Connect with us

HUT Ke-1083 Al-Azhar, Wapres Ma’ruf Terima Penghargaan sebagai Tokoh Islam Moderat

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (28/03/2023), menghadiri Peringatan Hari Lahir Ke-1083 Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat. Selain memberikan sambutan, pada kesempatan ini Wapres juga menerima penghargaan dari Al-Azhar sebagai Tokoh Islam Moderat (Wasathiyah).

“Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Syeikhul Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb atas pemberian Piagam Penghargaan kepada saya, yang dinilai telah mengokohkan Islam wasathiyah di Indonesia, serta mendukung risalah Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam global,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus mengembangkan Islam moderat hingga ke tingkat global.

“Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, sekaligus saya harapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk aktif dan kontributif mendukung dan menumbuhkembangkan moderasi beragama baik lingkup regional maupun internasional,” ungkap Wapres.

“Bagi saya pribadi, penghargaan ini luar biasa [karena berasal] dari lembaga yang begitu terhormat, satu lembaga perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional yang luar biasa dan telah melahirkan banyak ulama [serta] cendekiawan di seluruh dunia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Wapres bercerita bahwa pada 2018 lalu, dirinya telah bertemu Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb saat berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, pada awal 2023 ini, ia juga telah bertemu Deputi Syekh Al-Azhar, Muhammad Al-Duwainy, pada forum Muktamar Fikih Peradaban, dalam rangkaian Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya.

“Pertemuan tersebut memiliki makna penting dalam rangka membangun kehidupan moderasi beragama di tingkat gobal, yang tidak ekstrem ke kiri ataupun ke kanan. Harapannya tentu adalah guna mewujudkan kedamaian hubungan umat beragama, baik internal Islam maupun umat Islam dengan non Islam,” paparnya.

Untuk itu, Wapres mengapresiasi Al-Azhar yang dengan semangat keterbukaan telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga dunia, termasuk salah satunya dengan Gereja Katolik di Vatikan.

“Pada 4 Februari 2019, Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb bersama Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus di Abu Dhabi telah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Hari itu kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional,” tuturnya.

Hal tersebut, kata Wapres, telah menjadi perhatian dunia untuk terus mendorong perdamaian antarumat beragama.

“Tak kalah penting, upaya tersebut [juga] merupakan tonggak penting dalam membangun peradaban agama Islam yang rahmatan lil a’lamin,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi hubungan dan kerjasama yang erat antara Indonesia dengan Pemerintah Mesir yang telah berlangsung lama. Menurutnya, atas dukungan Pemerintah Mesir, puluhan ribu pelajar dan mahasiswa asal Indonesia dapat bermukim dan menuntut ilmu di Mesir.

“Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Mesir yang telah memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang jumlahnya juga kian meningkat. Hari ini menurut yang saya dengar ada kurang lebih 12 ribu mahasiswa/pelajar kita di Mesir,” ungkapnya.

Sebagai upaya agar proses studi berjalan lancar, Wapres menekankan, kini Pemerintah Indonesia telah dan akan terus memperbaiki tata kelola pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir guna memastikan hak didik dan hak perlindungannya terpenuhi.

“Dan kami juga menawarkan kepada warga Mesir untuk menuntut ilmu dan budaya sekaligus pertukaran pengetahuan dan teknologi di Indonesia tentu juga terus terbuka. Kami ada Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),” jelasnya.

Ke depan, Wapres berharap, hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mesir dan Al-Azhar akan semakin erat dan dapat menghasilkan kontribusi optimal terhadap pembangunan peradaban Islam dunia.

“Saya ucapkan selamat hari lahir Al Azhar yang ke-1083 dan saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap anggota OIAA, terutama yang di Indonesia tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam menumbuhkembangkan Islam wasathiyah di berbagai belahan dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua OIAA Cabang Indonesia Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) melaporkan, Al-Azhar memberikan penghargaan kepada Wapres sebagai Tokoh Islam Moderat (Wasathiyah) karena sosok Wapres yang telah luar biasa berkontribusi, baik sebagai cendekiawan muslim, ulama terpandang, maupun sebagai Wakil Presiden dalam mengokohkan Islam moderat di Indonesia.

“Baik dalam konteks berbangsa maupun beragama. Sekian panjang kiprah dari Bapak Wapres rupanya juga menjadi sesuatu yang dicermati oleh Al-Azhar, termasuk beliau selalu memberikan dukungan dan support untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni Al-Azhar,” ungkapnya.

Meskipun Wapres bukan merupakan alumni Al-Azhar, tutur TGB, Wapres memiliki sanad keilmuan yang menyambung ke Al-Azhar, yakni dari Kakek Buyutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan murid para Grand Syekh Al-Azhar seperti Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan Syekh Abdullah As-Syarqawi.

