HUT Ke-1083 Al-Azhar, Wapres Ma’ruf Terima Penghargaan sebagai Tokoh Islam Moderat
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (28/03/2023), menghadiri Peringatan Hari Lahir Ke-1083 Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat. Selain memberikan sambutan, pada kesempatan ini Wapres juga menerima penghargaan dari Al-Azhar sebagai Tokoh Islam Moderat (Wasathiyah).
“Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Syeikhul Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb atas pemberian Piagam Penghargaan kepada saya, yang dinilai telah mengokohkan Islam wasathiyah di Indonesia, serta mendukung risalah Al-Azhar dalam membangun peradaban Islam global,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus mengembangkan Islam moderat hingga ke tingkat global.
“Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, sekaligus saya harapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk aktif dan kontributif mendukung dan menumbuhkembangkan moderasi beragama baik lingkup regional maupun internasional,” ungkap Wapres.
“Bagi saya pribadi, penghargaan ini luar biasa [karena berasal] dari lembaga yang begitu terhormat, satu lembaga perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional yang luar biasa dan telah melahirkan banyak ulama [serta] cendekiawan di seluruh dunia,” imbuhnya.
Selanjutnya, Wapres bercerita bahwa pada 2018 lalu, dirinya telah bertemu Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb saat berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, pada awal 2023 ini, ia juga telah bertemu Deputi Syekh Al-Azhar, Muhammad Al-Duwainy, pada forum Muktamar Fikih Peradaban, dalam rangkaian Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya.
“Pertemuan tersebut memiliki makna penting dalam rangka membangun kehidupan moderasi beragama di tingkat gobal, yang tidak ekstrem ke kiri ataupun ke kanan. Harapannya tentu adalah guna mewujudkan kedamaian hubungan umat beragama, baik internal Islam maupun umat Islam dengan non Islam,” paparnya.
Untuk itu, Wapres mengapresiasi Al-Azhar yang dengan semangat keterbukaan telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga dunia, termasuk salah satunya dengan Gereja Katolik di Vatikan.
“Pada 4 Februari 2019, Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb bersama Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus di Abu Dhabi telah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Hari itu kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional,” tuturnya.
Hal tersebut, kata Wapres, telah menjadi perhatian dunia untuk terus mendorong perdamaian antarumat beragama.
“Tak kalah penting, upaya tersebut [juga] merupakan tonggak penting dalam membangun peradaban agama Islam yang rahmatan lil a’lamin,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi hubungan dan kerjasama yang erat antara Indonesia dengan Pemerintah Mesir yang telah berlangsung lama. Menurutnya, atas dukungan Pemerintah Mesir, puluhan ribu pelajar dan mahasiswa asal Indonesia dapat bermukim dan menuntut ilmu di Mesir.
“Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Mesir yang telah memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang jumlahnya juga kian meningkat. Hari ini menurut yang saya dengar ada kurang lebih 12 ribu mahasiswa/pelajar kita di Mesir,” ungkapnya.
Sebagai upaya agar proses studi berjalan lancar, Wapres menekankan, kini Pemerintah Indonesia telah dan akan terus memperbaiki tata kelola pengiriman pelajar dan mahasiswa Indonesia ke Mesir guna memastikan hak didik dan hak perlindungannya terpenuhi.
“Dan kami juga menawarkan kepada warga Mesir untuk menuntut ilmu dan budaya sekaligus pertukaran pengetahuan dan teknologi di Indonesia tentu juga terus terbuka. Kami ada Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),” jelasnya.
Ke depan, Wapres berharap, hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mesir dan Al-Azhar akan semakin erat dan dapat menghasilkan kontribusi optimal terhadap pembangunan peradaban Islam dunia.
“Saya ucapkan selamat hari lahir Al Azhar yang ke-1083 dan saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap anggota OIAA, terutama yang di Indonesia tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam menumbuhkembangkan Islam wasathiyah di berbagai belahan dunia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua OIAA Cabang Indonesia Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) melaporkan, Al-Azhar memberikan penghargaan kepada Wapres sebagai Tokoh Islam Moderat (Wasathiyah) karena sosok Wapres yang telah luar biasa berkontribusi, baik sebagai cendekiawan muslim, ulama terpandang, maupun sebagai Wakil Presiden dalam mengokohkan Islam moderat di Indonesia.
“Baik dalam konteks berbangsa maupun beragama. Sekian panjang kiprah dari Bapak Wapres rupanya juga menjadi sesuatu yang dicermati oleh Al-Azhar, termasuk beliau selalu memberikan dukungan dan support untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni Al-Azhar,” ungkapnya.
