ETISKAH, BERMAIN POLITIK DI TENGAH GANASNYA COVID-19
Beberapa negara di dunia sudah tidak mewajibkan warganya gunakan masker, yakni Israel, Bhutan, Amerika Serikat, Selandia Baru, Cina, Hungaria, dan Spanyol. Sebaliknya kasus Covid-19 di Indonesia meningkat 6 sampai 8 kali lipat sejak Desember (2020) dan Januari (2021) ditandai dengan peningkatan kebutuhan oksigen dari 60 ton meningkat menjadi 3.000-4.000 ton perhari. Angka tutup usia kini mencapai angka 1.040 setiap jam dari sebelumnya rata-rata 400 orang.
Dampak Informasi Hoax
Ledakan angka tutup usia terjadi sejak Ramadhan, Lebaran, dan paska Lebaran. Bersamaan dengan itu terjadi pula penyebaran varian baru Covid-19 (Varian Delta) yang datang dari India. Selain itu disebabkan karena mobilitas warga yang tidak terkendali dan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Akibat dari kejadian ini pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dari tanggal 3 – 20 Juli tahun 2021.
Sifat abai dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan ini diduga akibat hoax (berita bohong) yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di samping tidak efektifnya seruan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan daerah terpapar hoax juga terus bertambah. Jika pada tahun 2018 sebelum Pemilu dilaksanakan daerah terpapar hoax berjumlah 92 titik , kini dalam hitungan situs ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax tersebar di seluruh provinsi Indonesia.
Perlu penelitian lebih jauh tentang keterkaitan berbagai penyebaran hoax tersebut dengan peningkatan korban pandemi Covid-19 melalui penghasutan, pembangkangan, penyesatan, dan disinformasi terkait pemahaman dan upaya penanggulangan Covid-19. Hal itu dimulai dari informasi bahwa virus Covid-19 tidak ada dan cuma akal-akalan, jangan laksanakan protokol kesehatan karena mati-hidup adalah takdir Allah, tolak vaksinasi karena ini proses penyuntikan chips untuk mengontrol manusia, vaksinasi rekayasa para mafia obat-obatan, serta pemerintah adalah Dajjal karena melarang sholat berjamaah dan menutup mesjid. Terakhir malah disebarkan berita bahwa “Pemerintah Singapura Bakal Anggap Covid-19 seperti Flu Biasa”.
Kekejaman Hoax tentang Covid-19
Sampai 3 Juli 2021 Kementerian Mekominfo masih menemukan konten hoax yang menyesatkan untuk mengesankan kondisi kalang-kabut akibat kegagalan pemerintah tangani pandemi Covid-19. Misalnya berita Stadion Maguwoharjo dan Mandala Krida akan Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19, Video Mayat Korban Covid-19 Bergerak, dan Nama dan Kontak PMI Jika Membutuhkan Plasma Konvalesean. Kecuali itu ada satu lagi yang ingin masyarakat makin terpuruk di tengah kesulitan ekonomi yakni SMS Klaim Rewards Rp 50.000 Mengatasnamakan Bank Neo Commerce.
Kalau saja benar konten seperti itu yang disebarkan oleh 800.000 situs hoax, kemudian masing-masing memiliki 100-1000 follower yang meneruskan pesan berantai melalui copas, maka berapa orang pembaca yang akan menjadi korban akibat disinformasi dan mispersepsi? Oleh karena itu daya provokasi situs-situs hoax tersebut perlu diteliti segera seberapa besar telah menyumbang terhadap peningkatan angka korban pandemi Covid-19 sampai saat ini. Pada jaman Suharto merekalah yang sering disebut pelaku subversi dan anarcho syndicalism oleh Sudomo, sedangkan Bung Karno menyebutnya sebagai musuh-musuh revolusi.
Diikhawatirkan penyebaran hoax tersebut terkait dengan upaya untuk mendeskreditkan pemerintah dengan mengangkat informasi kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19. Namun apa pun pembelaannya yang dilakukan para penyebar hoax sebenarnya sudah mirip dengan apa yang dilakukan Al Qaeda dan ISIS yakni melakukan teror dan pembunuhan untuk menghancurkan tatanan masyarakat yang ada agar tercipta kekacauan politik. Ujaran-ujaran tentang Covid-19, yang dianggap bermain-main dalam media sosial, telah meningkatkan banyak korban pandemi Covid-19 yang notabene hanya mereka jadikan alat untuk menciptakan krisis politik.
