Mensos Juliari Serahkan Bantuan Jaminan Hidup Rp 3,72 Miliar untuk Korban Longsor Bogor
Bogor – Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 miliar, Senin (6/7).
“Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor. Yang saya ingat, saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua,” papar Ari sapaan akrab Mensos.
“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumplek di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu,” ujar mantan anggota DPR dua periode mengenang kejadian saat itu.
Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.
Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.
“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan juga InsyaAllah nanti pembangunan huntap bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut,” ungkap bapak dua anak itu.
Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor,” kata Mensos.
“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi,” terang Mensos.
Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.
Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.
Mensos juga memaparkan bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.
“Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah,” ungkap Mensoa.
“Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini,” tandasnya.
Usai menyerahkan bantuan jadup, Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. “Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.
“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan dikasih ATM, tujuanya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya,” jelas Pepen.
Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.
“Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren,” ungkap Agus.
(zico)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
