Connect with us
Refleksi Akhir Tahun KAPT

Pesan Dewan Pengarah dalam Refleksi Akhir Tahun KAPT

Dr. Ir. Irnanda Laksanawan M.Sc.Eng (Dewan Penasehat KAPT) bersama Ir. Bambang Sutrisno (Dewan Pengarah KAPT) dalam acara Refleksi Akhir Tahun KAPT, Sabtu (18/12/2021)

Refleksi, hakikatnya adalah melihat ke belakang atau dapat juga diartikan bercermin – melihat diri kita kembali, melihat jalan yang telah kita lalui selama ini. Maksudnya tidak lain adalah untuk memastikan arah yang kita lalui masih benar dan kembali memproyeksikan kearah mana kita akan melangkah.

Selama dua tahun ini, kita bersama telah menghadapi satu tantangan yang berat sebagai bangsa, dimana pandemi Corona virus telah menghantam berbagai sendi kehidupan kita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah yang dipimpin Presiden yang kita sangat cintai – Bapak Jokowi – telah berhasil membawa kapal Indonesia melewati masa pandemi tersebut dan bersiap memasuki era endemi.

Kalau kita menapaki kilas balik sejak awal 2021, kita melihat bahwa di awal tahun, gelombang kedua pandemi telah menyebabkan perekonomian mengalami penurunan, keresahan masyarakat meningkat, anjloknya daya beli, dan suramnya prospek dan harapan akan kehidupan. Pemberlakukan PPKM yang ketat telah menyebabkan banyak orang kehilangan lapangan kerja, kehilangan pendapatan dan sebagainya.

Belum lagi keluarga-keluarga yang terdampak langsung virus corona. Bahkan di pertengahan Tahun 2021 kita menghadapi situasi dimana layanan kesehatan hamper saja lumpuh. Rumah sakit kekurangan tempat tidur, kekurangan ventilator, kekurangan oksigen, dan sebagainya yang telah memicu panik dan keresahan di masyarakat.

Namun usaha keras pemerintah dengan mendorong vaksinasi massal, melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, penggunaan protokol kesehatan, serta upaya-upaya kampanye preventif telah berhasil secara cepat menurunkan tingkat okupansi rumah sakit, menurunkan pasien, meningkatkan kesembuhan, serta menurunnya tingkat kematian akibat covid 19. Keberhasilan tersebut diakui dunia, dan telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Kita selayaknya bersyukur dengan pencapaian ini. Survey yang dilakukan salah satu lembaga survey menunjukkan pada bulan November 2021, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden menunjukkan angka 86,4% yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi sangat tinggi.

Hal ini tidak mengherankan karena beliau telah bekerja keras dalam kondisi pandemic. Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Dalam kondisi dimana pergerakan masyarakat juga terbatas. Namun Bapak presiden tidak mengenal lelah, terus berjuang tanpa libur tanpa istirahat untuk memenangkan pertarungan melawan Covid 19.

Pembangunan juga tidak berhenti karena Pandemi. Pembangunan Proyek-proyek strategis nasional terus dilanjutkan. Sehingga meskipun dalam kondisi sulit, lapangan pekerjaan masih tersedia, daya beli masyarakat masih terjaga, dan ketersediaan kebutuhan rakyat juga tak pernah kurang.

Hal-hal seperti ini masti kita apresiasi dan tunjukkan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, bahwa semua yang kita nikmati hari ini, perekonomian yang mulai bergerak, pemulihan, dan kesempatan kerja yang kembali terbuka, bukanlah diraih dengan begitu saja, tetapi dengan kerja keras pemerintah yang dipimpin Bapak Jokowi.

Dalam refleksi akhir tahun ini, KAPT mengambil thema Persatuan dan Solidaritas Nasional. Mengapa Persatuan dan Solidaritas Nasional ini menjadi concern KAPT? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kita melihat bahwa masalah persatuan dan solidaritas nasional ini menjadi masalah yang crucial di negeri kita.

Kita dihadapkan pada tantangan jaman. Lanskap ideology politik dan ekonomi global saat ini juga penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Setelah revolusi Industri 4.0 dalam 2 tahun ini disrupsi juga semakin dipertegas dengan Pandemi Covid 19. Dalam Kongres Kebangsaan yang dilaksanakan oleh MPR RI tanggal 28 Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan :

“…Untuk bisa memenangkan persaingan global, Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya. Meskipun komitmen terhadap kebebasan individu dijamin oleh konstitusi, namun harus bisa menjadi bangsa Indonesia yang incorporated …”

Pernyataan ini menyiratkan kepada kita semua bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja-kerja lapangan. Sehingga Indonesia bias menjadi Indonesia yang incorporated, bagai sebuah kapal yang berlayar bersama, menghadapi ombak bersama, satu arah satu tujuan kemerdekaan.

