoalkan kata lockdown karena secara tersirat jelas alurnya, sebelum Almira menulis itu, SBY dan AHY juga pernah meminta lockdown, juga beberapa kepala daerah kader Demokrat. Jadi jelas arahnya, kan?” ujar Dina.

Seperti diketahui, perselisihan antara elite Demokrat dengan pegiat media sosial Denny Siregar terus berlanjut. Masalah yang dipicu oleh cuitan Denny soal anak AHY, siap diadu di jalur hukum. Mereka merasa Denny Siregar telah mem-bully anak AHY, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sementara itu, Denny merespons para elite demokrat itu santai saja. Menurutnya, ia tak sedang melakukan cyberbullying. Ia mempersilakan jika Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum.

“Di situ saya tidak sedang mem-bully seorang anak. Meskipun saya juga heran, kok bisa ya anak usia 11 tahun paham tentang konsep lockdown,” kata Denny.

Ia mengatakan sejak awal Demokrat adalah partai yang mendukung lockdown, pada saat Jokowi sedang mencari cara bagaimana agar masalah wabah tidak mengganggu perekonomian negara. “Dan itu disampaikan langsung oleh Agus Harimurti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru,” kata Denny dalam statusnya di Facebook.

“Bahkan sebelumnya, SBY yang mantan presiden dan pendiri Partai Demokrat, sudah sibuk dengan narasai supaya Indonesia lockdown mengikuti jejak banyak negara yang sudah melakukan hal yang sama seperti Singapura dan India,” katanya.

Meski akhirnya suara SBY pun berusaha lebih lembut, dengan mendukung kebijakan Jokowi tidak melakukan lockdown di negeri ini. Biasalah SBY, dia bisa saja main di dua kaki. Tapi sikap Partai Demokrat masih jelas tetap menyuarakan lockdown.

Ia lalu mencontohkan pada waktu awal heboh virus di Indonesia, Wali Kota Tegal memberlakukan lockdown kota sepihak tanpa berkoordinasi dengan pusat. Demikian juga dengan Wali Kota Malang dan seruan awal Gubernur Papua. Kata Denny seua kepala daerah ini adalah kader Demokrat.

“Awalnya sibuk menyuarakan lockdown meski akhirnya belakangan hari diralat,” katanya.

Denny mengatakan akhirnya bisa disimpulkan, narasi lockdown itu tidak bekerja secara acak, tetapi dibangun lewat kendaraan partai dan dieksekusi oleh pemerintah daerah yang berada dalam satu kendaraan.

“Dan untuk menaikkan suara, Demokrat butuh momentum supaya orang melirik kembali kepada mereka. Saat wabah inilah, Demokrat memainkan strategi lockdown untuk meraih simpati supaya partainya tidak hilang saat Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

“Berdasarkan gambar besar itulah saya membuat twit,” tulis Denny.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada tanggal 22 Januari 2021.

Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan agar kebijakan PPKM diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) terhadap pelaksanaan PPKM tahap pertama periode 11-25 Januari 2021.

“Diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” disebutkan dalam Inmendagri.

Untuk itu, Tito menginstruksikan kepada seluruh Gubernur se-Jawa dan Bali untuk mengatur PPKM di wilayah masing-masing.

“Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19 dan Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” bunyi instruksi Mendagri pada diktum kesatu.

Selain kepada para Gubernur, instruksi ini juga ditujukan kepada para  Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah, yaitu di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Untuk Banten, yaitu wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Jawa Timur dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Terakhir, Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Selanjutnya, disebutkan dalam diktum kedua instruksi, pemberlakuan pembatasan tersebut terdiri dari:

a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work Form Office sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar/mengajar secara daring/online;

c. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d.melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

– kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

– pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 20.00 WIB;

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Ditegaskan Mendagri pada diktum ketiga, cakupan pengaturan pemberlakuan tersebut meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur/kriteria tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Pada diktum keempat, Mendagri menyebutkan, pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan pertimbangan bahwa seluruh provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari 4 unsur/kriteria yang ditetapkan.

“Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19,” tegas Tito.

Pada diktum kelima disebutkan, selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud, Mendagri juga meminta agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

Di samping itu juga memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk untuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antardaerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan

Pada diktum keenam disebutkan, pengaturan PPKM ini berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 (empat) minggu berturut-turut.

“Untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala,” ujar Tito.

Kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, Mendagri menginstruksikan untuk tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Selain itu, Mendagri juga memberi arahan yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan/Desa, sampai dengan Dusun/RW/RT.

“Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Tito, tertuang dalam diktum kedelapan.

