Kadinkes: Semua RS Darurat Lapangan di Jatim Ditutup, Penanganan Covid-19 di Faskes yang Sudah Ada
Jakarta – Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/399/KPTS/012/2022 tentang Penutupan Rumah Sakit Darurat Lapangan Joglo Dungus Madiun, No. 188/400/KPTS/012/2022 tentang Penutupan Rumah Sakit Darurat Lapangan Ijen Boulevard Malang, dan No. 188/401/KPTS/012/2022 tentang Penutupan Rumah Sakit Darurat Lapangan Bangkalan/Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dilaksanakan Sosialisasi Penutupan RSDL oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur pada Kamis, 30 Juni 2022 di Hotel Aria Centra, Surabaya.
Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdan V / Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkomar 2 , Kajati Jatim, Inspektorat Jatim, Bappeda Jatim, BPKAD Jatim, Dinkes Jatim, Biro Hukum Jatim, Perwakilan BPK Jatim, BPKP Jatim, Direktur RSUD Dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar dan RSU Dugus, Kepala RSDL Joglo Dungus, RSDL Ijen Boulevard dan RSDL Bangkalan, relawan nakes dan non nakes tiga RSDL serta stake holder terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Drs. Sriyono, M.M., M.Si. (Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim) menyampaikan bahwa covid di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur sudah reda. Yang tersisa (penderita covid-19) dirawat di rumah sakit umum. Pemerintah juga perlu melakukan efisiensi anggaran. Untuk itu selaku ketua panitia kegiatan ia menjelaskan bahwa acara Sosialisasi Penutupan RSDL dimaksudkan agar masyarakat dan semua kalangan mengetahui bahwa operasional RSDL telah selesai dan secara resmi semua rumah sakit darurat lapangan resmi ditutup.
Drs. Budi Santosa, Kepala Pelaksana BPBD Jatim atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jatim menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak (Pemerintah, TNI, Polri, komunitas, relawan nakes dan non-nakes) yang telah bahu membahu bekerjasama mengatasi pandemi covid-19 khususnya di Jawa Timur.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pada para dokter, relawan nakes dan non nakes yang telah berjuang keras menangani, merawat cepat, tanggap dan tepat. Dengan kerjasama lintas sektor, bidang, dan instansi, serta menembus sekat birokrasi, dalam satu komando menjadi energi bagi kita semua mengatasi covid-19. Ia juga menyampaikan pesan dari Ibu Gubernur, semoga kondisi yang landai sekarang ini bisa segera tuntas.
“Hampir dua tahun kita bersama-sama, tentunya ada dinamika, termasuk adanya gesekan, kesalah pahaman antar rekan, institusi, dsb. Untuk itu atas nama BPBD dan pribadi saya mohon maaf,dan kesediaan hati untuk menerima. Mari kita ambil hikmah dan pelajaran bersama,” tutur Budi Santosa.
Acara dilanjutkan presentasi porgres report RSDL mulai dari pembangunan hingga penutupan. Yang pertama oleh dr. Hendri Harianto, M.Kes selaku Kepala RSDL Joglo Dungus, Madiun.
Ia menjelaskan, menempati 9 hektar, bangunan lama colonial pada tanggal 3 Februari 2021 diresmikan Bu Gubernur. Dengan personil 97 relawan nakes dan non nakes atau total 147 termasuk CS dan security, RSDL Joglo Dungus berhasil menangano 1477 pasien covid-19 terdiri dari 731 laki-laki dan 746 perempuan. Dari jumlah tersebut, 24 dirujuk, 26 melanjutkan isoman, dan 1 meninggal, sedangkan sisanya sembuh.
Selanjutnya dr. Heri Sutanto, Sp.PD. selaku Kepala RSDL Ijen Boulevard, Malang menjelaskan sejarah perjalanan RSDL IB. Belajar dari RS Lapangan Indrapura, ia dan kawan-kawaan tim relawan memugar asrama kebidanan jadi rumah sakit. Sempat mendapatkan penolakan karena dekat dengan kawasan hunian, dibantu Camat, Polkesma, akhirnya masyarakat bisa menerima dengan legowo.
Awal pendirian melakukan rekruitmen dokter melalui IDI, Perawat melalui PPNI. Masa awal melatih nakes, tidak mudah karena penyakit baru.15 Desember 2020 dilakukan pembukaan oleh Gubernur Jatim. Dimulai dengan kapasitas 307 bed, lalu ditingkatkan jadi 320, serta saat omicron menjadi 340 bed dengan memanfaatkan 55 kamar, ruang makan, kelas, dan selasar menjadi bangsal. 340 bed memang tidak ideal, tapi masih nyaman. Selain kuratif, RSDL IB juga melakukan tindakan prefentif, nakes bantu sentra vaksin di Poskesma.
“Kami berusaha meningkatkan kapabilitas dari kuratif jadi prefentif. Di RSDL IB terjalin ikatan kekeluargaan, dengan berkegiatan bersama. Puasa, bagi takjil, dsb. Sempat terkendala air bersih, dapat diatasidengan inisiasi sumur bor. Petugasnyapun menggunakan APD saat bikin sumur. Dan dalam masa sulit, 30 pesen nakes terpapar. Kami juga memberikan layanan konsultasi kejiwaan karena 5-10 pasien mengalami perburukan salah satunya disebabakan karena stress,” papar dr. Heri.
Pamungkas, Dr. Erwin Astha Triyono, dr., Sp.PD., KPTI., FINASIM, selaku Kepala RSDL Bangkalan / Rumah Isolasi OTG Pemprov Jatim sekalaigus selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sakit menyampaikan pesan dan kesannya selama mengawaki RSDL Bangkalan dan juga sebelumnya selaku konsultan di RSL Indrapura.
