Percobaan Revolusi Arab Tanggal 22 Mei 2019 Harus Dicegah
Pada tanggal 22 Mei 2019 konon kelompok Islam yang gagal mengusung Prabowo Subianto menjadi presiden akan memobilisasi massa melakukan demo besar di Jakarta. Demo ini sebenarnya sudah tidak terkait lagi dengan isu KPU curang. Mereka yang pada dasarnya tidak percaya demokrasi itu, kembali pada tema utama #2019Ganti Presiden dan segera dibentuk negara khilafah.
Mereka yang Terpengaruh Revolusi Arab Semakin Banyak
Eksperimen Revolusi Arab (Arab Spring) yang mereka nilai berhasil rupanya akan dicoba dilaksanakan di Indonesia. Jumlah penganut Islam garis keras yang membengkak dari hari ke hari membuktikan bahwa pemerintah telah khilaf dalam mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Sejak mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagai aliran Islam dibiarkan berkembang tidak terkendali.
Akibatnya ajaran dan kelompok Islam yang membawa virus Revolusi Islam ikut masuk dan menjadi kuat. Berbagai parpol Islam ikut menunggangi mereka, karena kemampuan mereka lakukan gerilya dakwah yang dibackup oleh pendanaan yang entah dari mana asalnya. Pada 2019 kelompok ini menumpukan harapan mereka kepada Prabowo Subianto Subianto (PS) yang telah menjalin kontrak di bawah tangan dalam membuka peluang kehadiran gagasan mereka.
Walaupun Islam garis keras ini adalah anti demokrasi, tetapi mereka adalah penikmat iklim demokrasi utama yang didukung kebijakan Jokowi. Melalui televisi dan media sosial, mereka mengumbar dakwah, bahkan kadang berisi ujaran melawan konstitusi. Pembubaran HTI dan FPI sudah terlambat, karena dengan dibantu parpol Islam, Islam garis keras leluasa membangun jejaring dan menguasai tempat ibadah.
Langkah-langkah Mensuriahkan Indonesia
Tanggal 22 Mei 2019 adalah awal Revolusi Islam akan ditabuh. Seperti biasa mungkin akan ada martir untuk memicu gerakan yang lebih besar. Di Tunisia Revolusi Arab diawali dengan bunuh dirinya penjual buah bernama Mohamed Bouazizi.
Kalau melihat peta jalan (road map) kelompok Islam garis keras ini di Indonesia, apa yang dilakukan mirip dengan Revolusi Islam di Suriah. Pola men-Suriah-kan Indonesia setidaknya tampak dalam beberapa pergerakan berikut;
Pertama, politisasi agama. Indikasi menguatnya penggunaan kedok agama demi kepentingan kekuasaan, sebagaimana pernah dilakukan di Suriah, terlihat dalam banyak hal, di antaranya adalah penggunaan masjid sebagai markas keberangkatan demonstran.
Kedua, menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah. Dilakukan dengan terus-menerus menebar fitnah murahan terhadap pemerintah. Sesekali presiden Suriah Basyar al-Assad dituduh Syiah, sesekali dituduh kafir, dan pembantai Sunni. Dalam kontek Indonesia, presiden Jokowi pernah difitnah apa saja, mulai dari Kristen, Cina, Komunis, anti-Islam, mengkriminalisasi ulama, dan sederet fitnah lainnya. Tidak usah heran dengan fitnah-fitnah tersebut, yang muncul dari kelompok yang merasa paling ‘Islam’, karena bagi mereka barangkali fitnah adalah bagian dari jihad.
Ketiga, pembunuhan karakter ulama. Dalam proses menghadapi krisis, ulama yang benar-benar ulama tidak lepas dari sasaran fitnah mereka ketika berseberangan. Bahkan mereka mencaci-maki ulama sekaliber Syeikh Sa’id Ramadhan al-Buthi, yang pengajiannya bertebaran di berbagai saluran televisi Timur Tengah, kitabnya mengisi rak-rak perpustakaan kampus-kampus dunia Islam, dan fatwa-fatwanya menjadi rujukan.