Tujuan Mereka Menjatuhkan Pemerintah?
Warga yang telah mereka racuni dengan informasi yang keliru tentang pandemi dan virus Covid-19 diharapkan akan menentang protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Warga akan melawan instruksi yang diberikan pemerintah dan melawan petugas di lapangan yang kemudian diekspos di medsos seolah pelaku adalah pahlawan. Tujuannya tentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah ,sehingga timbul krisis sosial yang memudahkan pemerintah dijatuhkan.
Lihatlah bagaimana mereka memainkan singkatan PPKM sebagai “Pak Presiden Kapan Mundur”, padahal ini adalah instruksi resmi pemerintah dalam menangani ganasnya virus Covid-19. Makin berat beban pemerintah menghadapi keganasan Covid-19, makin gencar pula ujaran kebencian yang mereka lontarkan karena mereka anggap pemerintah semakin sekarat. Ini sejalan dengan bunyi sticker yang sering mereka sebarkan di medsos “Gas Terus Jangan Kasih Kendor”.
Pihak oposisi yang kehabisan jalan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional berharap ada perubahan (revolusi) sosial melalui kondisi kacau sehingga ada alasan menuntut presiden mengundurkan diri. Teori mereka ,revolusi bisa dilakukan jika faktor obyektif atau keadaan memaksa seperti adanya kelangkaan kebutuhan pokok, pemerintah tidak bisa menguasai keadaan, terjadi ketidakpuasan yang meluas, pembangkangan sosial, kriminalitas meningkat, serta terjadi aksi-aksi disertai kerusuhan. Di lain pihak mereka merasa bahwa faktor subyektif yang menuntut pergantian pemerintahan sudah memenuhi syarat, walau sebenarnya hanya dari kelompoknya saja.
Mimpi Revolusi
Pihak oposisi dibuat mabuk oleh efek berantai dari postingan-postingan mereka sendiri di medsos seolah-olah semua menghendaki pemerintah mundur, padahal kelas menengah sangat sulit disatukan. Mereka tidak menghitung secara rinci seberapa modalitas yang mereka miliki untuk mengendalikan arah perubahan dan meraih peluang apabila perubahan benar-benar terjadi. Celakanya mereka juga tidak menghitung seberapa besar kekuatan lawan yang sesungguhnya.
Lalu bagaimana kemungkinan terjadi dan keberhasian dari revolusi sendiri jika terjadi saat ini? Kelas menengah di Indonesia terbelah dan rata-rata masih cukup sejahtera ,karena masih bisa membeli pulsa paket data. Negara masih mentolerir ujaran kebencian disebarkan setiap hari, dukungan partai-politik mayoritas masih solid, saat ini kesetiakawanan sosial (civil society) menghadapi keganasan Covid-19 mulai bangkit dan rakyat sudah muak dengan perilaku nyinyir para aktivis politik; maka revolusi hanyalah mimpi.
Pertanyaannya ,mengapa jika kelompok oposisi tahu revolusi tidak mungkin terjadi ,tetapi mereka tetap bermain politik dan berspekulasi menjatuhkan pemerintah, bahkan korban berjatuhan akibat permainan mereka? Ini semua adalah bagian dari political positioning atau penentuan posisi politik, baik oleh individu maupun kelompok. Tidak penting sudah ada atau belum kekuatan politik nasional yang akan merangkul mereka, tetapi menentukan posisi politik adalah kegiatan yang perlu disiapkan dan dilakukan lebih awal bagi orang yang ingin memasarkan diri (political marketing) masuk dalam kekuasaan politik.
Revolusi Fenomena Masa Lalu
Kini untuk meningkatkan efektifitas negara, beberapa negara maju memilih jalan reformasi bukan revolusi dan penyelenggaraan referendum langsung untuk rakyat. Sedangkan andaikata memang ada cita-cita menghilangkan otoritas (menggulingkan pemerintah), menurut Hannah Arendt, keberhasilan revolusi masih ditentukan sejauh mana mayoritas setuju pemerintah dijatuhkan dan apakah ada yang bersedia mengambilalih kekuasaan (dengan segala resikonya). Karena itu menurut Gizachew Tiruneh ,profesor Ilmu Politik di Universitas Arkansas USA, revolusi adalah cerita masa lalu***
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