“Bapak Wapres sesungguhnya adalah seorang Azhari, keluarga besar dari kami semua,” tegasnya.

Selain itu, sambung TGB, kiprah Wapres selama ini sejalan dengan perhatian besar Grand Syekh dan para pimpinan Al-Azhar terutama dalam memperkokoh budaya damai, memerangi Islamophobia, meruntuhkan pemikiran ekstrem, batasan (dhowabitul) fatwa, serta terus menerus membangun narasi beragama yang kontekstual.

“Ternyata lima hal tersebut sesuai (in line) dengan apa yang sering disuarakan oleh Bapak Wapres Ma’ruf Amin dalam beragam kesempatan,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Mohamed Moguib Sultan menyampaikan, Al-Azhar yang berada di Republik Arab Mesir merupakan salah satu lembaga keagamaan dan pendidikan tertua di dunia yang dibangun lebih dari 1.000 tahun yang lalu.

“Masjid Al-Azhar juga merupakan masjid pertama yang dibangun di Kota Kairo yang kemudian dikenal dengan sebutan Kota Seribu Menara. Al-Azhar dengan masjid dan perguruan tingginya merupakan model moderasi atau Islam wasathiyah,” ujarnya.

Menurut Ashraf, Al-Azhar jauh dari pemikiran keras yang terlalu ekstrem dalam menasfsirkan ajaran agama Islam yang lurus. Al-Azhar, sepanjang sejarahnya, memainkan peran vital dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi antarumat manusia.

“Al-Azhar juga memainkan peran penting dalam pengarusutamaan pemikiran Islam yang moderat di Mesir maupun di dunia. Al-Azhar merupakan institusi keagamaan Islam besar yang memelihara, merawat, mempelajari, dan menyebarkan warisan khazanah keilmuan (turâts) Islam,” urainya.

Lebih lanjut, Ashraf menyebutkan bahwa peran Universitas Al-Azhar tidak hanya terbatas pada penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu pengetahuan umum.

“Saat ini, Al-Azhar dengan cabang-cabangnya memiliki lebih dari 77 fakultas yang terbagi ke dalam tiga kelompok besar keilmuan, [yakni] keilmuan Islam, sains, dan humaniora. Seluruhnya memberikan layanan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa bukan hanya dari Mesir tetapi juga dari berbagai penjuru dunia,” terangnya.

Ashraf juga menjelaskan bahwa hubungan antara Al-Azhar dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Menurutnya, siswa dan mahasiswa asal Indonesia sudah mulai belajar di Al-Azhar sejak beberapa abad yang lalu.

“Ini diketahui dari sebuah ruwaq (serambi) di Masjid Al-Azhar yang bernama Ruwaq Jawa karena banyaknya mahasiswa asal tanah Jawa (Indonesia) yang belajar di sana,” ungkapnya.

Terlebih, sambung Ashraf, di Indonesia Al-Azhar dikenal dengan pemikiran yang mencerahkan. Al-Azhar dianggap sebagai benteng moderasi dan penyebarluasan ajaran agama Islam yang lurus yang menerima pihak lain yang berbeda pemikiran ataupun golongan. Sebagaimana Al-Azhar dikenal mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai isu sosial, termasuk isu hidup berdampingan secara rukun dan damai (koeksistensi) di antara penganut agama yang berbeda.

“Hal ini sangat bersesuaian dengan karakter masyarakat Indonesia yang dikenal bersikap toleran, menghindari kekerasan dan fanatisme, dan berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila dalam hidup berdampingan dengan sikap saling menghormati. Itu terjadi meskipun di Indonesia terdapat banyak perbedaan suku, etnis, bahasa, agama, dan kepercayaan. Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan model kehidupan yang indah bagi dunia,” tutupnya.

Hadir secara daring pada acara ini, Deputi Syekh Al-Azhar Muhammad Al-Duwainy dan Rektor Universitas Al-Azhar sekaligus Wakil Ketua OIAA Usamah Yasin. Hadir pula secara langsung di Istana Wapres para tokoh dan alumni Al-Azhar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal

Oleh

Fakta News
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat kunjungan kerja reses di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024). Foto : DPR RI

Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.

Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal  itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).

Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).

Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.

Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.

Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.

Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.

Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah

Oleh

Fakta News
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024). Foto : DPR RI

Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.

“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).

Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.

Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.

Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.

“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!

Oleh

Fakta News
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi X DPR RI, di Kota Medan Sumatera Utara, Senin (06/05/2024). Foto: DPR RI

Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.

Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.

Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.

Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua  provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.

Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.

Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.

Baca Selengkapnya