Hal itu sama dengan yang terjadi di Indonesia, kenapa Buya Syafi’i Ma’arif dianggap liberal, KH. Mustofa Bisri juga dianggap liberal, Prof Quraish Syihab dituduh Syiah, Prof Said Aqil Siraj juga dituduh Syiah, bahkan KH. Ma’ruf Amin atau TGB Zainul Majdi yang pernah dijunjung-junjung oleh mereka, kini harus menanggung hujatan fitnah. Setelah ulama yang sejati yang mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup, mereka bunuh karakternya, maka mereka munculkan ustaz-ustazah picisan yang punya kapasitas entertainer yang hanya mampu berakting layaknya “ulama”.
Keempat, meruntuhkan sistem dan pelaksana sistem negara. Misi utama kelompok garis keras adalah meruntuhkan sistem yang ada, dan menggantinya dengan sistem yang ideal menurut mereka (khilafah).
Kelompok makar di Suriah berusaha meruntuhkan sistem dan pelaksana pemerintahan yang sah. Sebaliknya mereka mengkampanyekan slogan al-sha’b yurid isqat al-nizam (rakyat menghendaki rezim turun) dan irhal ya Basyar (turunlah Presiden Basyar). Slogan dengan fungsi yang sama di-copy paste oleh jaringan mereka di Indonesia, jadilah gerakan dan tagar ‘2019 Ganti Presiden’!
Operator Revolusi Arab di Indonesia Sudah Tersedia
Jadi bukan tidak ada kelompok Islam yang mengimpikan Revolusi Arab terjadi di Indonesia. Dalam pilpres 2019, secara politik, mereka menyangkal ingin membentuk negara khilafah. Tetapi narasi mereka yang terdapat dalam medsos, sama seperti ucapan para kombatan ISIS, misalnya bunuh dan penggal kepala.
Mereka juga mengkonsolidasi jihadis bom bunuh diri untuk ber atraksi pada pengerahan people power tanggal 22 Mei 2019. Sayangnya rencana mereka lebih dahulu digagalkan Polri. Sedangkan para elite yang dituduh lakukan makar, yang tergiur terhadap jaringan Islam radikal dan Revolusi Arab, juga sudah diamankan.
Percobaan Revolusi Arab tanggal 22 Mei 2019, bukanlah isapan jempol. Kelompok Islam garis keras Indonesia sudah melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Suriah dan Filipin. Untuk militan ISIS asal Indonesia yang masih ada di Suriah berjumlah 590 orang.
Mereka yang meninggal sebanyak 103 orang, 86 pulang ke Indonesia, 539 dideportasi sebelum sampai, dan satu orang berhasil dicegah. Sementara untuk anggota militan asal Indonesia yang menuju Filipina sebanyak 57 orang. Saat ini, 5 orang tercatat masih berada di Filipina, 32 orang tewas, enam pulang ke Indonesia, 7 dideportasi oleh imigrasi setempat, dan tujuh digagalkan sebelum berangkat. Mereka inilah yang disebut foreign terrorist fighter.
Bahkan algojo paling sadis dari ISIS juga berasal dari Indonesia. Namanya Abdu Walid yang pernah disiarkan dalam video ISIS. Di akhir rekaman video, Abu Walid berdiri berjejeran bersama Abu Aun asal Malaysia dan Abu Abdurrahman asal Filipina. Di depan mereka duduk bersimpuh tiga tahanan memakai baju oranye, laiknya Steven Sotloff, James Foley, David Haines, Alan Henning, atau Kenji Goto. Dan dengan keji, aksi brutal menyembelih hidup-hidup para sandera pun Abu Walid lakukan. Setelah disembelih, kepala sandera dipotong sampai putus.
Karena itu jika percobaan Revolusi Arab dibiarkan pada tanggal 22 Mei 2019 dan seterusnya, kita akan menghadapi kekejian yang miris. Bangsa Indonesia harus tidak membiarkan percobaan itu berlanjut seperti bagaimana Suriah diluluh-lantakkan. Sekarang atau bangsa ini akan hancur lebur.
S Indro Tjahyono
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
