Kepala BNPB: ‘Rapid Test’ Terutama bagi Warga Kontak Langsung Pasien Covid-19
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan bahwa Gugus Tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polhukam dengan sejumlah menteri lainnya untuk melakukan rapid test.
”Tentunya targetnya adalah masyarakat luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3).
Menyangkut masalah rumah sakit rujukan, Doni yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sementara ini ada 130 rumah sakit rujukan, untuk wilayah DKI dan sekitarnya masih relatif agak kurang dan ada 5 rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai 1.000 unit.
”Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha, ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong sehingga mereka juga karena kepeduliannya kepada negara, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Untuk itu nanti Tim dari Kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya, akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut,” kata Doni.
Khususnya untuk Wisma Atlet, lanjut Doni, tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran dan saat ini sudah ada 2 tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus 2.000 tempat tidur.
”Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlet ini akan kita serahkan kepada satuan TNI gabungan. Ya tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis ya, baik dari angkatan darat; ada Puskes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI,” imbuhnya.
Sesuai arahan Presiden. lanjut Doni, pasien nanti rute dipastikan supaya para petugas juga harus dalam kondisi aman.
”Kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggaranya. Baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri, serta tenaga medis lainnya,” ujarnya.
Lab-lab yang jadi rujukan, menurut Doni, sudah ada 12 namun demikian apabila nanti kapasitas lab ini terbatas, Gugus Tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah, paling tidak ada sekitar total 40 lab pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu, tetapi tingkat kesiapannya perlu dicek ulang.
Lockdown
Soal status lockdown, Doni menyampaikan semua harus mengikuti kebijakan nasional, semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat karena Presiden tidak akan memberikan status lockdown.
”Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini,” urai Doni.
Yang perlu dicatat, lanjut Doni, bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan dan pelibatan komunitas ini sangat penting.
”Ada imbauan dari kepala daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya. Masih sudah dibilang katakan begini, sudah ada imbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan,” tambahnya.
Arahan dari Presiden supaya bekerja dari rumah, lanjut Doni, ternyata juga demikian, yang ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan itu masih rendah.
”Inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah imbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil,” sambungnya.
Sekali lagi yang diperlukan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham, kemudian harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, dan harus cukup kegiatan dari rumah.
”Demikian juga harapan kami dari Gugus Tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT/RW, dari karang taruna. Kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.
Pada kesempatan ini, Doni mengimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat untuk jangan sampai tertular.
”Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI-Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi,” katanya.
Fokus sekarang, menurut Doni, bagaimana bekerja sama karena kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, pemerintah pusat didukung TNI-Polri dan semua komponen-komponen pemerintah yang ada.
”Kemudian yang kedua adalah akademisi, pakar, mereka yang ahli dan termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat; komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, media,” jelas Doni.
”Dan sekali lagi, sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong-royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Mari kita tingkatkan kesadaran bela negara, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik,” pungkas Doni.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
