Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Papua dan Bali Perlu Perhatian Serius
Jakarta – Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia pada 10 provinsi prioritas menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan agar prestasi yang ada terus ditingkatkan, sebagaimana disampaikannya saat memberi keterangan pers, Kamis (15/10/2020), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Kami perlu memberikan perhatian lebih pada Jawa Tengah, Papua dan Bali,” sebut Wiku. Ketiga provinsi mendapat perhatian berdasarkan hasil evaluasi dua pekan terakhir yakni pada kurun 27 September 2020, 4 Oktober 2020 dan 11 Oktober 2020.
Untuk kasus aktif secara umum menurun, namun di Jawa Tengah dan Papua mengalami peningkatan. Pada kasus sembuh secara umum meningkat, namun pada Jawa Tengah dan Papua mengalami penurunan. Pada kematian cenderung stagnan, namun Bali dalam dua minggu terakhir cenderung meningkat.
Untuk Jawa Tengah selama 2 pekan terakhir (27 September – 11 Oktober) persentase kasus aktif meningkat dari 22,49% menjadi 23,94%. Kesembuhannya menurun dari 71,09% menjadi 70,35%. Kasus kematian menurun dari 6,42% menjadi 5,71%.
“Untuk kesembuhan Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,34 (4 Oktober) persen dan 0,4 persen (11 Oktober). Meskipun angkanya kecil, kesembuhan harus tetap dijaga untuk selalu meningkat,” katanya.
Lalu di Papua, terjadi peningkatan persentase kasus aktif yang cukup signifikan dari 35,7% menjadi 43,3%. Kesembuhan 62,8% menurun menjadi 55,21%. Persentase kematian fluktuatif, pada 27 September 1,34% naik pada 4 Oktober 1,52%, dan dapat ditekan kembali pada 11 Oktober menjadi 1,44%.
Di Papua, Wiku menjelaskan, peningkatan kasus aktif dan penurunan kesembuhan selain disebabkan transmisi lokal, bisa disebabkan kegiatan penelusuran kontak atau tracing, pemeriksaan spesimen atau testing dan pelayanan kesehatan atau treatment yang kurang.
“Selain itu banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam gejala berat, hal ini menyebabkan pasien kurang efektif dan menurunkan kemungkinan pasien untuk sembuh,” jelasnya.
Di Bali, persentase kematiannya meningkat dalam dua pekan terakhir. Pada 27 September persentasenya 2,97%, meningkat pada 4 Oktober menjadi 3,11% dan meningkat lagi pada 11 Oktober menjadi 3,17%.
Kesembuhan meningkat dari 81,90% pada 27 Septmeber, menjadi 83,46% pada 4 Oktober dan 85,90% pada 11 Oktober. Kasus aktif menurun dari 15,13% pada 27 September menjadi 11,03% pada 11 Oktober.
“Peningkatan kualitas rumah sakit rujukan, ditambahnya fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat dapat membantu menekan angka kematian. Kepada warga Bali jika ada gejala Covid-19 segera melaporkan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pesannya.
Secara umum, perkembangan penanganan pada 10 provinsi, persentasenya jumlah kasus aktif nasional menurun. Namun diakuinya ada kecenderungan peningkatan.
Ia merincikan, pada 27 September 2020 persentase kasus aktif terhadap kasus nasional menyumbangkan 67,62%. Kemudian pada 4 Oktober 2020 persentase menurun menjadi 66,38%, kemudian pada 11 Oktober 2020 menurun menjadi 65,64%.
“Ini adalah kabar baik dan perlu terus ditekan agar kontribusi dari 10 provinsi prioritas ini terus ditekan,” kata Wiku.
Pada kasus sembuh, terjadi peningkatan baik secara nasional maupun pada 10 provinsi prioritas. Namun persentase kontribusi kesembuhan terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan. Pada 27 September 2020 kontribusinya mencapai 79,35%, lalu menurun pada 4 Oktober 2020 menjadi 77,64% dan pada 11 Oktober menjadi 76,81%.
Sedangkan kasus meninggal juga masih terjadi penambahan baik secara nasional maupun 10 provinsi prioritas. Namun secara persentase terhadap kasus nasional, cenderung menurun. Per 27 September 2020 kontribusinya 80,18%, lalu 4 Oktober 2020 menurun menjadi 79,18% dan pada 11 Oktober 2020 terus menurun menjadi 78,71%.
“Ini adalah perkembangan yang baik, menandakan bahwa kontribusi kematian dari 10 provinsi prioritas, menurun terhadap angka kematian nasional setiap minggunya. Perkembangan positif yang dicapai Minggu ini agar terus dipertahankan agar tidak ada kematian baru setiap minggunya,” lanjut Wiku.
Selain itu, data Kementerian Kesehatan terkini menyebut, secara nasional kasus aktif ada 63.231 kasus atau 18,1% dibandingkan rata-rata dunia 22%. Jumlah kasus sembuh kumulatif 273.661 atau 78,4% dimana kasus sembuh rata-rata dunia 75,1%. Pada kasus meninggal 12.268 atau 3,5% dibandingkan rata-rata dunia 2,82%. Penambahan kasus terkonfirmasi positif hari ini ada 4.411 kasus.
Sekedar mengetahui, kesepuluh provinsi dimaksud ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan Papua. Pemerintah pusat menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Menteri Kesehatan untuk turun langsung menangani kasus Covid-19 pada 10 provinsi prioritas.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
