Kepala BNPB: ‘Rapid Test’ Terutama bagi Warga Kontak Langsung Pasien Covid-19
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan bahwa Gugus Tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polhukam dengan sejumlah menteri lainnya untuk melakukan rapid test.
”Tentunya targetnya adalah masyarakat luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3).
Menyangkut masalah rumah sakit rujukan, Doni yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sementara ini ada 130 rumah sakit rujukan, untuk wilayah DKI dan sekitarnya masih relatif agak kurang dan ada 5 rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai 1.000 unit.
”Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha, ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong sehingga mereka juga karena kepeduliannya kepada negara, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Untuk itu nanti Tim dari Kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya, akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut,” kata Doni.
Khususnya untuk Wisma Atlet, lanjut Doni, tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran dan saat ini sudah ada 2 tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus 2.000 tempat tidur.
”Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlet ini akan kita serahkan kepada satuan TNI gabungan. Ya tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis ya, baik dari angkatan darat; ada Puskes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI,” imbuhnya.
Sesuai arahan Presiden. lanjut Doni, pasien nanti rute dipastikan supaya para petugas juga harus dalam kondisi aman.
”Kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggaranya. Baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri, serta tenaga medis lainnya,” ujarnya.
Lab-lab yang jadi rujukan, menurut Doni, sudah ada 12 namun demikian apabila nanti kapasitas lab ini terbatas, Gugus Tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah, paling tidak ada sekitar total 40 lab pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu, tetapi tingkat kesiapannya perlu dicek ulang.
Lockdown
Soal status lockdown, Doni menyampaikan semua harus mengikuti kebijakan nasional, semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat karena Presiden tidak akan memberikan status lockdown.
”Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini,” urai Doni.
Yang perlu dicatat, lanjut Doni, bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan dan pelibatan komunitas ini sangat penting.
”Ada imbauan dari kepala daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya. Masih sudah dibilang katakan begini, sudah ada imbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan,” tambahnya.
Arahan dari Presiden supaya bekerja dari rumah, lanjut Doni, ternyata juga demikian, yang ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan itu masih rendah.
”Inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah imbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil,” sambungnya.
Sekali lagi yang diperlukan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham, kemudian harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, dan harus cukup kegiatan dari rumah.
”Demikian juga harapan kami dari Gugus Tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT/RW, dari karang taruna. Kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.
Pada kesempatan ini, Doni mengimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat untuk jangan sampai tertular.
”Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI-Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi,” katanya.
Fokus sekarang, menurut Doni, bagaimana bekerja sama karena kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, pemerintah pusat didukung TNI-Polri dan semua komponen-komponen pemerintah yang ada.
”Kemudian yang kedua adalah akademisi, pakar, mereka yang ahli dan termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat; komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, media,” jelas Doni.
”Dan sekali lagi, sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong-royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Mari kita tingkatkan kesadaran bela negara, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik,” pungkas Doni.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
