Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Papua dan Bali Perlu Perhatian Serius
Jakarta – Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia pada 10 provinsi prioritas menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan agar prestasi yang ada terus ditingkatkan, sebagaimana disampaikannya saat memberi keterangan pers, Kamis (15/10/2020), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Kami perlu memberikan perhatian lebih pada Jawa Tengah, Papua dan Bali,” sebut Wiku. Ketiga provinsi mendapat perhatian berdasarkan hasil evaluasi dua pekan terakhir yakni pada kurun 27 September 2020, 4 Oktober 2020 dan 11 Oktober 2020.
Untuk kasus aktif secara umum menurun, namun di Jawa Tengah dan Papua mengalami peningkatan. Pada kasus sembuh secara umum meningkat, namun pada Jawa Tengah dan Papua mengalami penurunan. Pada kematian cenderung stagnan, namun Bali dalam dua minggu terakhir cenderung meningkat.
Untuk Jawa Tengah selama 2 pekan terakhir (27 September – 11 Oktober) persentase kasus aktif meningkat dari 22,49% menjadi 23,94%. Kesembuhannya menurun dari 71,09% menjadi 70,35%. Kasus kematian menurun dari 6,42% menjadi 5,71%.
“Untuk kesembuhan Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,34 (4 Oktober) persen dan 0,4 persen (11 Oktober). Meskipun angkanya kecil, kesembuhan harus tetap dijaga untuk selalu meningkat,” katanya.
Lalu di Papua, terjadi peningkatan persentase kasus aktif yang cukup signifikan dari 35,7% menjadi 43,3%. Kesembuhan 62,8% menurun menjadi 55,21%. Persentase kematian fluktuatif, pada 27 September 1,34% naik pada 4 Oktober 1,52%, dan dapat ditekan kembali pada 11 Oktober menjadi 1,44%.
Di Papua, Wiku menjelaskan, peningkatan kasus aktif dan penurunan kesembuhan selain disebabkan transmisi lokal, bisa disebabkan kegiatan penelusuran kontak atau tracing, pemeriksaan spesimen atau testing dan pelayanan kesehatan atau treatment yang kurang.
“Selain itu banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam gejala berat, hal ini menyebabkan pasien kurang efektif dan menurunkan kemungkinan pasien untuk sembuh,” jelasnya.
Di Bali, persentase kematiannya meningkat dalam dua pekan terakhir. Pada 27 September persentasenya 2,97%, meningkat pada 4 Oktober menjadi 3,11% dan meningkat lagi pada 11 Oktober menjadi 3,17%.
Kesembuhan meningkat dari 81,90% pada 27 Septmeber, menjadi 83,46% pada 4 Oktober dan 85,90% pada 11 Oktober. Kasus aktif menurun dari 15,13% pada 27 September menjadi 11,03% pada 11 Oktober.
“Peningkatan kualitas rumah sakit rujukan, ditambahnya fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat dapat membantu menekan angka kematian. Kepada warga Bali jika ada gejala Covid-19 segera melaporkan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pesannya.
Secara umum, perkembangan penanganan pada 10 provinsi, persentasenya jumlah kasus aktif nasional menurun. Namun diakuinya ada kecenderungan peningkatan.
Ia merincikan, pada 27 September 2020 persentase kasus aktif terhadap kasus nasional menyumbangkan 67,62%. Kemudian pada 4 Oktober 2020 persentase menurun menjadi 66,38%, kemudian pada 11 Oktober 2020 menurun menjadi 65,64%.
“Ini adalah kabar baik dan perlu terus ditekan agar kontribusi dari 10 provinsi prioritas ini terus ditekan,” kata Wiku.
Pada kasus sembuh, terjadi peningkatan baik secara nasional maupun pada 10 provinsi prioritas. Namun persentase kontribusi kesembuhan terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan. Pada 27 September 2020 kontribusinya mencapai 79,35%, lalu menurun pada 4 Oktober 2020 menjadi 77,64% dan pada 11 Oktober menjadi 76,81%.
Sedangkan kasus meninggal juga masih terjadi penambahan baik secara nasional maupun 10 provinsi prioritas. Namun secara persentase terhadap kasus nasional, cenderung menurun. Per 27 September 2020 kontribusinya 80,18%, lalu 4 Oktober 2020 menurun menjadi 79,18% dan pada 11 Oktober 2020 terus menurun menjadi 78,71%.
“Ini adalah perkembangan yang baik, menandakan bahwa kontribusi kematian dari 10 provinsi prioritas, menurun terhadap angka kematian nasional setiap minggunya. Perkembangan positif yang dicapai Minggu ini agar terus dipertahankan agar tidak ada kematian baru setiap minggunya,” lanjut Wiku.
Selain itu, data Kementerian Kesehatan terkini menyebut, secara nasional kasus aktif ada 63.231 kasus atau 18,1% dibandingkan rata-rata dunia 22%. Jumlah kasus sembuh kumulatif 273.661 atau 78,4% dimana kasus sembuh rata-rata dunia 75,1%. Pada kasus meninggal 12.268 atau 3,5% dibandingkan rata-rata dunia 2,82%. Penambahan kasus terkonfirmasi positif hari ini ada 4.411 kasus.
Sekedar mengetahui, kesepuluh provinsi dimaksud ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan Papua. Pemerintah pusat menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Menteri Kesehatan untuk turun langsung menangani kasus Covid-19 pada 10 provinsi prioritas.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
