Setahun Pandemi: Dampak Libur Panjang Jadikan Pembelajaran Untuk Perbaikan Kedepan
Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terhitung genap 1 tahun sejak kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret tahun 2020 lalu. Dan sejak itu pula seluruh elemen bangsa bahu membahu melakukan penanganan terbaiknya dan bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix.
Kolaborasi ini mulai dari pemerintah, swasta, relawan, serta tenaga kesehatan di puskesmas, dinas kesehatan, laboratorium dan rumah sakit tingkat daerah dan pusat.
“Kami apresiasi setiap pihak baik dari pemerintah dan elemen masyarakat, yang bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia lanjut menyampaikan kilas balik perkembangan penanganan 1 tahun pandemi Covid-19 sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu. Perkembangannya hingga Januari 2021, pada kasus positif mengalami tren peningkatan, kemudian menurun pada Februari 2021.
Dalam kenaikan kasus, trennya bervariasi tiap bulannya. Melihat grafik pada 4 bulan pertama pandemi, ada kenaikan tajam hingga mencapai 70 – 90 persen.
“Masa-masa ini adalah masa dimana Indonesia dihadapkan pada pandemi yang terjadi secara tiba-tiba, dan pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan penangananan semaksimal mungkin, salah satunya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” jelasnya.
Yang perlu menjadi perhatian selama pandemi tahun 2020, adanya beberapa periode libur panjang. Dan ini berdampak pada peningkatan tajam terhadap penambahan kasus positif.
Data menunjukkan, pada September 2020 dengan kenaikan sebesar 42,3 persen atau 45.895 kasus. Hal ini kontribusi dari libur panjang pada periode 15 – 17 dan 20 – 23 Agustus 2020.
Grafik penambahan kasus selanjutnya cenderung melandai pada September – Oktober dan November 2020, meskipun kasus masih bertambah. Namun pada Desember 2020 hingga Januari 2021, terjadi lagi peningkatan tajam hingga mencapai 190.191 kasus atau meningkat lebih dari 100 persen dari bulan Oktober 2020.
Dan ini dampak dari periode libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.
“Ini yang paling penting untuk dicatat, bahwa ada implikasi kematian pada setiap event libur panjang yang terjadi sepanjang satu tahun kebelakang,” imbuh Wiku.
Membandingkan data pada bulan-bulan tanpa libur panjang, jumlah kematian adalah 50 – 900 kasus. Sebaliknya, bulan-bulan dengan libur panjang, kematian meningkat tajam menjadi 1000 – 2000 kasus.
“Bayangkan dalam 1 bulan kita bisa kehilangan lebih dari 1000 nyawa, hanya karena memilih untuk melakukan perjalanan dan berlibur,” Wiku menyayangkan.
Untuk itu, mengingat 1 tahun terjadinya pandemi di Indonesia jatuh pada awal tahun 2021, Wiku menyarankan hendaknya pemerintah dan masyarakat belajar membuat keputusan yang lebih bijaksana.
“Sehingga tidak membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain,” lanjutnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
