Ketika Ganjar Sambangi Slamet Rahardjo di Sanggar Teater Populer
Jakarta – Petang hari, mobil yang membawa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memasuki gang kecil di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan, berhenti di sebuah gerbang bangunan berpapan “Sanggar Teater Populer”.
Dengan mengenakan baju adat Jawa dan blangkon di kepala, Ganjar turun dari mobil langsung disambut hangat Slamet Rahardjo, aktor kawakan sekaligus pendiri Yayasan Teater Populer.
Mereka berdua terlihat begitu akrab. Sambil tersenyum dan ngobrol ringan, Ganjar dipersilakan masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan galeri foto. Di sudut ruangan terdapat lemari penuh dengan piala. Slamet Rahardjo menjelaskan kepada Ganjar perihal sejarah dan cerita di tiap benda yang ada di ruangan itu.
Kemudian, mereka bergeser ke ruangan lain, tempat para anggota Teater Populer berlatih. Ada panggung kecil dengan pernak-pernik meja dan kursi serta beberapa lampu menggantung di atap.
Komplek Sanggar Teater Populer berdiri di atas lahan hampir satu hektare itu memang terdiri dari beberapa bangunan. Dan, yang terakhir adalah rumah berarsitektur eropa kuno terbagi beberapa ruangan.
“Sebenarnya beliau (Slamet Rahardjo) itu mau menikahkan putrinya. Dan, kebetulan tanggal 11 (Desember) saya tidak bisa hadir, saya ada banyak tamu. Tadi itu WhatsApp cepet saja, dan beliau berkenan,” ujar Ganjar, Senin (5/12/2022).
Gubernur penggagas Panggung Kahanan itu pun merasa bangga dan terhormat dapat diterima dengan baik.
“Dan saya diajak ke satu tempat yang sangat bersejarah untuk dunia film, akting, yang terkait dengan filmlah, dan tempatnya di sini. Inilah rumah Mas Teguh Karya. Inilah tempat di mana menjadi pabrik para seniman, aktor sutradara, writer, semua ada di sini, dan tadi diberikan cerita-cerita bagaimana mereka berlatih. Sulit ternyata jadi aktor,” ungkapnya.
Bagi Ganjar, Teguh Karya adalah seniman legendaris yang pernah dimiliki Indonesia. Dari buah pemikiran dan kerja kerasnya, mampu mencetak generasi yang luar biasa setelahnya.
“Mas Teguh Karya itu salah satu mentornya beliau (Slamet Rahardjo), dan semua yang beliau ilmunya berikan ke Mas Slamet, Mas Slamet itu juara semuanya. Piala citranya penuh selemari. Saya bangga betul bisa kenal beliau, karena idola saya sejak waktu kecil, dan sekarang bisa bertemu dan bercandaan. Saya merasa terhormat bisa diterima di tempat bersejarah dengan berbagai ceritanya,” lanjut Ganjar.
Sementara itu, Slamet Rahardjo mendoakan Ganjar mampu meraih apa yang telah dicita-citakan.
“Sebetulnya kami telah memimpikan bertahun-tahun bahwa kebudayaan itu bukan kesenian saja. Kebudayaan itu adalah akar dari seluruh reka-reka, rekayasa, rekadaya manusia Indonesia. Kami seniman memotret, mengemasnya dalam sebuah daya cipta seni. Jadi, kita doakan saja, khususnya saya mendoakan pemimpin negeri yang menggaris bawahi kebudayaan, semoga akan mendapat barokah yang luar biasa. Saya mendoakan apa yang beliau (Ganjar Pranowo) inginkan tercapai,” harapnya.
Sebagai informasi, Sanggar Teater Populer didirikan Teguh Karya pada 1968. Awalnya hanya memiliki anggota sekitar 12 orang yang berasal dari Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), mahasiswa, dan para teaterawan independen. Sanggar yang sebelumnya bernama Teater Populer Hotel Indonesia ini bahkan menggelar produksi panggung satu kali sebulan dalam dua tahun.
Dalam proses perjalanannya, Sanggar Teater Populer tidak hanya berkegiatan di panggung, tetapi juga meramaikan perfilman Indonesia. Hasil produksi film yang di sutradarai Teguh Karya, turut membuat nama sanggar teaternya melonjak. Terlebih, Teater Populer semakin menonjol karena berbagai prestasi yang diraih dari film-film karyanya yang juga dimainkan para aktor dari Sanggar Teater Populer.
Aktor-aktor dari Sanggar Teater Populer yang kemudian digandrungi masyarakat Indonesia setelah hadirnya perfilman karya Teguh Karya, adalah Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Niniek L Karim, Erros Djarot, Alex Komang, dan masih banyak lagi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
