Animo Masyarakat Tinggi, Hingga Akhir September 36,6 Juta Orang Telah Daftar Program Kartu Prakerja
Jakarta – Sebanyak 39 juta orang telah mendaftar program bantuan Kartu Prakerja melalui situs resmi pemerintah. Data ini dihimpun selama pemerintah membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang pertama hingga gelombang kesepuluh yang dilakukan bertahap mulai April hingga akhir September lalu.
“Program ini awalnya tidak disambut, tapi ketika disambut rasanya menjadi sebuah kerepotan yang menggembirakan,” tutur Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P. Purbasari dalam Seminar Kartu Prakerja yang ditayangkan secara virtual, Rabu, 14 Oktober 2020.
Denni mengatakan tingginya animo masyarakat terbukti dari tingkat kunjungan situs Kartu Prakerja. Menurut dia, situs resmi program tersebut pernah diakses sampai 8.000 orang per detik.
Adapun berdasarkan data teranyar per 14 Oktober 2020, dari 39 juta pendaftar, hanya 24 juta orang yang dinyatakan lolos verifikasi tahap pertama. “Tahap pertama ini memverifikasi kelengkapan data akun peserta program Kartu Prakerja,” ujar Denni.
Sedangkan peserta yang lolos pada verifikasi tahap kedua berjumlah 19 juta orang. Verifikasi kedua meliputi pengecekan kartu identitas peserta, seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Setelah itu, peserta kembali disaring melalui tahap ketiga, yakni pengecekan akun e-mail dan data lainnya.
Total peserta yang lolos pada tahap ketiga terekam sebanyak 17 juta orang. Namun, dari keseluruhan peserta tersebut, jumlah pendaftar yang dinyatakan menerima manfaat Kartu Prakerja hanya 5,6 juta orang.
Denni menjelaskan, peserta penerima manfaat Kartu Prakerja akan memperoleh insentif senilai Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 2,4 juta akan diberikan dalam bentuk bantuan tunai ke rekening bank atau dompet digital masing-masing pekerja secara bertahap dalam empat bulan.
Sedangkan Rp 1 juta lainnya digunakan untuk pelatihan daring dan Rp 150 ribu diberikan setelah peserta mengisi tiga kali survei. Sebelum menerima bantuan tunai, peserta harus menyelesaikan pelatihan daringnya.
Dari 5,6 juta peserta yang dinyatakan lulus menerima program Kartu Prakerja, Denni menyebut 5,19 juta di antaranya sudah mendaftarkan pelatihan atau kursus. Kursus ini bisa dipilih melalui tujuh mitra platform digital yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Lewat tujuh platform itu, tersedia 128 lembaga pelatihan yang menyediakan setidaknya 1.218 kursus.
Sementara itu, dari jumlah peserta yang sudah memilih pelatihannya, 4,77 juta orang sudah menyelesaikan kursus dan 4,5 juta di antaranya telah memperoleh insentif tunai. Adapun jumlah peserta yang telah mengisi survei Program Kartu Prakerja sampai saat ini berjumlah 1,2 juta orang.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.