Veteran PPK se-Surabaya, Siap Kawal Terus Demokrasi
Jakarta – Penyelenggara Pemilu tahun 2013-2014 yang terdiri dari para personil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 31 Kecamatan se-Surabaya dan Komisioner KPU Surabaya hadir dalam pertemuan yang bertajuk Temu Kangen ex-PPK Surabaya 2013-2014 di D’Jawa Café & Resto di Jalan Jawa 22 Surabaya.
Hadir dalam kesempatan tersebut lima komisioner KPU Surabaya 2014, yakni Eko Waluyo Suwardyono, Edward Dewaruci, Herdiana, Robiyan Arifin, dan Choirul Anam.
Ari Soelistio selaku Ketua Panita menyatakan bahwa dipilihnya tema “Jalin Silaturahmi dan Persaudaraan, Kawal Terus Demokrasi” pada acara kali ini dimaksudkan untuk mengukuhkan eksistensi para mantan penyelenggara pemilu yang tetap bisa berperan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Teman-teman ex-PPK 2013-2014 saat ini banyak tersebar dan berkiprah di berbagai lini, termasuk penyelenggara pemilu seperti Aang Kunaifi (Bawaslu Jatim) dan Usman (Bawaslu Surabaya), legislatif dan berbagai tempat lainnya. Selain ajang silaturahmi dan mempererat persaudaraan, rekan-rekan ex-PPK ini diharapkan menjadi komunitas yang dapat berperan lebih banyak lagi dalam upaya mengawal demokrasi khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Eko Waluyo menyampaikan kesan pesan yang ditulisnya dalam bentuk prosa/puisi. Ia sangat terkesan atas apa yang telah dilalui Bersama dengan para PPK saat itu.
“Kita pernah bersama bergandeng tangan dan memapah perjuangan demokrasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian, komitmen, kejujuran dan tanggung jawab, demi kelangsungan hidup negara bangsa,” tutur Eko.
“Jadikan ia pelita dan tongkat penopang langkah tegap di tali Allah agar mampu berikan manfaat sesama, sebab sebaik-baik manusia itu jika mampu memberi manfaat bagi manusia. Terima kasih saudaraku, atas upaya bersama satukan langkah dan bahasa dalam merangkai komitmen mulia. Namun perjuangan penuh kebersamaan belumlah usai. Tetaplah kukuh kita jaga pelita dan tongkat penopang dengan penuh semangat melanjutkan perjuangan kemanfaatan sesama. Semoga kita tak akan pernah berpisah dari tali Allah, selamanya. Aamiin.SEMANGAT ON FIRE…!!,” pungkas Eko.
Sementara itu, Edward Dewaruci yang sekarang menjabat sebagai Ketua KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi) Jawa Timur sangat mengapresiasi acara Temu Kangen yang dinisiasi para veteran penyelenggara pemilu (PPK), apalagi kalau ditindaklanjuti dengan pembentukan komunitas yang peduli dan berperan dalam pengawalan demokrasi.
“Tekad bersama membangun jaringan silaturahim, persaudaraan – kekerabatan, suatu saat bisa didayagunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama, khususnya dalam mengawal demokrasi. Potensi teman-teman dengan pengalaman, kemampuan yang sudah teruji serta mampu mengatasi permasalahan dengan baik, patut diperhitungkan oleh banyak pihak untuk membangun, mengawal dan mejaga kualitas demokrasi di Surabaya dan Jawa Timur pada khususnya,” tutur pria yang akrab disebut Teted ini.
“Ini ada potensi yang tidak boleh disia-siakan, baik oleh pemkot, pemprov, KPU maupun Bawaslu. Kekuatan, keguyuban, gotong royong, partisipasi kelompok atau mereka yang pernah menjadi penyelenggara ini jangan diabaikan, kalau perlu diajak kerjasama untuk kegiatan yang mendukung pemilu menjadi lebih baik,” harap Teted.
Choirul Anam yang saat ini menjabat Ketua KPU Jawa Timur juga hadir dan menyatakan rasa senang dan bangga bisa hadir dalam acara temu kangen ini. Ia sangat mengingat masa 2013-2014 saat ia menjadi Komisioner KPU Surabayabersama para mereka yang hadir saat ini (PPK) menjalani kebersamaan menyelesaikan tugas di kepemiluan.
“Teman-teman ex-PPK, matur nuwun kembali nyambung seduluran, ngumpul e balung pisah. Pasca ini tindak lanjutnya apa, monggo saya siap bantu. Dari pemilu ke pemilu, tentu banyak perubahan, terutama aturan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Ada sisi plus minusnya, namun harus dipahami sebagai upaya bersama menuju perbaikan system yang ada. . Sekarang lebih banyak menggunakan IT, sehingga tantangannya adalah meningkatakan kemampuan para penyelenggara pemilu untuk bisa mengikuti bimtek dan penggunaan perangkat teknologi informasi. Banyak hal baru dalam pemilu, monggo yang masih berkesempatan turut serta dalam penyelenggaraan pemilu kedepan bisa terus berperan.“ tutur Anam.
Tidak lupa Anam mempersilahkan bagi semua yang hadir apabila akan update maupun diskusi khususnya tentang KPU dan kepemiluan bisa mampir ke Tenggilis (Kantor KPU Jatim) maupun ke Wiyung, tempat ia tinggal.
Radian Jadid, (wakil ketua panitia) menjelaskan bahwa acara Temu Kangen yang berlangsung mulai jam 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB berlangsung meriah dan banyak disi dengan berbagi pengalaman dan nostalgia dari banyak peserta yang hadir.
Empat jam waktu berjalan dirasakan tidaklah cukup untuk meluapkan berbagai kesan dan pesan yang ada. Namun ada satu kesamaan yang bisa diyakini dan dipahami bersama, bahwa jalinan silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini terus terjalan baik dalam grup sosial media maupun pertemuan-pertemuan yang ada akan diupayakan menjadi sebuah komunitas yang diharapkan bisa berperan lebih banyak.
“Dengan berbagai potensi yang ada saat ini, apabila dirangkai dan dikolaborasikan akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang berkontribusi nyata dalam penguatan dan penegakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” ucap Radid.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
