Buka Musrenbangnas 2021, Presiden Jokowi Dorong Perencanaan yang Adaptif dan Manfaatkan Iptek
Jakarta – Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebaik apapun perencanaan yang sudah dibuat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang.
“Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Tetapi, caranya sering kali harus berubah karena tantangan dan peluangnya setiap saat juga bisa berubah-ubah,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
Kedua, sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik masalah kesehatan maupun masalah perekonomian sangat diperlukan. Sejumlah upaya seperti disiplin protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, treatment), dan program vaksinasi massal membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa.
“Butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampai besar untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat. Juga dukungan dari negara lain sangat diperlukan,” jelasnya.
Ketiga, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ini semakin tidak bisa dihindarkan. Menurut Presiden, ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ritel tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen daring.
“Ketika kita butuh data yang cepat, akurat, terintegrasi yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, vaksin, alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi,” imbuhnya.
Dalam menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi penting untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, Kepala Negara memandang bahwa para perencana harus mempertimbangkan betul-betul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
“Kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi,” tambahnya.
Dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, Kepala Negara mewanti-wanti agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna.
“Kita jangan hanya menjadi smart digital users, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang handal, mampu bersaing, kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri,” paparnya.
Saat ini, hampir semua perusahaan adalah perusahaan teknologi di mana nilai tambah (value added) diciptakan. Kecanggihan inovasi dan teknologi menjadi sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Di sektor keuangan misalnya, sudah marak bermunculan yang namanya teknologi finansial (fintech) yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien. Industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi.
Selain itu, teknologi di dunia kesehatan juga perlu untuk diantisipasi karena health tech akan semakin berkembang dengan pesat. Menurut Presiden, hal tersebut lebih dari sekadar pemeriksaan atau konsultasi medis jarak jauh, tapi juga pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk diagnosis, pelaksanaan pengobatan, precision medicine, hingga tindakan operasi jarak jauh.
Di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 juga mengakselerasi penggunaan teknologi pendidikan (edutech). Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan sekaligus keniscayaan. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah lebih sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didiknya.
“Inilah perkembangan-perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu. Harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat. Harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat, yang sering tidak kita duga. Harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.
“Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini. Harus jelas manfaatnya, terutama manfaat bagi masyarakat dan negara, tetapi juga harus dihitung efisiensinya. Harus dihitung kontribusinya untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return on investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus,” tandasnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
