Masuki Tatanan Normal Baru, Wapres Minta Lembaga Penyiaran Perlu Lakukan Transformasi Digital
Jakarta – Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) memberi dampak di seluruh sektor, termasuk industri penyiaran. Untuk itu, lembaga penyiaran diharapkan meningkatkan kreativitas dalam menyajikan konten yang berkualitas, salah satunya dengan melakukan tranformasi digital.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri penyiaran Indonesia yang tetap bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Bahkan beberapa pelaku industri penyiaran secara kreatif melakukan transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas siarannya, serta menjangkau masyarakat Indonesia hingga ke pelosok tanah air,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Anugerah Syiar Ramadan 2020 melalui video conference dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Sabtu (11/07/2020).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tersebut, Wapres menegaskan, memasuki tatanan kehidupan normal baru, informasi yang relevan dan terpercaya sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi yang kondusif di masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat akan informasi yang relevan dan dapat dipercaya semakin meningkat. Dalam kondisi saat ini, masyarakat memerlukan tayangan yang dapat menjadi acuan untuk tetap sehat dan produktif di tengah situasi pandemi ini,” ucapnya.
Wapres pun menilai, saat ini merupakan momen yang tepat untuk lebih meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara pemegang kepentingan. Hal ini bertujuan agar pesan mengenai tatanan kehidupan normal baru dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
“Upaya sinergis dan kolaboratif dapat dilakukan antarlembaga penyiaran, KPI Pusat dan Daerah, maupun dengan pemerintah. Utamanya diarahkan untuk mensosialisasikan berbagai informasi mengenai tatanan kehidupan normal baru kepada masyarakat luas melalui penayangan program siaran yang menarik dan mendidik sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Wapres juga menjelaskan, percepatan digitalisasi televisi dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem teresterial (frekuensi VHF/UHF dengan konten digital) dibandingkan negara-negara lain. Kedua, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off (ASO) ini dapat menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. Ketiga, disrupsi teknologi membuat sektor penyiaran harus sejalan dengan perkembangan era digital. Terakhir, frekuensi radio dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan internet cepat.
Dalam mempercepat digitalisasi tersebut, tambah Wapres, berbagai upaya sedang dilakukan, di antaranya penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan. Selain itu, penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data serta penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara juga tengah diupayakan.
“Sehingga sebagai agenda besar pembangunan nasional, transformasi digital di sektor penyiaran dan pers perlu kita wujudkan bersama-sama dengan bergotong royong,” tuturnya.
Wapres pun mengingatkan, meski telah berlalu, kemuliaan dan spirit Ramadan menjadi pengikat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan dalam meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ia berharap program siaran yang telah ditayangkan selama bulan Ramadan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat terus dilanjutkan meskipun bulan suci ini telah berlalu.
“Kendati demikian, program-program acara yang baik, hendaknya tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi harus terus berkesinambungan di bulan-bulan selanjutnya. Tentunya tidak harus dikemas dalam acara keagamaan, tetapi bisa dalam bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan,” harapnya.
Wapres kemudian mencontohkan, untuk liputan dapat menyajikan berita yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kebenaran. Untuk program ceramah, sajikan topik yang mendidik, menyejukkan dan menghadirkan kedamaian. Sementara, untuk program sinetron agar disajikan dengan karakter dan pesan moral yang mencerminkan watak dan jati diri bangsa Indonesia.
“Demikian pula program-program lainnya, sajikan tayangan yang membangun masyarakat Indonesia menjadi semakin beriman, bertakwa, dan berakhlaq mulia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran aktif berbagai pihak, khususnya KPI Pusat dan Daerah untuk terus mendorong peningkatan kualitas, kreativitas dan produktivitas seluruh lembaga penyiaran serta menjaga keselarasan informasi publik dengan kearifan lokal yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Menutup sambutannya, Wapres mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan atas kerja keras dan prestasi yang telah diraih.
Anugerah Syiar Ramadan 2020 merupakan ajang pemberian penghargaan sekaligus motivasi kepada lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kreativitas dan produktivitasnya serta menjamin kualitas program siarannya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
