IPW: Bursa Calon Kapolri Nanti Diramaikan oleh 4 Kelompok
Jakarta – Dinamika pergantian Kapolri baru semakin cair pascarotasi besar-besaran yang dilakukan Jenderal Idham Azis beberapa waktu lalu. Indonesia Police Watch (IPW) menilai rotasi tersebut telah menyingkirkan sejumlah figur dari bursa Kapolri.
“Rotasi yang dilakukan Idham Azis kemarin telah membuat perubahan dalam peta bursa calon Kapolri. Ada figur yang tersingkir dan ada figur baru yang muncul dan berpeluang masuk ke dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).
IPW menilai ada tiga kelompok yang terkena rotasi kali ini. Mereka adalah pihak yang terdampak akibat kerumunan Habib Rizieq hingga perwira menengah yang akan mengikuti Sespimti.
“Bagian pertama rotasi dilakukan setelah Presiden Jokowi ‘berteriak’ kenapa kerumunan massa Rizieq dibiarkan. Yang terkena rotasi adalah Kapolda Metro Nana dan Kapolda Jabar Rudy. Bagian kedua rotasi diakibatkan banyaknya perwira Polri yang pensiun, mulai pamen hingga pati, termasuk Komjen Antam, yang menjabat Sekjen Kementerian Kelautan. Bagian ketiga mutasi akibat adanya puluhan pamen Polri yang mengikuti pendidikan Sespimti,” ujar Neta.
Neta juga menyoroti sejumlah orang dekat Jenderal Idham Azis yang bergeser ke posisi strategis. Di sisi lain, rotasi besar-besaran ini juga telah menyingkirkan ‘Geng Solo’ dalam suksesi Kapolri. Namun Neta tak menyebut nama jenderal yang masuk ke dalam apa yang disebutnya sebagai geng-geng tersebut.
“IPW menilai ‘teriakan’ Presiden tentang kerumunan massa Rizieq dimanfaatkan Idham untuk melakukan rotasi dalam rangka menyongsong suksesi Kapolri. Dalam hal ini Idham bisa dinilai telah menggeser kekuatan Geng Solo yang selama ini disebut-sebut sebagai calon kuat dalam bursa Kapolri. Namun penggeseran Geng Solo itu atas restu Istana. Tergusurnya anggota Geng Solo otomatis memperkuat Geng Makassar serta memberi peluang bagi Geng Pejaten,” ujar Neta.
“Dengan demikian, peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021. Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, masing-masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon-calon terbaik dari kubunya. Penyuguhan calon-calon terbaik itu dilakukan dengan cara menempatkan figur-figur tersebut di posisi strategis,” sambung Neta.
Karena itu, Neta menilai saat ini bursa Kapolri hanya diramaikan oleh empat kelompok. Sedangkan mereka yang masuk dalam kelompok ‘Geng Palembang’ sudah hilang dari permukaan.
“Dengan adanya rotasi atau mutasi kemarin, bursa calon Kapolri sekarang ini diramaikan oleh empat kelompok, yakni Geng Solo, Geng Makassar, Geng Pejaten, dan Kelompok Independen. Dalam bursa Kapolri kali ini, Geng Palembang sudah hilang dari permukaan,” ujar dia.
Kendati demikian, Neta menganggap bursa Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis saat ini masih belum bisa diprediksi dengan jelas. Pasalnya, kata dia, rotasi para jenderal juga akan terjadi pada bulan depan.
“Masih terlalu cairnya bursa calon Kapolri ini dikarenakan masih akan adanya mutasi jenderal bintang tiga yang akan pensiun pada Desember mendatang. Pada posisi Desember ada dua posisi jenderal bintang tiga yang kosong, yakni pensiunnya Sestama Lemhannas dan Kepala BNN. Dengan demikian, akan ada dua jenderal bintang dua Polri yang akan naik menjadi bintang tiga,” ujar dia.
“Siapa pun yang naik, tentu berpeluang untuk masuk ke dalam bursa calon Kapolri. Jumlah jenderal bintang tiga Polri saat ini ada 13 orang yang tujuh di antaranya berada di luar institusi kepolisian. Dari 13 itu, hanya beberapa yang bisa ikut bursa. Sisanya tidak bisa ikut karena faktor angkatan dan lainnya,” sambung dia.
Berikut nama-nama pati Polri yang selama ini disebut-sebut masuk bursa calon Kapolri:
- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono (Angkatan 1988 A)
- Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto (Angkatan 1989)
- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo (Angkatan 1991)
- Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Rycko Amelza Dahniel (Angkatan 1988 B)
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar (Angkatan 1988 A)
- Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri (Angkatan 1989)
- Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (Angkatan 1991)
- Dankor Brimob Irjen Anang Revandoko (Angkatan 1988 B)
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.