Veteran PPK se-Surabaya, Siap Kawal Terus Demokrasi
Jakarta – Penyelenggara Pemilu tahun 2013-2014 yang terdiri dari para personil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 31 Kecamatan se-Surabaya dan Komisioner KPU Surabaya hadir dalam pertemuan yang bertajuk Temu Kangen ex-PPK Surabaya 2013-2014 di D’Jawa Café & Resto di Jalan Jawa 22 Surabaya.
Hadir dalam kesempatan tersebut lima komisioner KPU Surabaya 2014, yakni Eko Waluyo Suwardyono, Edward Dewaruci, Herdiana, Robiyan Arifin, dan Choirul Anam.
Ari Soelistio selaku Ketua Panita menyatakan bahwa dipilihnya tema “Jalin Silaturahmi dan Persaudaraan, Kawal Terus Demokrasi” pada acara kali ini dimaksudkan untuk mengukuhkan eksistensi para mantan penyelenggara pemilu yang tetap bisa berperan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Teman-teman ex-PPK 2013-2014 saat ini banyak tersebar dan berkiprah di berbagai lini, termasuk penyelenggara pemilu seperti Aang Kunaifi (Bawaslu Jatim) dan Usman (Bawaslu Surabaya), legislatif dan berbagai tempat lainnya. Selain ajang silaturahmi dan mempererat persaudaraan, rekan-rekan ex-PPK ini diharapkan menjadi komunitas yang dapat berperan lebih banyak lagi dalam upaya mengawal demokrasi khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Eko Waluyo menyampaikan kesan pesan yang ditulisnya dalam bentuk prosa/puisi. Ia sangat terkesan atas apa yang telah dilalui Bersama dengan para PPK saat itu.
“Kita pernah bersama bergandeng tangan dan memapah perjuangan demokrasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian, komitmen, kejujuran dan tanggung jawab, demi kelangsungan hidup negara bangsa,” tutur Eko.
“Jadikan ia pelita dan tongkat penopang langkah tegap di tali Allah agar mampu berikan manfaat sesama, sebab sebaik-baik manusia itu jika mampu memberi manfaat bagi manusia. Terima kasih saudaraku, atas upaya bersama satukan langkah dan bahasa dalam merangkai komitmen mulia. Namun perjuangan penuh kebersamaan belumlah usai. Tetaplah kukuh kita jaga pelita dan tongkat penopang dengan penuh semangat melanjutkan perjuangan kemanfaatan sesama. Semoga kita tak akan pernah berpisah dari tali Allah, selamanya. Aamiin.SEMANGAT ON FIRE…!!,” pungkas Eko.
Sementara itu, Edward Dewaruci yang sekarang menjabat sebagai Ketua KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi) Jawa Timur sangat mengapresiasi acara Temu Kangen yang dinisiasi para veteran penyelenggara pemilu (PPK), apalagi kalau ditindaklanjuti dengan pembentukan komunitas yang peduli dan berperan dalam pengawalan demokrasi.
“Tekad bersama membangun jaringan silaturahim, persaudaraan – kekerabatan, suatu saat bisa didayagunakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama, khususnya dalam mengawal demokrasi. Potensi teman-teman dengan pengalaman, kemampuan yang sudah teruji serta mampu mengatasi permasalahan dengan baik, patut diperhitungkan oleh banyak pihak untuk membangun, mengawal dan mejaga kualitas demokrasi di Surabaya dan Jawa Timur pada khususnya,” tutur pria yang akrab disebut Teted ini.
“Ini ada potensi yang tidak boleh disia-siakan, baik oleh pemkot, pemprov, KPU maupun Bawaslu. Kekuatan, keguyuban, gotong royong, partisipasi kelompok atau mereka yang pernah menjadi penyelenggara ini jangan diabaikan, kalau perlu diajak kerjasama untuk kegiatan yang mendukung pemilu menjadi lebih baik,” harap Teted.
Choirul Anam yang saat ini menjabat Ketua KPU Jawa Timur juga hadir dan menyatakan rasa senang dan bangga bisa hadir dalam acara temu kangen ini. Ia sangat mengingat masa 2013-2014 saat ia menjadi Komisioner KPU Surabayabersama para mereka yang hadir saat ini (PPK) menjalani kebersamaan menyelesaikan tugas di kepemiluan.
“Teman-teman ex-PPK, matur nuwun kembali nyambung seduluran, ngumpul e balung pisah. Pasca ini tindak lanjutnya apa, monggo saya siap bantu. Dari pemilu ke pemilu, tentu banyak perubahan, terutama aturan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Ada sisi plus minusnya, namun harus dipahami sebagai upaya bersama menuju perbaikan system yang ada. . Sekarang lebih banyak menggunakan IT, sehingga tantangannya adalah meningkatakan kemampuan para penyelenggara pemilu untuk bisa mengikuti bimtek dan penggunaan perangkat teknologi informasi. Banyak hal baru dalam pemilu, monggo yang masih berkesempatan turut serta dalam penyelenggaraan pemilu kedepan bisa terus berperan.“ tutur Anam.
Tidak lupa Anam mempersilahkan bagi semua yang hadir apabila akan update maupun diskusi khususnya tentang KPU dan kepemiluan bisa mampir ke Tenggilis (Kantor KPU Jatim) maupun ke Wiyung, tempat ia tinggal.
Radian Jadid, (wakil ketua panitia) menjelaskan bahwa acara Temu Kangen yang berlangsung mulai jam 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB berlangsung meriah dan banyak disi dengan berbagi pengalaman dan nostalgia dari banyak peserta yang hadir.
Empat jam waktu berjalan dirasakan tidaklah cukup untuk meluapkan berbagai kesan dan pesan yang ada. Namun ada satu kesamaan yang bisa diyakini dan dipahami bersama, bahwa jalinan silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini terus terjalan baik dalam grup sosial media maupun pertemuan-pertemuan yang ada akan diupayakan menjadi sebuah komunitas yang diharapkan bisa berperan lebih banyak.
“Dengan berbagai potensi yang ada saat ini, apabila dirangkai dan dikolaborasikan akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang berkontribusi nyata dalam penguatan dan penegakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” ucap Radid.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