Pada diktum tersebut, juga tertuang instruksi pada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

Serta untuk melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada Mendagri tembusan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 dan pada saat Instruksi Menteri mulai berlaku, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum kesembilan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Walkot Semarang Lagi, Hendrar Prihadi Fokus Selesaikan Pembangunan dan Realisasikan Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi

Jakarta – Pascapenetapan pemenang Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 oleh KPU, DPRD Kota Semarang langsung menggelar Rapat Paripurna untuk mengukuhkan Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) sebagai Wali kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2021-2024.

Adapun ditetapkannya masa jabatan pasangan Hendi-Ita hingga tahun 2024 tersebut, didasari atas mekanisme yang terdapat dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020, hanya akan menjabat selama tiga tahun ke depan, bukan lima tahun. Sebab, pada tahun 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Hendi menuturkan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk melanjutkan lompatan besar pembangunan di Kota Semarang, yang telah dimulainya pada periode pertama jabatannya. Dia tak menampik banyak rencana pembangunan di Kota Semarang yang masih tertunda, karena terjadinya pandemi COVID-19 yang juga melanda Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

“Sebenarnya tahun 2020 itu adalah tahun finalisasi dari sebuah upaya membangun Semarang Hebat, tapi kita tahu karena pandemi COVID-19 banyak anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena digeser untuk penanganan COVID-19,” ungkap Hendi sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

“Untuk itu ke depan kami akan fokus untuk menyelesaikan program pembangunan yang tertunda pada periode pertama sekaligus merealisasikan janji-janji kampanye,” imbuhnya,

Di sisi lain, Hendi tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan besar masyarakat hingga membawanya memenangkan Pilwalkot Semarang 2020 dengan persentase 91,56%, dirinya semakin memantapkan diri untuk membulatkan tekad untuk menyelesaikan program yang tertunda.

“Kami berterima kasih karena warga Kota Semarang dan seluruh elemen partai politik memberikan kepercayaan kepada kami (Hendi-Ita) untuk memimpin pembangunan Kota Semarang hingga tahun 2024,” tutur Hendi.

Selain itu, pihaknya memastikan akan membangun kerja sama dan komunikasi yang baik antarlembaga, demi percepatan pembangunan.

“Kami mengharapkan jalinan komunikasi yang sudah berjalan baik antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda harus kita lanjutkan dan pertahankan demi percepatan pembangunan,” pungkasnya.

“Dan saat ini kami berada dalam perencanaan yang cukup optimis. Fokus kami mulai dari peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pengembangan potensi ekonomi, infrastruktur dan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Pastikan Guru Honorer Bisa Ikuti Seleksi PPPK Sampai 3 Kali

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk para guru honorer merupakan salah satu program terbesar Kemendikbud pada 2021 ini. Nadiem memastikan para guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K sampai 3 kali.

“Tentunya salah satu program terbesar 2021, untuk pertama kalinya semua guru-guru honorer se-Indonesia akan bisa ikut tes seleksi, akan bisa ikut tes seleksi. Dan kami menyiapkan kapasitas dan anggaran kalau guru-guru tersebut lulus tes tersebut,” kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Jumat (22/1/2021).

Nadiem menyebut guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K pada tahun ini, tetap bisa mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Agar para guru honorer bisa lulus seleksi, Kemendikbud memberikan modul-modul pembelajaran.

“Tapi nggak kita tinggalkan begitu saja. Kalau dia gagal lolos tes seleksi itu masih ada kesempatan dua kali lagi untuk mengambil tesnya, di tahun ini maupun di tahun depan,” terang Nadiem.

“Dan tes itu diambil secara elektronik tentunya, di pusat-pusat testing kita dan diberikan modul-modul pembelajaran, sehingga memberikan waktu kepada guru-guru untuk bisa mendalami kompetensi-kompetensi yang harus dia kuasai untuk mendapatkannya,” imbuh dia.

Lebih jauh, Nadiem menyebut tahun ini adalah pertama kalinya guru honorer bisa ikut seleksi P3K. Untuk besaran gaji dan remunerasinya, menurut Nadiem, sama dengan PNS.

“Jadi beda sekali ini sama tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sekarang pertama kalinya, semua guru honorer bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K, dan P3K itu sama dari sisi gaji dan remunerasi dengan PNS ya, sama remunerasi. Tapi harus dengan tes seleksi karena UU kita memandatkan, mewajibkan harus ada tes seleksi,” papar Nadiem.

“Tapi diberikan dukungan agar guru-guru yang benar-benar ingin belajar bisa mempelajari dan bisa mencoba beberapa kali sampai dia lulus, dan itu adalah program kita yang secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya