PDI Perjuangan Konsisten Dukung Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional tertutup, demi menjaga marwah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia. Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa.
“Proses kaderisasi di internal partai, adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan,” ujar Hasto menjawab awak media di Makassar pada Senin (6/3/2023).
Untuk diketahui, perdebatan sistem pemilu legislatif antara proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto memastikan bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem Proporsional Tertutup karena berbicara kepentingan bangsa dan negara. PDI Perjuangan ingin parpol memastikan setiap partai mempersiapkan benar para anggota legislatif yang punya tugas besar dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.
Kata Hasto, PDI Perjuangan ingin seluruh anggota dewan punya komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik. Dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia, karena itulah kualitas harus dikedepankan dari sekedar popularitas.
“Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau kemana-mana modalnya hanya membawa kamera kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara,” ungkap Hasto menyinggung sistem proporsional terbuka dalam pemilu.
Karena berebut popularitas figur itu, Hasto pun menyontohkan fenomena dimana ketika terjadi bencana, semua datang hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain-lain.
“Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara kita (proporsional tertutup, red) gotong royong,” jelas Hasto.
Karena basisnya yang individu tersebut, Hasto menyatakan, pada akhirnya mendorong nepotisme yang makin marak. Suatu partai, hanya untuk mendapatkan kursi, lalu mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mereka yang populer; tapi melupakan proses kaderisasi di internal partainya. Padahal itulah tugas partai sangat penting bagi masa depan.
“Itulah yang disikapi sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban,” tandas Hasto.
Bagi Hasto, Parpol yang sukanya bajak membajak kader, mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, tentu saja mereka tidak akan setuju dengan proporsional tertutup yang disuarakan PDI Perjuangan.
“Sehingga mari kita kembalikan kepada marwah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan,” lanjutnya.
Sebaliknya, Hasto mengakui proporsional tertutup yang juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis dimana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
“Soal ini ya partai harus bertanggungjawab, kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik,” tandas Hasto.
Wartawan bertanya mengenai PDI Perjuangan menyikapi hakim MK saat memutus gugatan menyangkut sistem pemilu. Politikus kelahiran Yogyakarta itu mengaku pihaknya yakin pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tepat. PDI Perjuangan percaya penuh karena MK dalam mengambil keputusan selalu independen, merdeka, dan tak boleh masuk dalam kepentingan praktis.
Karena itulah, lanjut Hasto, hakim MK harus memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu bedasarkan UUD 1945 adalah partai politik. Bukan orang per orang.
“Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD. Yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif. Sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai,” tuntas Hasto.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
