Kritik Pernyataan Refly Harun, Bara JP: Jangan Paksakan Pemerintah Harus Lockdown, Saatnya Sekarang Saling Dukung dan Gotong Royong Hadapi Corona
Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait meminta para pengamat tidak memonopoli kebenaran dan memaksakan kehendak dengan pendapatnya terkait solusi pemerintah dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.
Ia mengatakan sebaiknya para pengamat ikut membantu pemerintah dengan memberikan masukan yang konkrit dan terukur. Jika itu pun tidak bisa, diam di rumah saja, jaga diri dan keluarga, itu lebih baik, pun itu sudah sangat membantu pemerintah.
“Jangan malah memaksakan kehendak seakan-akan dia yang paling mengetahui, paling paham mengurus negara ini, bahkan terkesan asal bicara, menuduh pemerintah lari dari tanggungjawab dan tidak mau menanggung hidup rakyat karena pemerintah tak mau melakukan lockdown,” katanya.
Hal ini disampaikan Viktor terkait pendapat beberapa pengamat, seperti pengamat tata negara Refly Harun, yang menuduh pemerintah tak melakukan lockdown karena tak ingin menanggung kehidupan rakyatnya.
Refly menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Jokowi tak optimal dalam menekan penyebaran Corona. Sebab masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Menurut Refly, opsi lockdown yang paling pas demi menekan wabah ini.
“Pernyataan ini kelihatan logikanya seolah-olah benar, karena cara paling cepat physical distancing ya mengurung orang dengan ketat, kemudian penyelesaian buat yang pekerja informal dikasih makan. Kalau Indonesia seperti Singapore gampang, Italia saja yang rentang negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia karut marut dan tidak terbukti efektif, Malaysia menunjukkan kenaikan dua kali lipat setelah Lockdown, Amerika, Inggris maju mundur soal Lockdown,” papar Viktor.
Virus ini bisa masuk dari mana saja, bisa dari makanan yang dikirim, peralatan yang sehari hari kita gunakan. Cobalah juga lihat sesungguhnya sayuran dan buahan yang dia makan diproduksi harian, didistribusi harian, belum ada sarana penyimpanan dan pengawetan. Refly Harun juga perlu jalan-jalan ke pemukiman padat, masuk ke gang-gang sempit yang berpapasan juga sulit. Mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif sebelum memberikan saran yang provokatif, supaya jangan terkesan asal dan tidak memahami kondisi riil lapangan.
“Mulailah membangun empati ke masyarakat kecil, tingkatkan semangat gotong royong di hati masing-masing. Percayalah melawan Covid-19 ini tidak bisa sekedar menyelamatkan diri sendiri, menolong orang lain terbebas dari Covid-19, sejatinya membantu diri tidak terpapar. Stimulus 405,1 Triliun menunjukkan tidak saja Presiden Jokowi sangat serius menangani Pandemi Covid 19 ini, tetapi juga empati yang luar biasa untuk keselamatan semua, sekali lagi semua anak bangsa. Belajar lah dari India, Lockdown tanpa persiapan hanya menciptakan Chaos” imbuh Viktor.
Menurut Viktor, Presiden Jokowi pasti punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang negara, sehingga keputusannya benar-benar yang terbaik. Ia menambahkan apa yang diputuskan Jokowi saat ini dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar harus dipatuhi karena itu sudah dipertimbangkan dengan matang setelah mendapat masukan dari para menteri dan para pakar di semua bidang.
“Yang terbaik saat kita bantu dukung pemerintah, mari saling mendukung, bukan memaksakan kehendak pemerintah harus pilih lockdown atau yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah nyawa dan kepentingan rakyat. Itu sebabnya, kata Viktor, prioritas pertama pemerintah adalah sarana kesehatan, alat kesehatan, dan perlindungan tenaga medis.
Ia memberi contoh bagaimana instruksi presiden secara jelas mendayagunakan semua kemampuan yang ada membangun rumah sakit darurat dan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Pulau Galang, dan beberapa tempat lain. Selain itu meminta percepatan suplai alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.
“Untuk pencegahan ya presiden telah instruksikan dilakukan pembatasan sosial berskala besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, untuk menolong rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah, Presiden Jokowi juga telah membuat instruksi dengan menggratiskan listrik dan penundaan pembayaran kredit selama setahun bagi pekerja informal dan UMKM.
“Selain penurunan tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, atau Kartu Pra-Kerja,” katanya.
(mjf)
Jakarta – Selain soal Gaza, pertemuan 10th MIKTA Speakers’ Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen negara MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Senin (6/5/2024). “Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai konflik Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bahwa hal tersebut merupakan angin segar.
“Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” ucap Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Christina mengungkapkan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. “Di mana tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI,” ujar Christina.
Christina lebih lanjut menuturkan, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Menurutnya, Indonesia cukup banyak kehilangan talenta berbakat yang kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan.
“Seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional ataupun anak hasil perkawinan campuran. Fenomena itu dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia (SDM) dari satu negara ke negara lain,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saat ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Ia menilai, hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya.
“Di mana selanjutnya harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun,” ujar Christina.
Berdasarkan penelusurannya, dirinya menyebut cukup banyak diaspora yang ingin berbuat sesuatu atau lebih bagi Indonesia, namun terpaksa harus memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan, salah satunya ekonomi.
Untuk itu, Legislator asal DKI Jakarta ini menilai penerapan kewarganegaraan ganda dapat memberi keuntungan mencegah fenomena brain drain. Sehingga Indonesia akan tetap memiliki SDM bertalenta yang dibutuhkan untuk berkontribusi mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.
“Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dan lain-lain, juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda,” tutup Christina Aryani.
Makassar – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, selama ini masa berlayar kapal pengawas dalam setahun hanya 45 hari.
“Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun. Apalagi masa berlayar kapal hanya 45 hari dalam setahun, tidak sampai 12 persen dari 365 hari. Bagaimana kita bisa mengawasi pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan kalau kondisinya seperti ini. Saya kira pengawasan yang sekarang ini sangat minim sekali,” kata Andi saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR mengunjungi Satker PSDP di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (7/5/2024).
Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, kedepannya masa hari pengawasan berlayar minimal 150 hari. Sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebenarnya ada potensi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Sulawesi sendiri ada 400 kapal yang tiap hari menangkap ikan tuna 5-10 ton per kapal.
“Bisa dibayangkan potensinya gitu kan dan kita melihat bahwa dari sekian banyak hasil tangkapan ini belum maksimal untuk PNBP, karena tadi apa namanya, gross tone kapalnya ini masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Andi.
Kedepan, menurut Politisi F-PKS ini, dengan adanya RUU Kelautan, Komisi IV akan mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lain-lain. “Karena kita berharap negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan disubsidi solar, tapi banyak juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri, Ini kan jadi masalah. Saya kira perlu regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu,” ucap Andi.
Puan: Parlemen Negara MIKTA Berkomitmen Lindungi dan Majukan Perdamaian
Wacana Diaspora Dwi Kewarganegaraan Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
