Megawati Menerima Gelar Profesor Kehormatan dari Seoul Institute of The Arts Korsel
Seoul – Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri menerima gelar Profesor kehormatan dari lembaga pendidikan seni Korea Selatan, Seoul Institute of The Arts (SIA) pada Rabu (11/5/2022) di Seoul, Korea Selatan. Gelar itu dianugerahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu karena dianggap sebagai sosok yang berjuang dalam perjuangan perdamaian di Semenanjung Korea dan perhatiannya terhadap demokrasi, lingkungan dan kebudayaan.
Dalam acara itu Megawati didampingi oleh oleh Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri. Selain itu, tampak Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.
Dalam sambutannya, President Seoul Intitute of the Arts (SIA), Nam-Sik Lee mengatakan Megawati Soekarnoputri telah berpengalaman sebagai pemimpin politik dan Presiden Republik Indonesia ke-5. Pada saat bersamaan, Megawati juga aktif mempromosikan seni-budaya, ekonomi kreatif, memperjuangkan kedamaian dan demokrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Megawati juga memimpin riset dan inovasi, serta menjadi role model generasi masa depan.
“Ibu Megawati, kami sangat terhormat untuk menjadikan Anda masuk dalam jajaran profesor kehormatan Seoul Intitute of the Arts (SIA). Kami ingin mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk berkolaborasi secara baik dengan kebudayaan Indonesia. Mari kita ciptakan jalan baru bagi Asia untuk mengapus sekat-sekat,” ujar Lee dikutip dari siaran langsung di Youtube PDI Perjuangan, Rabu, 11 Mei 2022.
Dalam surat keputusan Dewan Akademik SIA, Megawati Soekarnoputri dianugerahkan penghargaan sebagai Ketua Guru Besar Kehormatan atas pengakuan dan karya-karya luar biasa di bidang politik dan sosial pada kebijakan ilmu seni-budaya dan ekonomi kreatif.
Dalam sambutannya Megawati mengucapkan terima kasih atas penganugerahan ini. Megawati menyebut penganugerahan ini tidak hanya berarti bagi dirinya saja, akan tetapi, juga bagi keluarga besar Bung Karno, ayah Megawati yang juga proklamator dan bapak bangsa Indonesia.
“Dan bagi seluruh jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya pimpin,” kata Megawati sambil terlihat terisak saat membacakan sambutan.
Megawati mengucapkan terima kasih kepada President Seoul Institute of the Arts Nam-Sik Lee, terutama setelah mengetahui kalau dirinya bukan hanya orang Indonesia pertama yang menerima penghormatan ini, namun sebagai orang Asia pertama.
“Sungguh ini merupakan tanggung jawab yang penuh penghormatan yang sangat besar,” kata Megawati.
Terlebih, kata Megawati, atas pertimbangan bahwa dirinya dinilai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perdamaian dunia. Lalu dalam bangun demokrasi, lingkungan, dan kebudayaan.
Untuk diketahui SIA Korsel sendiri telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Tanah Air seperti ITB Bandung, ISI Jakarta dan Yogkyakarta, Universitas Seni Denpasar.
SIA Korsel juga menjadi tempat pertukaran seni dan ekonomi kreatif antar kedua negara dengan mengundang banyak pelaku industri kreatif serta seniman dari Indonesia untuk berkunjung dan menimba ilmu di institut tersebut.
Anugerah profesor kehormatan SIA Korsel menambah deretan gelar kehormatan yang diterima Megawati selama ini. Tercatat, Ketua Umum PDI Perjuangan itu mendapat gelar doktor kehormatan dari Waseda University of Tokyo pada 29 September 2001, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) pada 22 April 2003, Korea Maritime and Ocean University pada 19 Oktober 2015.
Kemudian, Universitas Padjadjaran pada 25 Oktober 2016, Universitas Negeri Padang (UNP) pada 27 September 2017, serta Mokpo National University pada 16 November 2017. Selanjutnya, gelar doktor kehormatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 8 Maret 2018, Fujian Normal University (FNU) pada 5 November 2018, serta Soka University Japan pada 8 Januari 2020.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
