Mahesa, Si Kerbau Besi dari Klaten
Klaten – “Mau warna apa, Pak? Putih, Merah, atau Kuning?” Kira-kira seperti itulah pertanyaan Sukiyat kepada Presiden Joko Widodo yang mengunjungi bengkelnya, Kiat Motor, di Jalan Solo-Yogya, Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, pekan lalu. Dengan antusias dan bernada harapan tinggi, ia menjelaskan secara rinci mengenai Mahesa, mobil barunya yang memiliki tiga varian.
Untuk pengingat kembali, Sukiyat adalah orang yang sama yang mengembangkan mobil Esemka. Cukup lama tak berkabar, rupanya mekanik berusia 60 tahun asal Klaten ini tetap bekerja dalam sunyi. Sebuah produk anyar bernama Mahesa lahir dalam tiga varian sekaligus.
“Ada 3 jenis. Kendaraan Mahesa double cabin, angkutan barang, dan power take off (PTO) yang disambungkan ke alat pertanian seperti penggilingan padi, dan mesin pompa air,” terang Sukiyat.
Jokowi pun tak menutup kekagumannya. Mahesa yang dalam bahasa Jawa kuno berarti kerbau memang memiliki keunikan tersendiri. Kepada Presiden, Sukiyat menjelaskan bahwa Mahesa merupakan singkatan dari Moda Angkutan Hemat Perdesaan.
Tak asal menyingkat, mobil bermesin Diesel 650 cc dan hanya memiliki satu silinder (rata-rata mobil di pasaran memiliki 4 silinder) memang hanya diperuntukkan untuk di desa, di tengah tegalan sawah, atau perkebunan kecil. Kendaraan ini bisa menempuh jarak 30 kilometer dengan konsumsi bahan bakar solar hanya 1 liter. Sedangkan untuk kecepatan maksimumnya bisa mencapai 55 km per jam.
Nilai tambahnya, selain bisa digunakan alat transportasi layaknya mobil double cabin, Mahesa juga bisa membangkitkan tenaga listrik di tengah sawah yang biasanya gelap gulita. Bahkan, kata Sukiyat, Mahesa juga bisa disulap menjadi mesin penyedot air untuk irigasi sawah, bahkan menyedot banjir di suatu daerah.
Sukiyat mengaku latar belakangnya sebagai petani membuatnya terinspirasi untuk membuat alat transportasi. Karena pendapatan sebagai petani yang tak seberapa, ia ingin terjun langsung membantu para petani untuk menaikkan pendapatannya dengan membuat moda transportasi yang bersahabat.
Meskipun persiapan telah matang dan disusun secara baik, Sukiyat mengaku masih membutuhkan bantuan pemerintah agar mobil ini bisa meluncur di jalanan. Pasalnya, mobil ini belum melalui uji emisi.
“Ini kan pabriknya belum kita buat. Tapi kalau beliau berkenan, nanti ya langsung kita buat. Insya Allah Agustus 2018 sudah bisa kita produksi. Dari tiga jenis tadi, harganya Rp70 juta, Rp60 juta, dan Rp50 juta,” jelas pria yang cuma memegang ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini.
Pelajaran dari Esemka
Anehnya, Sukiyat justru sempat menolak mobilnya disebut mobil Mahesa. Ia mengatakan khawatir “serangan” politik akan marak, persis saat ia memproduksi purwarupa Esemka sekitar lima tahunan lalu.
Pemikirannya, menggunakan nama mobil berarti berpotensi menyaingi produk produk serupa buatan negara lain. Apalagi warga Indonesia memiliki kecintaan tanah air dan nasionalisme yang tinggi.
Namun, menurutnya, secara bisnis, nasionalisme ini bisa jadi ancaman. Yang terancam tentu saja produsen luar negeri yang berpuluh tahun menginjakkan kaki di negeri ini dan mendirikan pabrik pabrik besar di Indonesia.
Walhasil, lihat yang terjadi pada Esemka. Mobil yang pernah digunakan Joko Widodo kala masih menjabat Wali Kota Solo (2005-2012) sebagai kendaraan operasional Wali Kota itu kalah di pasaran. Mobil yang seratus persen buatan Indonesia itu sepi investor yang berminat menanamkan modalnya.
Hingga saat ini, Esemka pun belum diproduksi massal. Data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada 7 Februari 2012 menyatakan Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup.
Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.
Selanjutnya pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor.
Lantas Apa Kata Jokowi?
Apresiasi tinggi pun disampaikan Jokowi terhadap Sukiyat dan “Sukiyat-Sukiyat lainnya” yang tersebar di Indonesia. Ia juga meminta agar mobil produksi dalam negeri dapat kompetitif secara harga dan kualitas di pasar.
“Ini rencananya untuk kendaraan desa. Tadi dihitung-hitung saya tanya harganya berapa sih? Jatuhnya Rp60 juta hingga Rp70 juta. Kalau Rp60-70 juta saya kira banyak yang beli. Tapi sebulan bisa produksi berapa? ‘Feasible‘ atau tidak ‘feasible‘ secara bisnis? Bussines plan-nya seperti apa? Marketingnya ke siapa? Harus sudah rinci, harus sudah jelas,” kata Presiden selepas kunjungannya, seperti dilansir Antara, Senin (18/9).
“Kalau pemerintah terlalu membantu, jadinya nanti tidak bisa kompetitif di pasar. Pemerintah itu tadi mendukung sertifikasi, mendukung uji emisi. Kalau perlu hal-hal yang berkaitan dengan pajak barang mewah karena ini kan produk dalam negeri, mungkin bisa dibantu. Jangan sampai semuanya disuntik dari pemerintah,” kata Jokowi kembali.
Menurut Jokowi, bila pemerintah terlampau membantu, maka ketika bantuan pemerintah dihentikan, produksi mobil juga terancam berhenti. “Enggak boleh seperti itu,” ungkap Presiden.
Terkait mobil Esemka yang juga ikut diproduksi oleh Kiat Motor, Presiden mengatakan bahwa pemerintah sudah cukup membantu. “Di situ tadi, saat kita masih memberikan dukungan, memberikan dukungan uji emisi, dukungan sertifikasi, itu tugas pemerintah. Setelah itu, itu tugasnya PT (perusahaan), tugas industri,” imbuhnya.
Bila rencana bisnisnya menarik, Presiden pun yakin investor akan tertarik dengan mobil Esemka maupun Mahesa. “Ya pasca (produksi) itu, harusnya kan dihitung. Kalau ‘feasible‘ secara bisnis, ya akan banyak orang yang ingin menginvestasikan biaya itu. Tapi ya ditunggulah tanggal mainnya. Baik untuk Mahesa dan nanti Esemka,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
