Gugus Tugas Sampaikan Rangkuman Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Covid-19
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Pelaksanaan Covid-19 menyampaikan keterangan pers terkait Rapat Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan melalui konferensi video, Senin (13/4). Rangkuman arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan oleh Kepala BNPB, sebagai berikut:
Kesatu, Presiden meminta data-data dari daerah harus seluruhnya transparan dan Gugus Tugas telah meminta kepada Gugus Tugas provinsi/kabupaten/kota agar terintegrasi.
“Sehingga unsur-unsur yang ada baik dari kalangan TNI, Polri, dan BPBD itu bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten, kota dan juga provinsi, sehingga data yang dilaporkan itu bisa real time dan juga bisa lebih akurat,” ujar Kepala BNPB.
Kedua, Presiden telah memerintahkan untuk meningkatkan kapasitas Polymerase Chain Reaction (PCR) test. Hal sama, menurut Doni, juga disampaikan Wakil Presiden yang meminta supaya tes masif untuk ditingkatkan.
Upaya ini, menurut Ketua Gugus Tugas Covid-19, sangat penting untuk bisa mengetahui masyarakat yang telah positif setelah dilakukan pemeriksaan sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk isolasi mandiri, termasuk juga untuk dirujuk ke rumah sakit tertentu.
“Perintah Bapak Presiden untuk meningkatkan kapasitas laboratorium yang semula hanya ada 3 kemudian berkembang 12, dan saat ini 29 menuju ke 52 dari 79 yang laboratorium yang tersebar di seluruh Tanah Air,” imbuh Doni.
Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, menurut Doni, juga telah membantu Lembaga Eijkman agar kapasitas pemeriksaannya ini juga bisa lebih banyak lagi.
“Demikian juga beberapa swasta yang nantinya akan berpartisipasi dalam peningkatan PCR test yang bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan kemudian juga dengan BUMN,” tambah Doni.
Ketiga, Presiden memberikan apresiasi kepada sekelompok dan sejumlah daerah yang telah melakukan upaya gotong royong. Menurut Kepala BNPB, ada beberapa daerah yang telah melakukan isolasi mandiri dan terlihat adanya kepedulian dari warga sekitarnya untuk memberikan partisipasi, untuk memberikan bantuan.
“Bapak Presiden mengharapkan seluruh daerah bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah sangat baik yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita,” kata Doni.
Keempat, Presiden mengingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan baik secara pribadi maupun kolektif. “Ternyata masih ada sejumlah masyarakat yang belum begitu patuh dalam mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ungkap Ketua Gugus Tugas memberikan alasan.
Disiplin pribadi, menurut Doni, akan bisa jauh efektif kalau juga diimbangi oleh disiplin kolektif yang artinya, apabila ada 1-2 orang warga yang tidak disiplin maka harus ada keberanian, harus ada kepedulian dari yang lain untuk saling mengingatkan.
“Termasuk juga beberapa kali Bapak Presiden menekankan ulang kepada sejumlah pejabat menteri tentang pentingnya selalu mengkampanyekan jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, jangan memegang mata, hidung dan mulut ketika tangannya belum bersih,” tambah Doni.
Kelima, Presiden telah memerintahkan beberapa menteri untuk meningkatkan upaya memutus mata rantai penularan. Dari data-data yang ada, lanjut Doni, penularan ini terbanyak dilakukan bukan dari orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau orang yang telah masuk dalam daerah isolasi mandiri atau isolasi parsial, tetapi terjadi dari kelompok yang dikategorikan ODP sangat ringan, yaitu OTG.
“Orang Tanpa Gejala (OTG), yang mana mereka sebenarnya udah positif Covid-19 tetapi belum sempat diperiksa dan mereka berkeliling ke berbagai daerah, sehingga menulari kelompok yang lain,” sambungnya.
Adapun kelompok-kelompok lain yang sangat rentan terhadap Covid-19 ini, tambah Doni, adalah kelompok lansia, kemudian kelompok yang memiliki penyakit kronis atau penyakit penyerta; seperti halnya hipertensi, jantung, diabetes, kanker, tumor dan asma serta penyakit lainnya.
“Mohon kiranya ini menjadi atensi kita semua, agar kelompok rentan jangan didekati dulu oleh kelompok muda yang memiliki potensi Covid-19 karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar dan mobilitas dari kelompok ini sangat tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kesabaran untuk tidak dulu berada atau mendekatkan diri kepada kelompok rentan tadi,” jelas Kepala BNPB.
Keenam, Presiden mengingatkan juga tentang pentingnya prioritas kepada pelayanan rumah sakit khusus kepada mereka yang sakitnya berat, serius dan kritis.
“Sehingga masyarakat yang gejalanya masih ringan atau sedang cukup melakukan isolasi parsial atau isolasi mandiri di rumah, termasuk juga di tempat-tempat yang telah disiapkan sebagaimana halnya Wisma Atlet,” katanya.
