Connect with us

Bara JP Siap Dampingi Denny Siregar Jika AHY Tempuh Jalur Hukum

Denny Siregar

Jakarta – Ketua Bidang Hukum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Dinalara Butar-Butar, mendukung langkah pegiat media sosial Denny Siregar yang siap berhadapan di jalur hukum dengan Partai Demokrat.

LBH Bara JP, kata Dina, siap mendampingi Denny Siregar jika nantinya persoalan ini berproses sampai ke jalur hukum.

“KIta siap mendampingi bung Denny dan akan menyiapkan beberapa pengacara jika kasus ini berproses ke jalur hukum,” kata Dina.

Menurutnya, persoalan ini bermula dari kata “lockdown” ketika Ketua Umum Demokrat, Agus Yudhoyono atau AHY, mengunggah kegiatan tugas sekolah anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono, yaitu membuat pidato dengan bahasa Inggris. Skenario dari tugas itu adalah pidato itu harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Judul dari tugas Almira adalah ‘Lockdown Speech’.

“Itu bukan cyberbullyng kepada Almira. Denny hanya melihat bahwa faktanya SBY dan AHY pernah mengusulkan lockdown kepada Jokowi dan sekarang melalui tugas sekolah Almira pun mengusulkan hal yang sama,” katanya.

Dina menambahkan meski AHY sudah menjelaskan bahwa tugas sekolah anaknya itu bukan untuk tujuan politik, namun posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anak dari mantan Presiden SBY tak bisa dilepaskan.

Ia menambahkan, lockdown adalah persoalan politik karena menyangkut kebijakan negara. Menurutnya, sejak awal AHY harusnya sadar bahwa masalah lockdown ini rentan jadi persoalan sekalipun itu hanya tugas sekolah anaknya. Apalagi, kata Dina, tugas sekolah tersebut diunggah di media sosial AHY yang tentu dibaca banyak orang dan pasti menimbulkan pro-kontra.

“Jadi yang harus bijak di sini adalah AHY. Sejak awal dia harus mengingatkan anaknya apa itu lockdown dan tidak perlu juga diunggah di media sosial, apalagi di media sosial milik AHY yang followers-nya ratusan ribu orang. Ya, risikonya pasti ada pro kontra,” kata Dina.

Ia mempertanyakan, kalau menurut AHY apa yang dilakukan anaknya hanya tujuan untuk tugas sekolah, untuk apa AHY memposting tugas sekolah tersebut?

“Artinya AHY sadar betul bahwa apa yang diposting tersebut akan mendapat respons dari medsos baik positif maupun negatif.  Jadi apa yang dipublikasikan, hal tersebut halal untuk dikomentari. Seperti halnya yang dilakukan oleh Denny Siregar, dan bukan hanya Denny Siregar saja yang mengkomentarinya,” katanya.

Menurutnya, anak-anak tidak pernah salah, yang salah adalah pendapatnya. “Anak boleh salah berpendapat, anak boleh mengatakan sesuatu yamg belum dia pahami, karena itulah masa proses belajar menjadi dewasa,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan anak seorang ketua partai, seperti Almira, tidak salah mengatakan lockdown, walaupun pasti dia tidak memahami secara sosial politik apa itu lockdown.

“Maka menjadi sangat konyol jika orang tua tidak mengajari dan mengontrol anak, mendidik akan arti sebuah kata, kalimat, dan pernyataan, malah menyebarkan pernyataan anaknya melalui media sosial.,” ucapnya.

Ia mengatakan justru patut diduga ada narasi lain di balik pidato anak AHY tersebut, dan untuk apa dipublikasikan.

“Dan narasi dalam pidato Almira tersebut senada dengan apa yang sebelumnya dinarasikan oleh SBY dan AHY.  Jadi menurut saya sangat wajar sekali medsos ataupun Denny Siregar menanggapi pidato tersebut adalah satu rangkaian dengan pernyataan SBY dan AHY.  Jadi LBH Bara JP sangat menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan AHY dengan mengekploitasi anak di bawah umur demi kepentingan politiknya,” ucapnya.

Ia mengatakan harusnya AHY tidak upload tugas anaknya di media sosial, minimal selektif jika harus upload.

“Jadi tak ada yang salah dengan apa yang ditulis Denny, dia hanya mempersoalkan kata lockdown karena secara tersirat jelas alurnya, sebelum Almira menulis itu, SBY dan AHY juga pernah meminta lockdown, juga beberapa kepala daerah kader Demokrat. Jadi jelas arahnya, kan?” ujar Dina.

Seperti diketahui, perselisihan antara elite Demokrat dengan pegiat media sosial Denny Siregar terus berlanjut. Masalah yang dipicu oleh cuitan Denny soal anak AHY, siap diadu di jalur hukum. Mereka merasa Denny Siregar telah mem-bully anak AHY, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sementara itu, Denny merespons para elite demokrat itu santai saja. Menurutnya, ia tak sedang melakukan cyberbullying. Ia mempersilakan jika Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum.

“Di situ saya tidak sedang mem-bully seorang anak. Meskipun saya juga heran, kok bisa ya anak usia 11 tahun paham tentang konsep lockdown,” kata Denny.

Ia mengatakan sejak awal Demokrat adalah partai yang mendukung lockdown, pada saat Jokowi sedang mencari cara bagaimana agar masalah wabah tidak mengganggu perekonomian negara. “Dan itu disampaikan langsung oleh Agus Harimurti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru,” kata Denny dalam statusnya di Facebook.

“Bahkan sebelumnya, SBY yang mantan presiden dan pendiri Partai Demokrat, sudah sibuk dengan narasai supaya Indonesia lockdown mengikuti jejak banyak negara yang sudah melakukan hal yang sama seperti Singapura dan India,” katanya.

Meski akhirnya suara SBY pun berusaha lebih lembut, dengan mendukung kebijakan Jokowi tidak melakukan lockdown di negeri ini. Biasalah SBY, dia bisa saja main di dua kaki. Tapi sikap Partai Demokrat masih jelas tetap menyuarakan lockdown.

Ia lalu mencontohkan pada waktu awal heboh virus di Indonesia, Wali Kota Tegal memberlakukan lockdown kota sepihak tanpa berkoordinasi dengan pusat. Demikian juga dengan Wali Kota Malang dan seruan awal Gubernur Papua. Kata Denny seua kepala daerah ini adalah kader Demokrat.

“Awalnya sibuk menyuarakan lockdown meski akhirnya belakangan hari diralat,” katanya.

Denny mengatakan akhirnya bisa disimpulkan, narasi lockdown itu tidak bekerja secara acak, tetapi dibangun lewat kendaraan partai dan dieksekusi oleh pemerintah daerah yang berada dalam satu kendaraan.

“Dan untuk menaikkan suara, Demokrat butuh momentum supaya orang melirik kembali kepada mereka. Saat wabah inilah, Demokrat memainkan strategi lockdown untuk meraih simpati supaya partainya tidak hilang saat Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

“Berdasarkan gambar besar itulah saya membuat twit,” tulis Denny.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia

Oleh

Fakta News
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.

“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.

Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.

“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.

Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.

Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.

“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.

Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.

Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana

Oleh

Fakta News
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali. Foto: DPR RI

Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal,  tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.

Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.

“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.

“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.

“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.

Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP

Oleh

Fakta News
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Anggota Komisi III DPR Johan Budi saat bertukar cenderamata usai Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024). Foto: DPR RI

Denpasar Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).

“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.

“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.

Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.

“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.

Baca Selengkapnya