Di penghujung Tahun 2021 ini kita bersyukur karena berhasil melewati masa-masa pandemi. Namun di sisi lain kita kedatangan tamu yang selalu hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apakah itu? Tidak lain adalah bencana alam. Setelah erupsi Gunung Semeru yang menewaskan 46 orang dan menyebabkan 10.000 jiwa lebih mengungsi, kita dihadapkan kembali kepada gempa bumi yang efeknya cukup besar bagi rakyat kita di Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Tenggara, dll.

Bencana ini telah menggerakkan kita – bangsa Indonesia- dalam satu thema kemanusiaan yakni solidaritas nasional. Solidaritas nasional ini harus bias kita jadikan soliditas nasional. Solid – Bersatu – Bersama, baik dalam suka maupun duka.

Situasi masa depan semakin sulit kita prediksi. Dalam Bahasa ilmiahnya menjadi VUCA. Volatile, Uncertainty, Complex, dan Ambique.

Volatile artinya mudah berubah. Disrupsi teknologi Indoustri 4.0 telah membuat segala perubahan dapat terjadi sekejab mata. Banyak barang dan jasa yang tersedia di 5 tahun lalu sekarang telah hilang dari pasar diganti dengan yang baru. Dalam situasi demikian, visi masa depan Indonesia mesti jelas sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam Bahasa lain, kita menghendaki Indonesia yang Mandiri, Berkepribadian dan Berdaulat.

Kedua, Masa depan semakin menunjukkan uncertainty atau ketidak pastian. Disinilah saya meminta teman-teman KAPT untuk memperkuat kemampuan menganalisis data – Big Data – sehingga kita tidak tergilas dari bangsa-bangsa lain yang lebih tinggi teknologinya.

Ketiga, Masa depan juga akan semakin complex. Semakin rumit. Saling berjejaring berkelindan satu dengan yang lain sehingga tidak ada lagi yang tidak terhubung. Kompleksitas tersebut hanya bias kita hadapi dengan melakukan kerja-kerja kolaborasi dan memperkuat komunikasi. Sebagai sebuah komunitas yang bertumpu pada originalitas gagasan, KAPT bekerja bersama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya baik sesama jaringan relawan, partai politik, organisasi massa, ataupun kelompok-kelompok kritis lainnya yang memiliki visi dana rah yang sama dalam cita-cita.

Ciri keempat dari situasi yang kita hadapi saat ini adalah ambiguitas (ambique). Sehingga tidak ada satu konsep final atau satu rekayasa sosial yang bersifat eksak. Sebagaimana disampaikan Bung Karno bahwa kita membangun lalu membongkar, kita bangun lagi, dan kita bongkar lagi. Begitulah proses alamiah perubahan sosial dilakukan.

Hari ini KAPT berdiri di tengah-tengah anak bangsa yang cinta pada bangsanya. CInta pada persatuan. Gandrung akan kebersamaan. KAPT akan bergerak dan terus bergerak membangun insiatif-inisiatif baru untuk membangun Republik yang kita cintai. Republik yang mandiri, berkepribadian, dan berdaulat sebagaimana digaungkan Nawacita.

KAPT akan bersama-sama kekuatan bangsa untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan, serta menghargai perbedaan tersebut sebagai rahmat untuk menguatkan – bukan melemahkan- ke-Indonesiaan kita. KAPT selalu berada di garda terdepan untuk menolak segala macam narasi yang mengarah kepada segragasi dan pemikiran-pemikiran sektarian baik berlandaskan agama, suku, ras, dan golongan ataupun ideologi diluar ideologi Pancasila.

KAPT akan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yang diterjemahkan dalam Nawacita untuk diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Terimakasih atas semua dukungannya. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua.

Billahit taufik wal hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb !
Salam sejahtera ! Syalom ! Om Santi santi Om ! Namo Budaya ! Salam kebajikan…

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera

Oleh

Fakta News
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar foto bersama usai acara Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.

“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).

Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.

“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.

Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.

“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.

Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.

“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT

Oleh

Fakta News
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.

Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.

Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.

“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko

Oleh

Fakta News
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat mengikuti agenda 10th MIKTA Speakers Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.

“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong  stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.

“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.

Baca Selengkapnya