“Kita mengawali dengan baik, maka mengakhirinya dengan baik pula. Penutupan RS Darurat lapangan ini tidak mengakhiri silaturrahmi kita, bahkan mungkin kita bisa dipertemukan Kembali mengingat dinamika penyakit yang ada dewasa ini. Terima kasih kepada semua pihak, isu kolaborasi, sinergi dan koordinasi menjadi penting dan utama. Kalau ndak ada, susah. Terima kasih forkompinda, serta kombinasi TNI-Polri-Sipil, kontribusinya luar biasa,” ucap dr. Erwin.
“Pada Relawan Non-medis, yang dipimpin Pak Jadid, luar biasa. Saat awal saya membayangkan ini seperti HIV/AIDS. Masalah medis dan masalah sosial. Kombinasi penangan medis-sosial menjadi isu terbaik. Dengan peran relawan pendamping penanganan medis dapat focus dan tidak terpontal-pontal, sementara hal non medis bisa tertangani dengan baik. Nutrisi juga berkonribusi dalam proses penyembuhan pasien. Disiplin, support jangan sampai pasien kekurangan nutrisi. Terima kasih pada semua yang terlibat di Rumah Sakit Daruat Lapangan, karena telah berkontribusi bagi masyarakat Jatim mengatasi Pandemi Covid-19,” lanjut dr. Erwin.
dr. Erwin menambahkan, saat ini sudah melandai. Prokes dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tetap menjadi isu utama.
“Bagaimana kalau covid-19 naik lagi. Kita akan mengoptimalkan isolasi mandiri. Telemedicine menjadi salah satu pilihan. Isoter yang disiapkan di masing-masing kota, seperti Kota Surabaya dengan lapangan tembaknya, menjadi alternatif pilihan. Isu efisiensi masih tetap. Teima kasih sudah learning by doing, semua belajar banyak. Semoga memberikan manfaat bagi kita, keluarga, dan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Dr. Erwin.
Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An. KIC.KAP selaku Satgas covid-19 Jawa Timur yang juga Dirut RS Syaiful Anwar Malang juga mengapresiasi semua stakeholder penanganan covid-19.
“Terima kasih atas kebersamaan yang sudah dilakukan semua pihak. Forkompinda telah bekerja masimal dalam penanganan covid-19. Saya masih ingat saat awal Pandemi Covid-19. Saat kunjungan ke Arosbaya, Madura, masyarakat sembunyi semua. Ini menjadi tantangan. Juga saat penanganan kasus di Pondok Temboro, Magetan, yang penularannya diduga berasal dari Malaysia. Saat itu sampai melibatkan wakil Dubes Malaysia, dan bisa teratasi,” tutur dr. Kohar.
“Bagaimana kita berkoordinasi kita lakukan, sehingga ada solusi. Kalau ada lonjakan/peningkatan covid bagaimana? Saat RSDL Ijen Boulevard ditutup, omikron masuk, direaktivasi, langsung jalan. Jadi kalaupun naik (mudah-mudahan tidak terjadi), teman-teman siap digerakkan sewaktu-waktu. Dedikasi semua relawan tidak perlu diragukan. Tinggal BPBD menyiapkan saran dan prasearan serta tempatnya. Pengabdian di RSDL selama ini, mudah-mudahan menjadi amal baik kita semua dan menjadi catatan pahala yg menguatkan semangat kita untuk terus berbakti dan mengabdi,” sambung Dr. Kohar.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian SK Gubernur tentang penutupan RSDL yang diwakili oleh Kalaksa BPBD, diberikan kepada Kepala RSDL Ijen Boulevard Malang, Kepala RSDL Joglo Dungus Madiun dan Kepala RSDL Bangkalan serta Piagam Penghargaan kepada PT. Samator atas kontribusinya dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Juga diteruskan dengan penyampaian Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Timur kepada seluruh relawan nakes, baik dokter, perawat, analis medis, apoteker, serta relawan non-nakes, baik relawan pendamping, admin, driver, CS, hingga security yang telah mengabdi selama RSDL beroperasi.
Radian Jadid, Ketua Relawan Pendamping PPKPC-RSDL Bangkalan didampingi As’ad Baidowi (relawan pendamping) menyatakan rasa terima kasih atas penghargaaan yang telah diberikan Gubernur Jatim. Ia mengatakan semua adalah buah dari sinergi dan kerja bersama seluruh pihak yang tiada lelah bahu membahu mengatasi Pandemi Covid-19.
Menurutnya, walaupun bukan menjadi tujuan, penghargaan ini menjadikan pelecut dan penguat serta motivasi bagi semua relawan yang dipimpinnya untuk terus mengabdikan diri dengan tulus ikhlas dalam tugas-tugas kemanusiaan berikutnya.
Jadid yang menerjunkan anggotanya sebagai relawan pendamping di RSL Indrapura selama 22 bulan dan RSDL Bangkalan selama 1 tahun masih terus melanjutkan misinya melalui Relawan Pendamping Kesehatan Masyarakat (RPKM). Cal Center relawan pendamping yang telah beredar luas di 088222303033 terus diaktifkan untuk bisa menjadi sarana komunikasi dan konsultasi ke relawan yang dipimpinnya.
“Penutupan RSDL serta selesainya tugas relawan pendamping di RSDL tersebut bukanlah akhir dari pengabdian. Kami akan terus bergerak melakukan edukasi, pemberdayaan dan kegiatan lainnya guna membantu meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat dalam bidang kesehatan melalui RPKM serta tugas-tugas kemanusiaan di berbagai tempat dan aktifitas lainnya,” pungkas Jadid.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
