Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Ia pun merasa bangga atas prestasi para atlet Indonesia.
“Selamat atas keberhasilan tim Indonesia yang keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga dapat mengharumkan nama bangsa,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Senin (8/8/2022). Secara khusus, ia memberi apresiasi untuk para atlet Para Games Indonesia.
Menurut Puan, seluruh atlet yang mengikuti perhelatan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas masih tetap bisa berprestasi. “Terima kasih kepada para pahlawan olahraga yang telah kembali membawa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games. Termasuk juga bagi pelatih, official, dan volunteer yang membantu atlet disabilitas berjuang demi nama baik Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya multievent olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara itu. Apresiasi juga diberikan kepada ‘Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee’ (INASPOC) selalu pelaksana, TNI/Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan seluruh instansi maupun pihak yang membantu penyelenggaraan event ini.
“Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa negara memfasilitasi kegiatan olahraga dan prestasi bagi penyandang disabilitas,” sebut Puan.
Untuk diketahui, perolehan medali emas Indonesia di Asean Para Games 2022 menjadi pencapaian terbesar sepanjang keikutsertaan Tim Garuda sejak tahun 2001. Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.
DPR berharap prestasi Indonesia dapat terus meningkat pada penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2023 di Kamboja. Oleh karenanya, Puan mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sepenuhnya pembinaan atlet penyandang disabilitas selama 1 tahun ke depan.
“Pembinaan atlet penyandang disabilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi demi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi-fungsi kedewanan,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dengan dukungan yang maksimal kepada tim Para Games, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan gelar juara di mana tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games setelah 2014 di Naypyidaw, Myanmar, dan 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Puan menyoroti Indonesia yang juga memiliki rapor bagus di sejumlah cabang olahraga di ajang ASEAN Para Games.
Di sisi lain, Puan mengingatkan Pemerintah untuk menjamin hak para atlet penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mulai dari hak pembinaan, pengembangan, serta kesejahteraan olahragawan penyandang disabilitas.
“Artinya, negara harus dapat menjamin anggaran, program, serta fasilitas yang lebih baik. Para atlet penyandang disabilitas harus mendapat hak yang sama dengan atlet lainnya ketika mereka telah bekerja keras untuk bisa berprestasi, termasuk dalam pemberian bonus,” jelas Puan.
Ia pun menilai pembibitan atlet-atlet penyandang disabilitas lewat kejuaraan di tingkat daerah perlu terus dilakukan. Menurut Puan, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyeleksi atlet penyandang disabilitas di tingkat nasional.
Puan optimistis ada banyak putra-putri bangsa yang berpotensi dan memiliki semangat juang untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, sekalipun tidak memiliki kesempurnaan fisik. Negara ditegaskan harus mampu memfasilitasi mereka.
Tak hanya itu, kesejahteraan para atlet juga perlu diperhatikan bahkan di saat para penyandang disabilitas tak lagi bergelut di bidang olahraga karena faktor usia. Puan menyebut, sudah selayaknya mantan atlet disabilitas mendapat jaminan hidup sejahtera hingga saat tua nanti. “DPR berharap sektor olahraga mampu memberdayakan potensi para penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
