Raih Suara Terbanyak, Prof Marwan Resmi Terpilih Jadi Rektor Universitas Syiah Kuala 2022-2026
Banda Aceh – Rapat Senat Universitas Syiah Kuala (USK) yang digelar secara tertutup pada Senin (24/1/2022) memutuskan memilih Prof Dr Ir Marwan sebagai Rektor periode 2022-2026. Berdasarkan hasil pemilihan rektor pada universitas tertua di Aceh itu, Prof Dr Ir Marwan berhasil meraih suara terbanyak, yaitu 118,154 suara.
Pemilihan yang dipimpin Ketua Senat USK, Prof Dr Ir Abubakar MS ini diikuti oleh tiga calon. Selain Prof Dr Ir Marwan, calon lainnya, yaitu Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA meraih 18 suara dan Dr Iskandar A Gani SH MHum kebagian 10 suara.
Marwan dan Mirza sama-sama mantan dekan Fakultas Teknik USK. Tapi saat ini Mirza merupakan rektor di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, sedangkan Marwan menjabat Wakil Rektor I USK. Adapun Iskandar A Gani merupakan Dosen Fakultas Hukum USK dan sebelumnya pernah menjabat Asisten I Sekda Aceh.
Ketua Senat USK Prof Dr Ir Abubakar MS mengatakan, dalam proses pemilihan rektor kali ini, suara Senat USK adalah 65% dan 35% lainnya adalah suara menteri. Seluruh anggota Senat USK yang jumlahnya 95 orang hadir dalam pemilihan ini.
Berhubung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak dapat hadir, suaranya diwakilkan kepada penerima kuasa, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia Ditjen Diktiristek, Dr Muhammad Sofwan Efendi.
Prof Abubakar mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Senat USK yang telah bersedia hadir dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh integritas. Sebagaimana diakui Prof Abubakar, seluruh proses pemilihan rektor USK kali ini berjalan lancar. Endingnya, Prof Marwan yang terpilih untuk memimpin USK selam empat tahun berikutnya.
“Alhamdulillah, seluruh proses pemilihan rektor ini telah berjalan lancar. Hasilnya, Prof Marwan terpilih sebagai Rektor USK selanjutnya,” kata Ketua Senat USK Prof Abubakar dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (25/1/2022).
Rektor USK Prof Samsul Rizal menyampaikan selamat ke Prof Marwan yang terpilih melanjutkan estafet kepemimpinannya. Samsul berpesan Marwan dan dua calon rektor kembali bekerja memajukan USK.
“Saya mengajak seluruh anggota senat serta tiga calon rektor USK untuk kembali mengeratkan semangat kebersamaan untuk kemajuan USK selanjutnya,” ujar Samsul.
Sejak pada masa penyaringan calon rektor USK tanggal 26 November 2021 lalu, perolehan suara Prof Marwan paling tinggi, yakni 79 dari 93 suara sah.
Dalam Rapat Senat Tertutup USK pada November lalu, ada empat bakal calon (balon) yang maju dalam pemilihan rektor USK kali ini. Mereka adalah Dr Ir Iskandar A Gani SH MHum, Prof Dr Ir Marwan, Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA, dan Dr Nasrullah RCL ST MT.
Kemudian, berdasarkan hasil penyaringan calon rektor, dari empat balon tersebut tersisa hanya tiga kandidat saja. Mereka adalah yang berhasil meraih tiga suara terbanyak.
Setelah dilakukan penghitungan suara, ternyata dari 93 suara sah, Prof Marwan mendulang 79 suara, Dr Mirza Irwansyah meraih 13 suara, Iskandar A Gani 1 suara. Sedangkan Nasrullah tidak mendapat satu suara pun.
Menjelang akhir bulan depan, Prof Marwan resmi dilantik menjadi Rektor USK menggantikan Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng yang berakhir masa jabatannya pada 27 Februari 2022. Rektor ke-11 USK Prof Marwan tercatat sebagai rektor ke-11 di Unsyiah/USK.
Pejabat Presiden USK yang pertama adalah Kolonel M Jasin. Pangdam Iskandar Muda itu memimpin USK atas penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno pada 27 April 1959 dan memimpin USK hingga tahun 1963.
Kemudian, Drs Marzuki Nyakman yang saat itu Wakil Gubernur Aceh ditunjuk sebagai Ketua Presidium USK untuk masa bakti 1863-1965. Berikutnya, Prof Dr A Madjid Ibrahim terpilih sebagai Rektor USK dua periode, 1965-1973. Sejak saat itu pula istilah rektor dipakai untuk nama jabatan pemimpin puncak di lingkungan USK.
Setelahnya, Prof Dr Ibrahim Hasan MBA terpilih sebagai Rektor USK juga untuk dua periode, 1973-1983. Rektor kelima USK adalah Prof Dr Abdullah Ali MSc. Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan USK ini juga memimpin selama dua periode, 1983-1991.
Rektor keenam USK adalah Prof Dr Ali Basyah Amin MA yang memimpin hanya satu periode, 1991-1995. Berikutnya, Prof Dr Dayan Dawood MA terpilih sebagai Rektor ketujuh USK untuk dua periode, 1995-2004.
Namun, Dayan hanya memimpin USK hingga 2002 karena Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK ini meninggal ditembak oleh pelaku tak dikenal pada 6 September 2001 di turunan Jembatan Lampriet, Banda Aceh, saat kembali dari Kampus USK Darussalam menuju rumahnya di Jalan Angsa, kawasan Makam Pahlawan Banda Aceh. Sisa jabatan Dayan dilanjutkan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik USK, yakni Prof Dr Ir Abdul Wahab MSc.
Prof Abdi kemudian terpilih sebagai rektor ke-8 dan memimpin USK pada periode 2002-2006. USK kemudian dipimpin oleh Dr Darni M Daud untuk periode 2006-2012. Ia tak sempat menyelesaikan masa tugasnya pada periode kedua.
Darni harus mundur dari jabatan rektor lantaran maju sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada Tahun 2012. Sisa masa Darni dilanjutkan oleh Wakil Rektor I USK saat itu, yakni Prof Dr Ir Samsul Rizal.
Kemudian, Samsul terpilih untuk dua periode 2014-2022. Sejarah kemudian berulang, kini Wakil Rektor I kembali terpilih sebagai Rektor USK. Itulah Prof Dr Marwan yang kini merupakan rektor ke-11 di universitas negeri yang berusia 60 tahun ini.
Selain terakreditasi A, USK saat ini sudah mendapat persetujuan menteri untuk ditingkatkan statusnya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH). Namun, peraturan pemerintah (PP) tentang PTNBH USK tersebut belum terbit.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
