Connect with us

Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Papua dan Bali Perlu Perhatian Serius

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia pada 10 provinsi prioritas menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan agar prestasi yang ada terus ditingkatkan, sebagaimana disampaikannya saat memberi keterangan pers, Kamis (15/10/2020), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kami perlu memberikan perhatian lebih pada Jawa Tengah, Papua dan Bali,” sebut Wiku. Ketiga provinsi mendapat perhatian berdasarkan hasil evaluasi dua pekan terakhir yakni pada kurun 27 September 2020, 4 Oktober 2020 dan 11 Oktober 2020.

Untuk kasus aktif secara umum menurun, namun di Jawa Tengah dan Papua mengalami peningkatan. Pada kasus sembuh secara umum meningkat, namun pada Jawa Tengah dan Papua mengalami penurunan. Pada kematian cenderung stagnan, namun Bali dalam dua minggu terakhir cenderung meningkat.

Untuk Jawa Tengah selama 2 pekan terakhir (27 September – 11 Oktober) persentase kasus aktif meningkat dari 22,49% menjadi 23,94%. Kesembuhannya menurun dari 71,09% menjadi 70,35%. Kasus kematian menurun dari 6,42% menjadi 5,71%.

“Untuk kesembuhan Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,34 (4 Oktober) persen dan 0,4 persen (11 Oktober). Meskipun angkanya kecil, kesembuhan harus tetap dijaga untuk selalu meningkat,” katanya.

Lalu di Papua, terjadi peningkatan persentase kasus aktif yang cukup signifikan dari 35,7% menjadi 43,3%. Kesembuhan 62,8% menurun menjadi 55,21%. Persentase kematian fluktuatif, pada 27 September 1,34% naik pada 4 Oktober 1,52%, dan dapat ditekan kembali pada 11 Oktober menjadi 1,44%.

Di Papua, Wiku menjelaskan, peningkatan kasus aktif dan penurunan kesembuhan selain disebabkan transmisi lokal, bisa disebabkan kegiatan penelusuran kontak atau tracing, pemeriksaan spesimen atau testing dan pelayanan kesehatan atau treatment yang kurang.

“Selain itu banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam gejala berat, hal ini menyebabkan pasien kurang efektif dan menurunkan kemungkinan pasien untuk sembuh,” jelasnya.

Di Bali, persentase kematiannya meningkat dalam dua pekan terakhir. Pada 27 September persentasenya 2,97%, meningkat pada 4 Oktober menjadi 3,11% dan meningkat lagi pada 11 Oktober menjadi 3,17%.

Kesembuhan meningkat dari 81,90% pada 27 Septmeber, menjadi 83,46% pada 4 Oktober dan 85,90% pada 11 Oktober. Kasus aktif menurun dari 15,13% pada 27 September menjadi 11,03% pada 11 Oktober.

“Peningkatan kualitas rumah sakit rujukan, ditambahnya fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat dapat membantu menekan angka kematian. Kepada warga Bali jika ada gejala Covid-19 segera melaporkan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pesannya.

Secara umum, perkembangan penanganan pada 10 provinsi, persentasenya jumlah kasus aktif nasional menurun. Namun diakuinya ada kecenderungan peningkatan.

Ia merincikan, pada 27 September 2020 persentase kasus aktif terhadap kasus nasional menyumbangkan 67,62%. Kemudian pada 4 Oktober 2020 persentase menurun menjadi 66,38%, kemudian pada 11 Oktober 2020 menurun menjadi 65,64%.

“Ini adalah kabar baik dan perlu terus ditekan agar kontribusi dari 10 provinsi prioritas ini terus ditekan,” kata Wiku.

Pada kasus sembuh, terjadi peningkatan baik secara nasional maupun pada 10 provinsi prioritas. Namun persentase kontribusi kesembuhan terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan. Pada 27 September 2020 kontribusinya mencapai 79,35%, lalu menurun pada 4 Oktober 2020 menjadi 77,64% dan pada 11 Oktober menjadi 76,81%.

Sedangkan kasus meninggal juga masih terjadi penambahan baik secara nasional maupun 10 provinsi prioritas. Namun secara persentase terhadap kasus nasional, cenderung menurun. Per 27 September 2020 kontribusinya 80,18%, lalu 4 Oktober 2020 menurun menjadi 79,18% dan pada 11 Oktober 2020 terus menurun menjadi 78,71%.

“Ini adalah perkembangan yang baik, menandakan bahwa kontribusi kematian dari 10 provinsi prioritas, menurun terhadap angka kematian nasional setiap minggunya. Perkembangan positif yang dicapai Minggu ini agar terus dipertahankan agar tidak ada kematian baru setiap minggunya,” lanjut Wiku.

Selain itu, data Kementerian Kesehatan terkini menyebut, secara nasional kasus aktif ada 63.231 kasus atau 18,1% dibandingkan rata-rata dunia 22%. Jumlah kasus sembuh kumulatif 273.661 atau 78,4% dimana kasus sembuh rata-rata dunia 75,1%. Pada kasus meninggal 12.268 atau 3,5% dibandingkan rata-rata dunia 2,82%. Penambahan kasus terkonfirmasi positif hari ini ada 4.411 kasus.

Sekedar mengetahui, kesepuluh provinsi dimaksud ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan Papua. Pemerintah pusat menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Menteri Kesehatan untuk turun langsung menangani kasus Covid-19 pada 10 provinsi prioritas.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tutup Dua Hari, Kompleks Gedung DPR Akan Disterilisasi Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gedung DPR RI akan ditutup selama dua hari ke depan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan penutupan dilakukan untuk sterilisasi demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Iya (kompleks DPR akan disterilisasi), Kamis-Jumat, 22 dan 23 Oktober,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Namun, Indra memastikan aktivitas pekerjaan DPR tetap akan dilakukan. Ia mengatakan semua gedung yang ada di kompleks DPR akan disterilisasi.

“Seluruh aktivitas akan dilakukan dengan cara work from home, karena akan dilakukan sterilisasi seluruh, termasuk gedung Setjen DPR. Ini untuk memastikan seluruh kawasan benar-benar steril sebelum masa sidang II dimulai pada tanggal 9 November,” papar Indra.

Penutupan gedung DPR tertuang dalam Surat Pengumuman Sekretariat Jenderal DPR RI tertanggal 21 Oktober 2020 yang diteken oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sterilisasi tidak hanya dilakukan di tempat tertutup.

“Surat ini benar, karena kita kemarin itu semi-lockdown, jadi kegiatan sangat-sangat terbatas. Tetapi besok, selama 2 hari, sesuai dengan surat, kita memang akan semprot, dikarenakan seluruh area akan diadakan semprot ulang. Tidak terkecuali, baik tempat terbuka maupun tertutup, untuk penyemprotan dalam rangka protokol COVID-19,” papar Dasco.

Untuk diketahui, setelah sejumlah anggota Dewan positif COVID-19, Sekretariat DPR memutuskan menutup atau me-lockdown gedung Nusantara I. Lockdown dilakukan sejak 12 Oktober hingga 8 November 2020.

“Karena berkaitan dengan sterilisasi ruang anggota Dewan, tentu yang akan kami lockdown mulai Senin (12/10) nanti adalah zonasi Nusantara I,” kata Sekretaris DPR RI Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Baca Selengkapnya