Meskipun Wapres bukan merupakan alumni Al-Azhar, tutur TGB, Wapres memiliki sanad keilmuan yang menyambung ke Al-Azhar, yakni dari Kakek Buyutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan murid para Grand Syekh Al-Azhar seperti Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan Syekh Abdullah As-Syarqawi.
“Bapak Wapres sesungguhnya adalah seorang Azhari, keluarga besar dari kami semua,” tegasnya.
Selain itu, sambung TGB, kiprah Wapres selama ini sejalan dengan perhatian besar Grand Syekh dan para pimpinan Al-Azhar terutama dalam memperkokoh budaya damai, memerangi Islamophobia, meruntuhkan pemikiran ekstrem, batasan (dhowabitul) fatwa, serta terus menerus membangun narasi beragama yang kontekstual.
“Ternyata lima hal tersebut sesuai (in line) dengan apa yang sering disuarakan oleh Bapak Wapres Ma’ruf Amin dalam beragam kesempatan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Mohamed Moguib Sultan menyampaikan, Al-Azhar yang berada di Republik Arab Mesir merupakan salah satu lembaga keagamaan dan pendidikan tertua di dunia yang dibangun lebih dari 1.000 tahun yang lalu.
“Masjid Al-Azhar juga merupakan masjid pertama yang dibangun di Kota Kairo yang kemudian dikenal dengan sebutan Kota Seribu Menara. Al-Azhar dengan masjid dan perguruan tingginya merupakan model moderasi atau Islam wasathiyah,” ujarnya.
Menurut Ashraf, Al-Azhar jauh dari pemikiran keras yang terlalu ekstrem dalam menasfsirkan ajaran agama Islam yang lurus. Al-Azhar, sepanjang sejarahnya, memainkan peran vital dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi antarumat manusia.
“Al-Azhar juga memainkan peran penting dalam pengarusutamaan pemikiran Islam yang moderat di Mesir maupun di dunia. Al-Azhar merupakan institusi keagamaan Islam besar yang memelihara, merawat, mempelajari, dan menyebarkan warisan khazanah keilmuan (turâts) Islam,” urainya.
Lebih lanjut, Ashraf menyebutkan bahwa peran Universitas Al-Azhar tidak hanya terbatas pada penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu pengetahuan umum.
“Saat ini, Al-Azhar dengan cabang-cabangnya memiliki lebih dari 77 fakultas yang terbagi ke dalam tiga kelompok besar keilmuan, [yakni] keilmuan Islam, sains, dan humaniora. Seluruhnya memberikan layanan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa bukan hanya dari Mesir tetapi juga dari berbagai penjuru dunia,” terangnya.
Ashraf juga menjelaskan bahwa hubungan antara Al-Azhar dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Menurutnya, siswa dan mahasiswa asal Indonesia sudah mulai belajar di Al-Azhar sejak beberapa abad yang lalu.
“Ini diketahui dari sebuah ruwaq (serambi) di Masjid Al-Azhar yang bernama Ruwaq Jawa karena banyaknya mahasiswa asal tanah Jawa (Indonesia) yang belajar di sana,” ungkapnya.
Terlebih, sambung Ashraf, di Indonesia Al-Azhar dikenal dengan pemikiran yang mencerahkan. Al-Azhar dianggap sebagai benteng moderasi dan penyebarluasan ajaran agama Islam yang lurus yang menerima pihak lain yang berbeda pemikiran ataupun golongan. Sebagaimana Al-Azhar dikenal mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai isu sosial, termasuk isu hidup berdampingan secara rukun dan damai (koeksistensi) di antara penganut agama yang berbeda.
“Hal ini sangat bersesuaian dengan karakter masyarakat Indonesia yang dikenal bersikap toleran, menghindari kekerasan dan fanatisme, dan berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila dalam hidup berdampingan dengan sikap saling menghormati. Itu terjadi meskipun di Indonesia terdapat banyak perbedaan suku, etnis, bahasa, agama, dan kepercayaan. Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan model kehidupan yang indah bagi dunia,” tutupnya.
Hadir secara daring pada acara ini, Deputi Syekh Al-Azhar Muhammad Al-Duwainy dan Rektor Universitas Al-Azhar sekaligus Wakil Ketua OIAA Usamah Yasin. Hadir pula secara langsung di Istana Wapres para tokoh dan alumni Al-Azhar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
