Connect with us

PDI Perjuangan Serahkan Bantuan Tali Asih untuk Keluarga Kader yang Meninggal Akibat Covid-19

Jakarta – PDI Perjuangan menyerahkan bantuan tali asih kepada sebanyak 201 keluarga kader yang meninggal akibat terpapar pandemi covid-19. Penyerahan bantuan tali asih itu langsung dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dilaksanakan melalui rapat partai terbatas yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (30/9).

Megawati hadir dari kediaman di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin dari kantor partai di Jalan Diponegoro, bersama Wasekjen Sadarestuwati dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang organisasi Sukur Nababan. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDI Perjuangan M Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani hadir di acara itu secara virtual.

Megawati Soekarnoputri meminta mengatakan agar keluarga penerima tali asih tak melihat nilai bantuan, namun kemurnian hati dari pemberian itu.

“Kalau bisa nanti di setiap DPD juga terus melihat dari keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumah, bagaimana anak-anaknya. Kalau memungkinkan mari kita sharing lagi untuk menyekolahkan mereka, untuk memberikan makanan bergizi,” kata Megawati.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menceritakan tali asih ini diinisiasi pertama kali oleh M. Prananda Prabowo. Awalnya Prananda meminta agar selain melaksanakan perintah untuk membantu rakyat dalam mengatasi dampak pandemi, kader partai sendiri juga diperhatikan. Setiap kader harus dipantau, dimana yang terpapar dan akhirnya meninggal dunia, harus didata.

“Setelah itu, atas arahan Mas Prananda, dibuatlah tali asih ini, yang pelaksanaannya diorganisasikan Ketua DPP bidang organisasi Pak Sukur Nababan,” ujar Hasto.

Awalnya, tali asih yang diberikan nilainya Rp 2,5 juta per keluarga. Namun belakangan, Megawati memberi tambahan dari pribadinya sehingga totalnya Rp 5 juta per keluarga.

“Setelah konsultasi dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati langsung ikut bergotong royong dan setiap keluarga mendapat tali asih Rp 5 juta. Ini bentuk solidaritas, rasa cinta, dimana Ibu ketua umum memberi perhatian besar pada tiap kadernya. Beliau terus mendoakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia segera dibebaskan dari pandemi ini,” kata Hasto.

Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan menambahkan, bahwa kegiatan ini adalah upaya konkrit pihaknya menjaga spirit bergotong royong. Sekaligus agar kader selalu siap sedia bergotong royong bersama rakyat, tanpa gentar, tak takut turun, membantu rakyat mengatasi pandemi covid-19.

“Di dalam upaya perjuangan itu banyak kader PDI Perjuangan terkena covid. Dari catatan yang ada, ada 201 keluarga yang sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Jakarta,” kata Sukur Nababan.

Erniyati Fibriyanti Andi, perwakilan keluarga penerima tali asih, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada partai yang memberi perhatian, khususnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan atas bantuannya kepada keluarga kami,” kata Erniyati.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari, yang ikut mendampingi Erniyati, lalu memberi pernyataan tambahan. Sambil menangis, Sri Untari mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Megawati yang selalu menunjukkan wujud cinta kepada kader-kadernya dimanapun berada.

“Matur nuwun Ibu, banyak anggota kami yang meninggal karena covid, dan Ibu memperhatikan kami, terimakasih atas semuanya,” kata Sri Untari.

Acara itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan pengurus Partai termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakil walikota Semarang Hevearita G. Rahayu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya