Agrowisata Nanas Jambi Patut Dikembangkan
Jakarta – Agrowisata nanas merupakan destinasi wisata berbasis pertanian tanaman buah nanas terhampar luas sekitar kurang lebih 900 hektare. Salah satu lokasi Komoditi Hortikultura yang juga sebagai tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat Kota Jambi atau sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan patut dikembangkan. Pasalnya nanas yang berada di Desa Tangkit Baru dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi, dan menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.
“Agrowisata nanas yang berbasis sumber daya alam potensial ini patut dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022).
Pada kesempatan itu, perwakilan petani nanas turut menyampaikan sejumlah keluhan di antaranya infrastruktur jalan yang kurang baik, harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, serta tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis). Menanggapi keluhan petani tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik usulan terkait adanya terminal buah untuk menghindari perbedaan harga antar petani dalam hal pemasaran. Namun ia memandang masyarakat setempat harus juga memastikan siapa yang nanti akan mengelola terminal tersebut.
“Secara prinsip permintaan terkait terminal buah itu tidak ada masalah, hanya saja yang menjadi catatan kita mohon dikuarkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab mengelola, siapa yang akan merawat sehingga nantinya dengan dibangunnya terminal buah itu akan menambah produktifitas, sirkulaai, serta penghasilan, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat para petani khususnya,” ujar politisi PKS tersebut.
Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat yang meminta adanya business plan yang jelas terkait dengan permintaan terminal buah tersebut. “Jangan sampai begitu sudah ada terminal untuk pasar buah nanas, nantinha tidak dirawat. Maka harus jelas business plannya, harus jelas siapa yang mengorganisir, harus jelas apa fungsinya, harus jelas keberlanjutan program ini,” pungkasnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan pda prinsipnya Komisi IV DPR RI mendukung semua program yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk juga produk-produk olahan dari nanas yang ada di Desa Tangkit tersebut. “Dirjen juga sudah setuju tapi untuk harus dipastikan terminal nanti benar-benar dioperasikan dengan baik, jangan kemudian begitu dibangun lalu mangkrak. Dengan adanya terminal nanti kan senagai tempat transis buah masuk kesitu, sehingga tidak ada lagi perang harga antar petani, harganya sudah pasti sesuai dengan kualitas nanasnya,” jelasnya.
Pada pertemuan tersebut Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto ikut menambahkan bahwa pemerintah siap memfasilitasi pembangunan STA dengan syarat lahan yang akan digunakan dan kelembagaannya harus jelas. Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjanjikan untuk segera merealisasikan infrastruktur dan pupuk bersubsidi.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