Ketujuh, Presiden juga mengingatkan pentingnya untuk melakukan perawatan rumah sakit tanpa dinding, yaitu telemedicine dan ini sudah efektif.
Menteri Kesehatan, menurut Doni, sudah melapor kepada Bapak Presiden bahwa ada sekitar 3.000 lebih pasien telemedicine dan 30 orang setelah mendapatkan arahan dari para dokter yang berada di lapis kedua ini akhirnya melakukan pemeriksaan dan ternyata positif.
“Dan dari 30 orang itupun hanya 2 orang saja yang dirujuk ke rumah sakit. Artinya, peran dari para dokter ini sangat optimal dan sangat baik sekali sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang datang ke rumah sakit,” ujarnya.
Kedelapan, Presiden juga menekankan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya adalah dengan memakan makanan ikan yang sehat.
“Memakan makanan ikan yang sehat akan meningkatkan imunitas tubuh, makanan bergizi akan membantu untuk bisa memiliki daya tahan terhadap Covid-19, disamping juga tentunya supaya hati yang selalu gembira, tenang, tidak panik, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur,” imbuhnya.
Kesembilan, Presiden sampaikan perlu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sehingga bisa meningkatkan semangat para tenaga kesehatan dalam rangka pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara. Ia menambahkan bahwa tenaga kesehatan lah yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga bahkan nyawa kepada semua.
“Kemudian kekurangan dokter hari ini sudah mulai dirasakan di beberapa tempat yang pasiennya banyak. Adapun solusi yang dapat kami lakukan dari Gugus Tugas, tadi sudah disampaikan, untuk memberikan surat tanda registrasi dan peningkatan pelatihan dokter intensif yang jumlahnya mencapai 2.935 orang dokter,” ujarnya.
Menkes, lanjut Doni, juga mengatakan akan memberikan prioritas kepada tenaga dokter sehingga bisa praktik langsung di lapangan.
“Ini juga akan mendapatkan kekuatan bantuan dari jajaran relawan. Sudah lebih dari 18.000 relawan yang sudah mendaftar dan sebagian diantaranya adalah para tenaga dokter dan perawat serta petugas laboratorium,” jelasnya.
Kesepuluh, tadi Presiden mengatakan tentang pentingnya antisipasi kekeringan.
“Sesuai dengan masukan dari Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa akan terjadi krisis pangan pada tahun ini karena diakibatkan oleh 2 hal, yaitu Covid-19 sendiri dan juga masalah kekeringan. Sehingga diharapkan peningkatan pangan nasional kita bisa lebih bagus dan juga ketergantungan impor harus segera dihilangkan,” tandas Kepala BNPB.
Doni menjelaskan bahwa bisa jadi beberapa negara yang selama ini menjadi negara yang memberikan kebutuhan pangan ke Indonesia mungkin saja ke depan tidak bisa memenuhinya.
Kesebelas, untuk masyarakat yang sudah terlanjur mudik, Presiden tegaskan untuk betul-betul melakukan isolasi mandiri atau isolasi parsial terutama di tingkat RT, RW, dan juga desa atau kelurahan.
“Karena beberapa di antara mereka yang baru pulang dari kota besar ini berpotensi menulari saudara-saudara kita yang ada di kampung,” urai Doni.
Kedua belas, Presiden meminta supaya TNI dan Polri bisa membantu dengan cara-cara yang persuasif sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan disiplin betul-betul bisa dilaksanakan.
Ketiga belas, menyangkut masalah sosial yakni terdapat sekitar 1,6 juta warga negara yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan, sehingga Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Prakerja.
“Kemudian juga segera dimulai minggu ini bantuan-bantuan sosial yang melalui program social safety net, sehingga masyarakat yang terdampak terutama di Jabodetabek ini bisa segera mendapatkan dukungan, terutama bantuan sembako yang nantinya berasal Kementerian Sosial,” tandasnya.
Temasuk juga, menurut Doni, sejumlah tenaga kerja yang berada di Malaysia, telah diperintahkan Presiden untuk segera diperhatikan secara terus-menerus sehingga tidak kekurangan kebutuhan bahan makanan.
Keempat belas, menyangkut masalah warga yang berasal dari luar Jakarta tetapi tidak mendapatkan bantuan, Presiden meminta kepada Kapolri untuk memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.
Kelima belas, imbauan terakhir adalah yang berhubungan dengan masalah jenazah agar tidak ada penolakan dari warga.
“Sekali lagi, Gugus Tugas mengingatkan kepada seluruh tokoh-tokoh di daerah untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, agar tidak menolak jenazah yang dimakamkan yang tempatnya tentu telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan,” tandasnya.
Jenazah-jenazah ini, menurut Doni, merupakan kewajiban warga untuk dirawat dan dimakamkan sebagaimana layaknya.
“Sekali lagi, perlu partisipasi dan juga dukungan dari segenap tokoh-tokoh yang ada di seluruh wilayah kita,” pungkas Doni.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
