Connect with us

Bara JP Siap Dampingi Denny Siregar Jika AHY Tempuh Jalur Hukum

Denny Siregar

Jakarta – Ketua Bidang Hukum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Dinalara Butar-Butar, mendukung langkah pegiat media sosial Denny Siregar yang siap berhadapan di jalur hukum dengan Partai Demokrat.

LBH Bara JP, kata Dina, siap mendampingi Denny Siregar jika nantinya persoalan ini berproses sampai ke jalur hukum.

“KIta siap mendampingi bung Denny dan akan menyiapkan beberapa pengacara jika kasus ini berproses ke jalur hukum,” kata Dina.

Menurutnya, persoalan ini bermula dari kata “lockdown” ketika Ketua Umum Demokrat, Agus Yudhoyono atau AHY, mengunggah kegiatan tugas sekolah anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono, yaitu membuat pidato dengan bahasa Inggris. Skenario dari tugas itu adalah pidato itu harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Judul dari tugas Almira adalah ‘Lockdown Speech’.

“Itu bukan cyberbullyng kepada Almira. Denny hanya melihat bahwa faktanya SBY dan AHY pernah mengusulkan lockdown kepada Jokowi dan sekarang melalui tugas sekolah Almira pun mengusulkan hal yang sama,” katanya.

Dina menambahkan meski AHY sudah menjelaskan bahwa tugas sekolah anaknya itu bukan untuk tujuan politik, namun posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anak dari mantan Presiden SBY tak bisa dilepaskan.

Ia menambahkan, lockdown adalah persoalan politik karena menyangkut kebijakan negara. Menurutnya, sejak awal AHY harusnya sadar bahwa masalah lockdown ini rentan jadi persoalan sekalipun itu hanya tugas sekolah anaknya. Apalagi, kata Dina, tugas sekolah tersebut diunggah di media sosial AHY yang tentu dibaca banyak orang dan pasti menimbulkan pro-kontra.

“Jadi yang harus bijak di sini adalah AHY. Sejak awal dia harus mengingatkan anaknya apa itu lockdown dan tidak perlu juga diunggah di media sosial, apalagi di media sosial milik AHY yang followers-nya ratusan ribu orang. Ya, risikonya pasti ada pro kontra,” kata Dina.

Ia mempertanyakan, kalau menurut AHY apa yang dilakukan anaknya hanya tujuan untuk tugas sekolah, untuk apa AHY memposting tugas sekolah tersebut?

“Artinya AHY sadar betul bahwa apa yang diposting tersebut akan mendapat respons dari medsos baik positif maupun negatif.  Jadi apa yang dipublikasikan, hal tersebut halal untuk dikomentari. Seperti halnya yang dilakukan oleh Denny Siregar, dan bukan hanya Denny Siregar saja yang mengkomentarinya,” katanya.

Menurutnya, anak-anak tidak pernah salah, yang salah adalah pendapatnya. “Anak boleh salah berpendapat, anak boleh mengatakan sesuatu yamg belum dia pahami, karena itulah masa proses belajar menjadi dewasa,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan anak seorang ketua partai, seperti Almira, tidak salah mengatakan lockdown, walaupun pasti dia tidak memahami secara sosial politik apa itu lockdown.

“Maka menjadi sangat konyol jika orang tua tidak mengajari dan mengontrol anak, mendidik akan arti sebuah kata, kalimat, dan pernyataan, malah menyebarkan pernyataan anaknya melalui media sosial.,” ucapnya.

Ia mengatakan justru patut diduga ada narasi lain di balik pidato anak AHY tersebut, dan untuk apa dipublikasikan.

“Dan narasi dalam pidato Almira tersebut senada dengan apa yang sebelumnya dinarasikan oleh SBY dan AHY.  Jadi menurut saya sangat wajar sekali medsos ataupun Denny Siregar menanggapi pidato tersebut adalah satu rangkaian dengan pernyataan SBY dan AHY.  Jadi LBH Bara JP sangat menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan AHY dengan mengekploitasi anak di bawah umur demi kepentingan politiknya,” ucapnya.

Ia mengatakan harusnya AHY tidak upload tugas anaknya di media sosial, minimal selektif jika harus upload.

“Jadi tak ada yang salah dengan apa yang ditulis Denny, dia hanya mempersoalkan kata lockdown karena secara tersirat jelas alurnya, sebelum Almira menulis itu, SBY dan AHY juga pernah meminta lockdown, juga beberapa kepala daerah kader Demokrat. Jadi jelas arahnya, kan?” ujar Dina.

Seperti diketahui, perselisihan antara elite Demokrat dengan pegiat media sosial Denny Siregar terus berlanjut. Masalah yang dipicu oleh cuitan Denny soal anak AHY, siap diadu di jalur hukum. Mereka merasa Denny Siregar telah mem-bully anak AHY, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sementara itu, Denny merespons para elite demokrat itu santai saja. Menurutnya, ia tak sedang melakukan cyberbullying. Ia mempersilakan jika Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum.

“Di situ saya tidak sedang mem-bully seorang anak. Meskipun saya juga heran, kok bisa ya anak usia 11 tahun paham tentang konsep lockdown,” kata Denny.

Ia mengatakan sejak awal Demokrat adalah partai yang mendukung lockdown, pada saat Jokowi sedang mencari cara bagaimana agar masalah wabah tidak mengganggu perekonomian negara. “Dan itu disampaikan langsung oleh Agus Harimurti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru,” kata Denny dalam statusnya di Facebook.

“Bahkan sebelumnya, SBY yang mantan presiden dan pendiri Partai Demokrat, sudah sibuk dengan narasai supaya Indonesia lockdown mengikuti jejak banyak negara yang sudah melakukan hal yang sama seperti Singapura dan India,” katanya.

Meski akhirnya suara SBY pun berusaha lebih lembut, dengan mendukung kebijakan Jokowi tidak melakukan lockdown di negeri ini. Biasalah SBY, dia bisa saja main di dua kaki. Tapi sikap Partai Demokrat masih jelas tetap menyuarakan lockdown.

Ia lalu mencontohkan pada waktu awal heboh virus di Indonesia, Wali Kota Tegal memberlakukan lockdown kota sepihak tanpa berkoordinasi dengan pusat. Demikian juga dengan Wali Kota Malang dan seruan awal Gubernur Papua. Kata Denny seua kepala daerah ini adalah kader Demokrat.

“Awalnya sibuk menyuarakan lockdown meski akhirnya belakangan hari diralat,” katanya.

Denny mengatakan akhirnya bisa disimpulkan, narasi lockdown itu tidak bekerja secara acak, tetapi dibangun lewat kendaraan partai dan dieksekusi oleh pemerintah daerah yang berada dalam satu kendaraan.

“Dan untuk menaikkan suara, Demokrat butuh momentum supaya orang melirik kembali kepada mereka. Saat wabah inilah, Demokrat memainkan strategi lockdown untuk meraih simpati supaya partainya tidak hilang saat Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

“Berdasarkan gambar besar itulah saya membuat twit,” tulis Denny.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya