Agrowisata Nanas Jambi Patut Dikembangkan
Jakarta – Agrowisata nanas merupakan destinasi wisata berbasis pertanian tanaman buah nanas terhampar luas sekitar kurang lebih 900 hektare. Salah satu lokasi Komoditi Hortikultura yang juga sebagai tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat Kota Jambi atau sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan patut dikembangkan. Pasalnya nanas yang berada di Desa Tangkit Baru dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi, dan menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.
“Agrowisata nanas yang berbasis sumber daya alam potensial ini patut dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022).
Pada kesempatan itu, perwakilan petani nanas turut menyampaikan sejumlah keluhan di antaranya infrastruktur jalan yang kurang baik, harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, serta tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis). Menanggapi keluhan petani tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik usulan terkait adanya terminal buah untuk menghindari perbedaan harga antar petani dalam hal pemasaran. Namun ia memandang masyarakat setempat harus juga memastikan siapa yang nanti akan mengelola terminal tersebut.
“Secara prinsip permintaan terkait terminal buah itu tidak ada masalah, hanya saja yang menjadi catatan kita mohon dikuarkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab mengelola, siapa yang akan merawat sehingga nantinya dengan dibangunnya terminal buah itu akan menambah produktifitas, sirkulaai, serta penghasilan, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat para petani khususnya,” ujar politisi PKS tersebut.
Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat yang meminta adanya business plan yang jelas terkait dengan permintaan terminal buah tersebut. “Jangan sampai begitu sudah ada terminal untuk pasar buah nanas, nantinha tidak dirawat. Maka harus jelas business plannya, harus jelas siapa yang mengorganisir, harus jelas apa fungsinya, harus jelas keberlanjutan program ini,” pungkasnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan pda prinsipnya Komisi IV DPR RI mendukung semua program yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk juga produk-produk olahan dari nanas yang ada di Desa Tangkit tersebut. “Dirjen juga sudah setuju tapi untuk harus dipastikan terminal nanti benar-benar dioperasikan dengan baik, jangan kemudian begitu dibangun lalu mangkrak. Dengan adanya terminal nanti kan senagai tempat transis buah masuk kesitu, sehingga tidak ada lagi perang harga antar petani, harganya sudah pasti sesuai dengan kualitas nanasnya,” jelasnya.
Pada pertemuan tersebut Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto ikut menambahkan bahwa pemerintah siap memfasilitasi pembangunan STA dengan syarat lahan yang akan digunakan dan kelembagaannya harus jelas. Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjanjikan untuk segera merealisasikan infrastruktur dan pupuk bersubsidi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
